APBN

Dana Tax Amnesty Tahap 1 untuk Infrastruktur

BeritaBintang – Program Pengampunan pajak alias tax amnesty tahap pertama telah dinilai sukses. Dari aliran dana masuk yang berasal dari tebusan maupun repatriasi diharapkan dapat menyentuh sektor riil khususnya percepatan infrastruktur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, struktur porsi proyek investasi infrastruktur antara swasta dan pemerintah dalam hal ini Badan Umum Milik Negara (BUMN) tidak dicampuradukkan.

“Jangan yang bisa dikerjakan swasta dikerjakan pemerintah juga atau BUMN,” kata Bambang di Agen Judi Online Jakarta, Senin, 03 Oktober 2016.

Bambang menjelaskan, proyek infrastruktur yang digarap oleh swasta seperti jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan besar dan bandara besar, perusahaan pelat merah tidak perlu lagi ikut campur.

“Swasta itu hanya akan masuk, di jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan besar dan bandara besar. Sisanya ya BUMN, kerja sama pemerintah badan usaha, dan ada yang harus APBN seperti jalan arteri, waduk, irigasi, sanitasi itu harus APBN dan APBD,” tuturnya.

Bambang mengakui memang infrastruktur menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Di mana Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sinyal akan menaikkan dana alokasi untuk infrastruktur menjadi Rp400 triliun.

Namun menurut Bambang kenaikan alokasi dana tersebut harus diimbangi dengan ketegasan mana-mana saja proyek yang dibiayai negara dan swasta.

MotoGP 2017 Indonesia Pasti Digelar di Sentul

BeritaBintang  – Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, dipastikan akan menggelar MotoGP seri Indonesia di musim 2017. Deputi IV Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Gatot S. Dewabroto mengungkapkan, pihaknya akan mengirim surat pada Presiden Joko Widodo terkait hal itu.

“Kalau 2017 saya pikir kita clear. Semoga hari ini Menpora (Imam Nahrawi) sudah menandatangani surat pada Presiden. Mungkin Senin akan kita kirim karena kan Pak Presiden hari Senin posisinya sudah ada di Jerman. Intinya melaporkan MotoGP akan diusulkan dilakukan di Sentul di musim 2017, 2018, dan 2019,” kata Gatot kepada Berita Bintang di kantor Kemenpora, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).

Sirkuit Sentul sebetulnya sudah dicanangkan sebagai tempat penyelenggaraan MotoGP 2017. Namun, dalam perjalanannya proses renovasi sirkuit ini tersendat lantaran Pemerintah tidak mau renovasi menggunakan dana dari Anggaran Pembelanjaan dan Pembangunan Negara (APBN). Pemerintah beralasan, sirkuit Sentul bukanlah sarana milik negara melainkan swasta.

hasil, Pemerintah pun sempat menyediakan opsi untuk menggelar MotoGP di tempat lain. Salah satu daerah yang sempat masuk dalam pertimbangan adalah Palembang, Sumatra Selatan.

Gatot mengungkapkan, dalam surat yang akan dikirim itu, Kemenpora juga melaporkan kesediaan Sentul untuk tidak menggunakan APBN. “Baik untuk renovasi dan commitment fee. Pokoknya tidak boleh ada satu sen pun APBN yang digunakan,” ucap Gatot.

Lebih lanjut, Gatot berharap pihak Sentul, dalam hal ini Tinton Soeprapto selaku pengelola, segera mengeluarkan pernyataan resmi soal kesediaan merenovasi tanpa menggunakan APBN. “Saya sudah punya hitam dan putihnya mereka (Sentul). Tapi, harus diperkuat dengan pernyataan mereka pakai meterai dan itu kalau sudah akan dilaporkan Pak Menteri kepada Presiden,” tuturnya.

“Mudah-mudahan, minggu depan sudah ada pernyataan dari Pak Tinton,” ujar dia mengakhiri.

Sentul Akan Diperbaiki Tanpa APBN

BeritaBintang –Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot Dewa Broto menegaskan manajemen Sirkuit Sentul siap memperbaiki sirkuit untuk memenuhi standar penyelenggara Moto GP Dorna Sports tanpa APBN.

Manajemen Sirkuit Sentul menyatakan akan mendapatkan investor yang bersifat b-to-b sehingga peluang penghelatan Moto GP oleh Sentul lebih besar. PT Sentul International Circuit semakin memastikan persiapan Indonesia menjadi penyelenggara Moto GP 2017, 2018 dan 2019.

Gatot menilai manajemen Sirkuit Sentul enggan menggunakan APBN karena memerlukan waktu yang lama untuk pembahasan lintas kementerian hingga disahkan. padahal Juni 2016 merupakan batas maksimal penandatanganan antara Dorna dengan Indonesia harus berlangsung.

Kesepakatan itu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan Moto GP.

“Peluang lebih terbuka kalau tidak menggunakan APBN. Laporan ke Presiden dulu. Besok ditandatangani Pak Menteri. Dikirim Presiden Jumat, respon mungkin seminggu,” ujar Gatot, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu (13/4/2016).

