BUMN

Dana Tax Amnesty Tahap 1 untuk Infrastruktur

BeritaBintang – Program Pengampunan pajak alias tax amnesty tahap pertama telah dinilai sukses. Dari aliran dana masuk yang berasal dari tebusan maupun repatriasi diharapkan dapat menyentuh sektor riil khususnya percepatan infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, struktur porsi proyek investasi infrastruktur antara swasta dan pemerintah dalam hal ini Badan Umum Milik Negara (BUMN) tidak dicampuradukkan.

“Jangan yang bisa dikerjakan swasta dikerjakan pemerintah juga atau BUMN,” kata Bambang di Agen Judi Online Jakarta, Senin, 03 Oktober 2016.

Bambang menjelaskan, proyek infrastruktur yang digarap oleh swasta seperti jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan besar dan bandara besar, perusahaan pelat merah tidak perlu lagi ikut campur.

“Swasta itu hanya akan masuk, di jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan besar dan bandara besar. Sisanya ya BUMN, kerja sama pemerintah badan usaha, dan ada yang harus APBN seperti jalan arteri, waduk, irigasi, sanitasi itu harus APBN dan APBD,” tuturnya.

Bambang mengakui memang infrastruktur menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Di mana Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sinyal akan menaikkan dana alokasi untuk infrastruktur menjadi Rp400 triliun.

Namun menurut Bambang kenaikan alokasi dana tersebut harus diimbangi dengan ketegasan mana-mana saja proyek yang dibiayai negara dan swasta.

Setelah Shanghai Pertamina Bayar Termin Kedua, Sponsor Lainnya?

BeritaBintang –  Sudah dua balapan dilalui Rio Haryanto, kendati bayaran sponsornya kepada Manor Racing belum sepenuhnya diberikan. Bagaimana situasinya saat ini?

Vice President Coorporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan Pertamina, sebagai sponsor utama Rio Haryanto, masih berkomitmen untuk membantu Rio. Dari komitmen 5 juta euro yang akan diberikan untuk Rio, Pertamina akan membayarkan 30 persen sisa kekurangan dana untuk Rio setelah GP Shanghai. Sedangkan sisa lainnya akan dibayarkan setelah beberapa seri berikutnya.

“Pembayaran sponsorship untuk Rio dibagi empat sampai lima termin. Dari 5 juta euro komitmen kami, baru 30 persen yang kami bayarkan atau sekitar 2,25 juta euro. Nanti sisanya akan kami bayarkan kembali 30 persennya, atau sekitar 1,5 juta euro, dan itu setelah Shanghai,” kata Wianda ketika ditemui di Kota Kasablanka, Kamis (7/4/2016).

Dijelaskan Wianda, saat ini Pertamina sudah menyiapkan sejumlah administrasi untuk sisa pembayaran sponsorship tersebut dan ia menjamin tak akan ada keterlambatan soal pembayaran. “Itu semua sudah tertulis di kontrak. Kami pun sudah mempersiapkan semua administrasinya, jadi setelah di Shanghai dan sudah ada tagihan dari manajemen Rio akan kami bayarkan.”

“Kami sudah lama bersama Rio sejak tahun 2010 dan alhamdullilah tidak pernah mengalami masalah dengan kewajiban kami. Maka itu saya bilang harusnya ini menjadi momentum bagi perusahaan BUMN lain untuk ambil keputusan, karena Pertamina tidak mengikuti wacana tapi action.”

Persoalan dana sponsor Rio memang menghadirkan pro dan kontra, termasuk ketika muncul wacana Menpora Imam Nahrawi untuk memangkas gaji demi pendanaan sponsor Rio. Pihak manajemen sendiri sempat meminta bantuan kepada perusahaan swasta dan pengusaha seperti Sandiaga Uno untuk mendapatkan sponsor.

Wianda pun berharap sejumlah perusahaan yang sebelumnya pernah berucap untuk membantu Rio bisa merealisasikan bantuannya. Menurutnya, bukan saatnya lagi untuk mencari-cari alasan.

