UU

Habib Rizieq Diultimatum Polisi, Pengacara: Beliau Masih di Kuala Lumpur

BeritaBintangHabib Rizieq Diultimatum Polisi, Pengacara: Beliau Masih di Kuala Lumpur

Kepolisian Daerah Metro Jaya akan mengambil langkah tegas terkait pemanggilan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, perihal kasus video chat vulgar yang melibatkan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein.

Menanggapi ultimatum dari Polda Metro Jaya itu, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengatakan, dirinya belum bisa menghubungi Habib Rizieq sampai saat ini sehingga tak dapat melaporkan langsung.

“Sampai sekarang saya belum bisa menghubunginya. Saya dengar masih di Kuala Lumpur, ngurus sidang doktoralnya. Saya pikir hari ini dia pulang tapi rupanya masih enggak bisa komunikasi,” ujar Kapitra.

Terkait siap tidaknya bila Habib Rizieq dijemput paksa, Kapitra mengatakan, siap mengikuti aturan main yang dijalankan para penyidik Polda Metro Jaya yang sesuai dengan aturan dalam KUHAP.

[Baca Juga -“Aksi Berlebihan Pendukung Justru Rugikan Ahok“]

“UU kan mengaturnya. Selagi penyidik berbuat berdasarkan undang-undang ya silakan saja. semua harus berjalan seusai UU,” jelas Kapitra.

Dalam Pasal 112 Ayat (2) KUHAP diketahui berbunyi setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Dengan dasar hukum ini, penyidik memberi toleransi pemanggilan saksi dua kali berturut-turut. Jika saksi tidak hadir juga tanpa alasan yang sah, patut dan wajar, maka penyidik melakukan pemanggilan paksa atau kadang disebut penjemputan paksa.

“Kembalikan ke KUHAP karena ada aturan main proses pidana di sana. Kembalikan undang-undang,” tegas Kapitra.

Diketahui Polda Metro Jaya melayangkan surat panggilan pada Selasa 25 April 2017 lalu, namun Rizieq Shihab tidak hadir. Kemudian Polda kembali memanggil Imam besar FPI tersebut pada 8 Mei 2017, namun kembali tidak hadir.

Rencana Aksi 313, Polisi: Ngapain Lagi Sih?

BeritaBintangRencana Aksi 313, Polisi: Ngapain Lagi Sih? 

Polda Metro Jaya belum mendapatkan surat pemberitahuan terkait rencana aksi 31 Maret 2017 atau 313 yang digelar oleh sejumlah elemen organisasi ke-Islam-an. Aksi tersebut rencananya akan dilaksanakan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mempertanyakan tujuan dari aksi 313 tersebut. Meskipun begitu, Argo menegaskan tetap akan melakukan pengamanan dari aksi 313 itu.

“Sampai sekarang masih menunggu belum ada pemberitahuan ke kepolisian. Intinya bahwa ngapain lagi sih? Seperti itu,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Argo menuturkan, lebih baik masyarakat melaksanakan kegiatan agama di rumah ibadah yang tersedia dan dirumah masing-masing saja.

[Baca Juga -“Ingat! Jelang Nyepi, Pelayaran dari Pelabuhan Ketapang Menuju Bali Ditutup Pukul 23.00 Wita“]

Terkait izin, Argo mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu surat pemberitahuan tersebut. Pasalnya, dalam setiap aksi demonstrasi harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Soal izin nanti kita lihat perkembangannya. Kalau cuma permohonan untuk melakukan itu sesuai UU 1998 saja. Gunanya pemberitahuan agar tahu siapa penanggung jawabnya,” papar Argo.

Aksi yang menuntut untuk memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta itu. Argo pun mengatakan, sebaiknya menjelang pemilihan gubernur Jakarta putaran kedua seluruh elemen tidak usah memperkeruh suasana.

“Intinya kegiatan politik Jakarta ini biarkan lah berjalan dengan sendirinya. Tidak usah ditambah kegiatan yang perkeruh suasana biarkanlah berjalan sesuai aturan yang ada,” tutup Argo.