Ibu Rio Haryanto Minta Komisi X DPR Lebih Kooperatif

BeritaBintang – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam beberapa kesempatan selalu memberikan janji siap membantu Rio Haryanto dalam hal pemenuhan dana. Namun, tekadnya tersebut masih bergantung kepada anggota Komisi X DPR RI.

Sebabnya, dana sebesar Rp100 miliar yang ingin diberikan oleh Imam kepada Rio nantinya diambil dari dana APBN. Dan dalam waktu dekat, dia akan membawa permohonan tersebut guna disetujui oleh para anggota Komisi X.

Ibunda Rio, Indah Pennywati, ternyata menyimpan harapan besar. Dia meminta kepada anggota Komisi X untuk bersikap koordinatif. Sebab, bagaimana pun karier anaknya di ajang balap jet darat demi mengharumkan nama bangsa.

“Saya berharap DPR bisa memberikan bantuan. Karena ini bukan hanya untuk Rio, tetapi nama Indonesia,” ungkap Indah saat ditemui di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret 2016.

“Menurut saya, dana sebesar itu (Rp100 miliar) bagi negara dan masuk global marketing, jumlahnya tidaklah terlalu besar,” lanjutnya.

Meski sudah dipastikan akan menjadi pembalap Manor Racing untuk 1 musim penuh. Namun, pembalap asal Surakarta tersebut masih harus melunasi bayaran yang tersisa sejumlah 7 juta euro.

Selain berharap bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora, ada pula gagasan untuk menggalang dana bantuan dari publik. Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta sudah ditunjuk oleh Kemenpora untuk menjadi koordinator.

Rencananya, pengumpulan dana untuk Rio berupa penjualan pernak-pernik meliputi topi, baju, dan stiker. Selain itu nantinya juga akan ada penggalangan dana secara online yang difasilitasi oleh laman www.kitabisa.com.

MotoGP 2017 di Indonesia Banyak Kendala, tapi The Show Must Go On

BeritaBintang –    Pencinta balap motor masih dibuat was-was karena kepastian Indonesia menggelar MotoGP mulai musim 2017 tak kunjung ada. Belum lagi dengan sederet kendala yang dimiliki Merah Putih. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini kemenpora menyatakan “The Show Must Go On”.

Dorna Sports sebagai promotor MotoGP menjamin Indonesia bisa menggelar MotoGP asalkan syarat yang diminta dipenuhi, yaitu masterplan kegiatan balap, pendanaan, renovasi Sirkuit Sentul dan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai bukti keseriusan dari calon tuan rumah.

Meski Dorna sudah memberikan sikap positif, berbeda dengan Indonesia. Hingga kini belum ada kejelasan pendanaan MotoGP akan berasal dari mana dan bentuk kepanitiaan akan seperti apa. Padahal Dorna memberikan tenggat waktu terakhir penyerahan masterplan adalah pada 31 Agustus 2016.

“Namun demikian, the show must go on. Artinya, MotoGP tetap jalan dan kewajiban deadline tetap dipatuhi sampai dengan 30 Januari 2016. Sesuai hasil Sidang Kabinet Terbatas pada 11 Januari,” ujar Gatot Dewa Broto Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora kepada wartawan.

“Presiden sudah memberi arahan MotoGP tetap jalan, namun dikaji lebih mendalam. Insya Allah MotoGP tetap on schedule. Kepada pihak Pak Tinton (Direktur Utama Sirkuit Sentul) pun dibuka peluang untuk menjadi EO sejauh menang dalam bidding process,” sambungnya.

Pemerintah menegaskan, penyelenggaraan MotoGP tidak boleh memakai uang negara yang berasal dari APBN. Alasannya balap MotoGP adalah program swasta dan hiburan, bukan dalam rangka pembinaan olahraga nasional.

“Akan keluarkan Keppres untuk Pembangunan Sirkuit MotoGP (oleh PU/Menpora) yang bisa dijadikan komitmen pemerintah untuk penyediaan sirkuit, sesuai dengan LOI Menpora dengan Dorna,” papar Gatot.

“Penyelenggara MotoGP harus dilelang ke swasta, dan penyelenggara bisa menyewa sirkuit yang dibangun pemerintah sehingga dari aspen APBN aman,” tutupnya.

Pengajuan Keppres MotoGP 2017 Tunggu Tiga Syarat

BeritaBintang –  Pemerintah akan melanjutkan pengajuan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penyelenggaraan MotoGP 2017 setelah tiga syarat dipenuhi atau diselesaikan oleh pihak Sirkuit Sentul. Ketiga syarat itu adalah master plan Sirkuit Sentul, penyelesaian kontrak dengan Dorna, dan menyerahkan Surat Pernyataan soal kepemilikan Sirkuit Sentul.

“Master plan dari Sirkuit Sentul belum ada ke kami sehingga kami belum melanjutkan pengajuan Kepres,” ujar Menpora Imam Nahrawi usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Menpora pun meminta agar pihak Sirkuit Sentul untuk segera menyerahkan master plan terkait MotoGP tersebut, termasuk pembangunan fisik sirkuit, tempat penonton, hotel, dan lintasan. Pihak Sirkuit Sentul juga diminta untuk merinci kontrak dengan Dorna sebagai pihak penyelenggara, termasuk mengenai mekanisme pembayarannya.