“Kami berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bersama ini bisa berjalan. Kami juga berkoordinasi dengan Manor. Artinya semua spesifikasi teknis dan mobilnya bisa dipersiapakan maksimal. Jadi Rio sebagai atlet hanya duduk di mobil dan mengoperasikannya secara maksimal,” ucap Wianda.

“Kita pun harus optimistis dan berikhtiar mencari dana dari pihak lain yang selama ini juga sudah semacam memperlihatkan ketertarikannya. Kenapa? Karena saya tidak ingin Rio hanya milik Pertamina. Kami memposisikan Rio dengan menjadi contoh untuk piahk BUMN atau swasta lain dan seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita bersama itu bisa. Jangan ada pikiran itu sudah ada Pertamina, biar mereka saja yang support. Kita harus bisa bahu membahu mendukung prestasi Rio dan bersama mendukung Rio di race-nya di musim ini.”

“Kami juga sangat optimistis Rio akan berhasil dan mencatatkan hasil terbaik di race-race berikutnya karena kami berlajar dari Melbourne yang tadinya kami sangat percaya diri Rio bisa finish ternyata ada kendala teknis yang membuat akhirnya tidak finish. Tapi itu semua sudah terbayar karena Rio sudah berhasil membayarkan 57 lap di Bahrain.”

“Supaya Rio tidak lagi terbeban dengan tambahan-tambahan yang harus dicari. Makanya kami sekarang berkoordinasi erat dengan manajemen Rio. Kami berdoa mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bersama ini bisa berjalan. Kami juga berkoordinasi dengan Manor. Artinya semua spesifikasi teknis dan mobilnya bisa dipersiapakan maksimal. Jadi Rio sebagai atlet hanya duduk di mobil dan mengoperasikannya secara maksimal,” pungkas Wianda.

MP2IB: Masalah Dwelling Time Berakar, Putus Mata Rantai Mafia Pelabuhan

BeritaBintang – Masyarakat Peduli Pelabuhan Indonesia Bersih (MP2IB) angkat bicara terkait buruknya pengelolaan pelabuhan di Indonesia, khususnya isu dwelling time di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara.

Menurut Direktur Eksekutif MP2IB, Reinhard Parapat, kebijakan tegas Presiden Joko Widodo membuka kotak Pandora betapa buruknya sistem kerja di pelabuhan Indonesia yang selama ini dikuasai oleh para mafia.

“Sudah menjadi permasalahan lama isu ‘dwelling time’ dari rezim ke rezim sebelumnya, ini disebabkan keran informasi pemerintah selama ini hanya melalui satu sumber saja, yaitu PT Pelindo 2, sehingga segala isu masalah pelabuhan praktis dimonopoli Pelindo tanpa ada informasi pembanding dari yang lain,” ujar Reinhard dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Rabu (12/8/2015).

MP2IB menyarankan Jokowi segera mengganti pejabat terkait yang selama ini tidak memberikan arus perbaikan dan perubahan pelabuhan di seluruh Indonesia, dimana Pengelolaan Pelabuhan dari dulu diduga “dikuasai” oleh para mafia pemain lama yang mengambil keuntungan dari bobroknya sistem birokrasi pemerintah yang sangat korup.

Sebagai salah satu pintu masuk utama devisa buat negara, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), departemen terkait seperti Perdagangan, Imigrasi, Bea Cukai, Polri, Perindustrian, Perhubungan, Keuangan, dan BUMN untuk tidak lagi berkolaborasi dengan para mafia pelabuhan.

“Putus mata rantai dengan para mafia pelabuhan, hentikan cara-cara lama yang tidak mendukung penataan kebijakan Jokowi, saatnya memperbaiki pelabuhan Indonesia yang ekonomis, efisien dan terukur untuk mewujudkan program Poros Maritim Dunia,” tutur Reinhard.

