free html hit counter

Terima Gelar Doktor, Megawati Kisahkan Lepasnya Sipadan dan Ligitan

BeritaBintang –   Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri sering disalahkan atas lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari Malaysia. Mega lantas memberi penjelasan atas hal itu dalam orasi ilmiah di Kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Rabu (25/5/2016).

“Mari kita berdialektika. Betulkan Sipadan-Ligitan serta-merta lepas pada saat saya menjabat menjadi Presiden? Peristiwa sejarah apa yang sebetulnya melatarbelakangi Sipadan dan Ligatan, kemudian dinyatakan sebagai wilayah Malaysia?” kata Megawati.

Megawati kemudian berucap bahwa di tempatnya berorasi ada eks Menteri Luar Negeri Kabinet Gotong Royong Hasan Wirajuda. “Silahkan dikoreksi jika yang saya sampaikan ini kurang tepat,” ungkapnya.

Megawati mengatakan, penjelasan soal Sipadan dan Ligitan sudah pernah disampaikan Hasan dalam kuliah umum bertajuk ‘Perundingan Batas Wilayah Maritim dengan Negara Tetangga’ yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

“Pada dasarnya, Sipadan-Ligitan bukan merupakan wilayah Indonesia jika didasarkan pada UU Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan,” ujar Megawati.

Meski begitu, Sipadan dan Ligitan juga bukan merupakan wilayah Malaysia. Alhasil Indonesia dan Malaysia berebut atas hak Sipadan dan Ligitan dengan berbagai argumen.

“Sengketa kedua pulau tersebut sebenarnya telah terjadi sejak 1967. Pada 1996, pemerintah Indonesia (di masa Presiden Soeharto) melunak dan menyepakati untuk membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag Belanda. Pada 1997, masalah tersebut resmi memasuki proses persidangan,” jelasnya.

Saat Megawati menjadi Presiden, ia mengaku memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Tapi, argumentasi yang diterima Mahkamah Internasional bukan karena Malaysia yang lebih dulu masuk ke Sipadan-Ligitan.

“Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris (negara yang menjajah Malaysia) paling awal masuk Sipadan-Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu,” paparnya.

Sebaliknya, Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas kedua pulau tersebut. Itu karena Belanda yang pernah menjajah Indonesia hanya terbukti pernah masuk ke Sipadan-Ligitan. Tapi Belanda hanya singgah sebentar tanpa melakukan apapun.

“Dan putusan Mahkamah Internasional tersebut kebetulan ditetapkan pada 2002, saat saya menjabat sebagai Presiden,” cetusnya.

Selain mengungkap pembelaan atas Sipadan dan Ligitan, Megawati juga mengungkap catatan sejarahnya. Saat kepemimpinannya, Pulau Nipah ditimbun agar tidak tenggelam dan hilang. Jika pulau itu sampai hilang, maka wilayah Singapura akan menjadi semakin luas.

Megawati juga mengatakan di masa kepemimpinannya berhasil menjalin kerjasama terkait liquid natural gas (LNG) dengan Tiongkok. “RRT membatalkan kerjasama dengan Rusia dan Australia dan memilih bekerjasama dengan Indonesia,” ucapnya.

Selain bekerjasama dalam proyek LNG, Indonesia dan Tiongkok juga menjalin kerjasama lain, di antaranya menanamkan investasi dalam bentuk megaproyek Jembatan Suramadu, Jembatan Selat Sunda, pelabuhan di Papua, hingga membantu pembangunan pembangkit listrik 10.000 megawatt.

“Hal lain yang selalu saya tekankan, bahwa semua pembangunan harus melalui uji kelayakan, amdal, serta memperhitungkan keuntungan secara ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia tanpa mengorbankan kedaulatan politik dan ekonomi bangsa,” tandas Megawati.