Menpora mengatakan, dalam ratas tadi Presiden Joko Widodo meminta kajian terlebih dahulu sebelum dikeluarkan Keppres, termasuk untuk memastikan dari sisi kesiapan anggaran. Salah satu yang harus dikaji adalah apakah anggaran yang nantinya digunakan Sirkuit Sentul bisa diambil atau tidak dari APBN.

Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto menuturkan, Presiden menyatakan masalah MotoGP harus dikaji sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni. Keppres MotoGP tersebut tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga hal itu tidak diselesaikan.

Pemerintah pun memberikan waktu satu minggu kepada pihak Sentul untuk menyelesaikan master plan tersebut. “Surat Pernyataan yang berisi kepemilikan Sirkuit Sentul oleh Tinton Suprapto selaku Dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris utama. Tujuannya agar keduanya bertanggungjawab jika ada masalah hukum di kemudian hari,” ujar Gatot saat menggelar jumpa pers terkait rapat terbatas persiapan Asian Games (AG) 2018 dan MotoGP 2017 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (12/1) sore.

Sementara itu, terkait dengan rapat persiapan Asian Games 2018 yang diselenggarakan sejak pagi di kantor Kemenko PMK dan siang di Istana Negara bersama Presiden Jokowi, di antaranya membahas pembangunan Velodrome di Rawamangun dan Equestrian yang belum ada progress dari Pemda DKI. “Sementara untuk Wisma Atlet, malam ini akan diumumkan undangan lelang pengerjaan renovasi Blok C2 dan D10. Blok itu sudah menampung seluruh atlet. Jika kurang, akan dibangun lagi di Blok C3 oleh Perumnas,” ujar Gatot.

Menurutnya, velodrome dan equestrian tidak mungkin tidak dibangun, karena persyaratan OCA menghendaki dibangun. Sementara pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan GBK sudah on the track dan jalan terus sesuai time line. “Untuk memperkecil reaksi OCA terkait pembangunan fisik GBK, Satgas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memaparkan master plan renovasi,” tutur Gatot.

Untuk revisi maskot, lanjut Gatot, juga dilaporkan masih tetap jalan. “Setelah rapat terbatas di Istana Negara, Menpora menemui Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden terkait revisi itu karena Wapres yang sebelumnya meluncurkan maskot. Prinsipnya, Wapres JK tidak mempermasalahkan revisi,” jelasnya.

Terekam CCTV, 6 Perampok Gasak Rp 114 Juta

BeritaBintang – Kendati kawanan perampok berhasil kabur dengan mengembat anggaran program Dana Desa (DD) sebesar Rp 114,8 juta dan uang pribadi korban Rp 3 juta, ulah mereka terekam kamera pengintai alias Closed Circuit Television (CCTV) milik minimarket.

Dalam rekaman itu, terlihat jumlah perampok enam orang.

Kepastian perampok terekam CCTV diperoleh dari informasi korban perampokan, yakni Sucipto (54), Kepala Dusun Kopen Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang.

“Memang para pelaku terekam CCTV yang terpasang di minimarket. Dari rekaman CCTV itu diketahui perampokan terjadi pukul 13.30 WIB dan jumlah perampok enam orang,” ujar Sucipto, Kamis (17/9/2015) malam.

Sucipto merupakan korban perampokan dengan modus pecah kaca mobil, dengan tempat kejadian perkara (TKP) di depan minimarket Desa/Kecamatan Bareng.

Saat itu dia mampir minimarket untuk membeli air minum dalam kemasan, setelah mengambil uang DD sebesar Rp 114.866.000 dari Bank Jatim Kantor Kas Ngoro.

Uang yang merupakan kucuran pemerintah pusat melalui APBN tersebut disimpan dalam tas dan diletakkan di jok depan mobil Toyota Avanza nopol S 1829 WI yang dikendarai korban.

Selain uang DD, dalam tas tersebut juga terdapat uang pribadi milik Sucipto sebesar Rp 3 juta.

Sehingga total uang yang dibawa kabur perampok Rp 117.866.000.

Sucipto mengaku, selama dalam perjalanan pulang dari Bank Jatim dia tidak melihat ada orang yang membuntutinya.

Kepala Dusun Kopen ini menambahkan, uang Rp 117 juta tersebut ia ambil dari Bank Jatim Kantor Kas Kecamatan Ngoro untuk diserap dalam pembangunan desa. Namun sepulang dari bank, korban sempat mampir ke minimarket untuk membeli air mineral.

Sebelumnya dia juga mampir di sebuah masjid untuk salat duhur, tak jauh dari lokasi minimarket.

Namun saat itu, tas isi uang tidak ditinggal di mobil, melainkan dibawa ke masjid.

Saat mampir dan masuk di minimarket itulah, kaca mobilnya dipecah komplotan perampok. Uang dalam tas itu dibawa kabur pelaku.