Selain itu, MP2IB mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya dalam menyelidik serta menyidik para mafia pelabuhan di Tanjungpriok, serta berani untuk terus mengusut tuntas sampai keakar-akarnya

“Pak Irjen Tito Karnovian selaku Kepala Polda Metro Jaya jangan hanya berhenti dan puas pada proses penyidikan di tingkat departemen Perdagangan dan Perindustrian saja, tapi bisa meluas ke wilayah Bea Cukai, Imigrasi, Perhubungan, PT Pelindo 2 dan beberapa anak perusahaan BUMN tersebut dan juga penindakan terhadap aparatur Kepolisian di Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang selama ini terkesan ‘mendiamkan’ beroperasinya Para Mafia Pelabuhan,” kata Reinhard.

MP2IB juga meminta pemerintah mempercepat pembangunan Pelabuhan Marunda, dan juga memastikan pembangunan pelabuhan baru di Cilamaya, Karawang, Jawa Barat yang masih dalam tahap kajian Pemerintah diselesaikan untuk mengurai tingginya aktivitas operasional di Pelabuhan Tanjungpriok.

Pengangkatan Tiga Dirut Dipersoalkan

BeritaBintang – unisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) mengungkap, Menteri BUMN Rini Soemarno dalam mengelola 141 BUMN (sesuai data 2012) yang memiliki modal dari kekayaan negara yang dipisahkan sekitar antara Rp 5.000 sampai dengan Rp 6.000 triliun, langsung bisa terlihat.

Hal ini bisa ditelusuri dari ‘output’ kinerjanya yang baru dalam hitungan bulan bisa ‘mengendalikan’ dengan sempurna posisi-posisi strategis di BUMN.

“Saat Rini bergabung menjadi motor tim sukses Jokowi yang sekaligus berhasil mengantarkannya menjadi Presiden RI, kami masih belum bisa menyimpulkan seperti apa sebenarnya yang ada dalam pemikirannya,” kata Junisab Akbar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Senin 13/7/2015).

Tetapi sekarang, menurut Junisab, sudah mulai terang benderang terlihat seperti apa motif tersebut. Salah satu parameternya adalah ketika dia mengatur susunan jajaran-jajaran Direksi BUMN yang masuk kategori sangat strategis baik dari sisi tugas pokok dan fungsi maupun dari sisi aset.

Seperti yang sudah kami paparkan tentang regulasi-regulasi yang dipengaruhinya terkait dengan dugaan ‘mengamputasi’ kemampuan atas kewenangan pengelolaan pulau Batam yang sejak masa Presiden Soeharto diplot untuk menjadi wilayah penerima ‘muntahan’ banjir perekonomian dunia dari negara tetangga yang dikenal sebagai negara broker, Singapura.

“Karena ‘pengaruh’ Rini sekarang kota itu menjadi kota mati, tidak seperti sediakala,” papar Junisab.

Dijelaskan, dari lingkup tata kelola penempatan personal dijajaran Direksi BUMN, kami akan mendalami bagaimana nilai minus yang bisa dilekatkan kepada Rini. Minus, kata Junisab, karena terlihat keputusannya tersebut ternyata bukan dalam kerangka peningkatan kemampuan BUMN menjalankan fungsinya.

“Namun lebih pada titik berat karena ‘pendekatan luar biasa’ yang intens dilakukan oleh personal-personal yang ditempatkannya tersebut semata. Rentang pendekatan-pendekatan itu yang sempat menjadi ‘bom’ yang kemudian diledakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Itulah protesnya SBY atas adanya kasak-kusuk atau intervensi dari oknum dari Tim Transisi Joko Widodo ke BUMN-BUMN,” jelasnya.

Lebih lanjut Junisab menjelaskan, jejak awal atas dugaan adanya pendekatan itu mulai tampak saat Menteri BUMN Rini yang juga adalah sebagai kuasa pemegang saham milik negara diseluruh BUMN menunjuk Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero.

“Rini menempatkan Dwi diposisi BUMN yang sangat-sangat strategis dalam berbisnis dan melakukan tugas-tugas negara kepada warganya dalam bidang perminyakan,” kata dia.

Tidak cukup sampai disitu, lalu Rini melakukan kebijakan yang juga patut untuk dipertanyakan dengan menempatkan Sofyan Basir yang adalah Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi Dirut PT Perusahaan Listik Negara (PLN) Persero.

Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa PLN adalah BUMN terbesar dalam kepemilikan aset-aset yang berbentuk barang tidak bergerak, selain melakukan pemutaran uang publik secara harian dari penjualan energi listrik kepada masyarakat maupun dunia industri, ujarnya.

“Belum cukup menjamah dua BUMN strategis itu. Rini mendorong penempatan Djarot Kusumayakti yang adalah anak buah Sofyan Basir sebagai salah satu Direktur di Bank BRI menjadi Dirut Badan Urusan Logistik (Bulog),” katanya.

“Bulog merupakan jantung dalam negara ini sebab kewenangannya akan sangat signifikan mempengaruhi konstelasi dalam bernegara sebab terkait mengelola pangan dan turunannya bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Junisab.

Penempatan dua orang petinggi Bank BRI itu menurut kami diduga penuh dengan aroma bau politis yang sangat menyengat, karena terkait Djarot yang diduga berdarah-darah terkait dugaan kredit fiktif yang jumlahnya ratusan miliar saat dia menjadi pimpinan Bank BRI di Sumatera Selatan.

Pasca kejadian berdarah yang herannya tidak sampai menyeretnya ke depan hukum itu, ternyata kemudian dia ‘ditarik’ Sofyan menjadi Tim saat fit and propertes pemilihan jajaran Direksi Bank BRI dijaman Dahlan Iskan.

“Mereka berhasil menjadi petinggi Bank BRI. Terkait BRI, akan kami paparkan kajiannya pasca paparan terhadap attitude dari Dwi yang mantan Dirut PT Semen Gresik”.

Dwi Soetjipto yang sebelumnya adalah Dirut PT Semen Gresik diduga kuat memiliki ‘jejak hitam’ dalam kaitan proyek yang dibangun oleh PT. Semen Tonasa yang sebagian besar sahamya adalah mililk PT. Semen Gresik.

Saat itu PT Semen Tonasa membangun pabrik baru yang disebut dengan proyek Tonasa V. Kebetulan, diwaktu yang bersamaan, PT. Semen Gresik juga membangun pabrik baru yang juga disebut dengan proyek Tuban V.

Pada awalnya, lanjut Junisab, pengadaan barang untuk proyek Tonasa V dilakukan oleh PT Semen Tonasa. Tetapi kemudian Dwi Sucipto diduga meminta agar pengadaan barang proyek tersebut dipusatkan ke PT Semen Gresik.

Pemusatan itu terasa janggal karena sebenarnya PT Semen Tonasa sanggup untuk melakukan sendiri tender proyek itu. Tetapi karena kemauan Dwi maka proses pengadaan barang untuk Main Equipment dilakukan secara terpusat di PT Semen Gresik.

“Akhirnya pada penetapan pemenang tender pengadaan barang tersebut, proyek yang dianggarkan dalam bentuk mata uang euro itu menghasilkan pemenang yang patut diduga dimenangkan dengan jalan melawan hukum adalah sebagai berikut: paket 1 senilai 13.277.205 pemenangnya Thyssenkrupp,” imbuh Junisab.

“Lalu pada paket 2A senilai 56.230.730 pemenangnya adalah FLSmidth. Di paket 2B senilai 2.256.600 pemenangnya adalah Loesche. Dan terakhir di paket 3 senilai 22.532.891 pemenangnya adalah Claudius Peter,” paparnya.

Tentu dibutuhkan sinergi yang kuat berupa kemauan politik dari DPR RI dan Presiden serta BPK RI dan aparat hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri untuk menelisik dugaan seperti yang sudah kami paparkan tersebut. “Atau, Jokowi mencarikan personal lain yang paling kuat dan tepat menduduki Kementerian BUMN karena terbukti Rini tidak kapabel,” katanya.