UU Baru Larang “Pembelian Seks”, Para PSK Prancis Protes

BeritaBintang –Sebuah undang-undang baru di Prancis kini coba membatasi aktivitas “bisnis lendir” alias prostitusi. Dalam UU yang baru saja disetujui Rabu (6/4/2016) lalu itu, disebutkan antara lain bahwa “pelanggan (prostitusi) akan dikenai hukuman denda dan diharuskan menghadiri kelas (kepedulian) mengenai dampak bisnis seks.”

Munculnya UU baru tersebut pun segera menuai protes, khususnya dari kalangan pekerja seks (PSK). Bahkan sebagaimana antara lain diberitakan Associated Press (AP), tepat di hari pemungutan suara untuk UU tersebut, Persatuan PSK Prancis yang dikenal dengan nama Strass, menggelar unjuk rasa di pusat kota Paris.

Pihak PSK menyebut UU tersebut sebagai sesuatu yang “berbahaya”. Selain menilai bahwa lahirnya UU tersebut akan membuat para PSK berada dalam posisi yang sangat berisiko, sebagaimana diungkapkan poster-poster demonya, mereka juga pada dasarnya menolak (kebutuhan) para pelanggan mereka dibatasi oleh peraturan.

Dalam UU baru tersebut, seperti dikutip AP, pelanggan PSK akan dikenai sanksi denda sebesar US$1.700 (sekitar Rp22,5 juta) untuk pelanggaran pertama kali. Besaran denda akan meningkat lebih besar ketika terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya, bisa menjadi sebesar US$4.300 (sekitar Rp56,8 juta).

UU baru yang disebut-sebut sebagai pendekatan komprehensif demi mengurangi prostitusi itu pun mendapatkan tanggapan beragam dari kelompok-kelompok LSM. Amnesty International misalnya, mengeluarkan pernyataan senada dengan Strass, dengan menyebut bahwa UU tersebut “membahayakan” para PSK.

“(UU itu) Berarti bahwa para PSK harus berada dalam risiko lebih besar demi melindungi pelanggannya dari deteksi polisi,” ungkap pihak Amnesty International seperti dikutip BBC, sembari menjelaskan bahwa selama ini sudah banyak PSK yang harus meladeni “panggilan rumah” para pelangannya untuk menghindari polisi.

Sebaliknya, kelompok aktivis Le Mouvement du Nid justru mendukung penuh keluarnya UU baru tersebut. LSM yang memang berkampanye menentang prostitusi itu menyebut UU ini sebagai “kemenangan bersejarah”. Selain menilai bahwa secara hukum PSK akan bisa berbuat lebih banyak lewat UU ini, mereka juga menilainya dapat mengurangi kejahatan perdagangan manusia.

Sebagaimana catatan AP, UU ini sekaligus juga membatalkan legislasi tahun 2003 lalu yang melarang permintaan bayaran oleh PSK. Prostitusi (dalam arti penawaran jasa seksual) sendiri sejauh ini legal di Prancis, meski keberadaan rumah bordil, juga aktivitas mucikari dan prostitusi di bawah umur tergolong ilegal.

Sementara Reuters mencatat, langkah Prancis ini mengikuti jejak beberapa negara lainnya, seperti Irlandia Utara, Swedia, Norwegia, Islandia, juga Kanada. Pada intinya, UU ini disebut sebagai langkah “memindahkan hukuman ke pihak pelanggan” ketimbang di pihak PSK yang dinilai mungkin saja menjalani profesinya karena terpaksa.

Kantor Pusat Penanganan Penyelundupan Manusia mencatat saat ini terdapat sekitar 30.000 hingga 37.000 PSK di Prancis. Kepada Reuters, Le Mouvement du Nid menyebut, sebanyak hampir 85 persen dari mereka adalah korban perdagangan manusia, yang kebanyakan berasal dari Bulgaria, Rumania, juga Nigeria, Kamerun dan Cina

Mengintip Aksi Pasukan Khusus Antibegal Jakarta

BeritaBintang – Ini tim hasil modifikasi tim antipreman.

Polres Jakarta Barat pekan lalu membentuk tim antibegal. Pasukan ini untuk memberantas pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Pembentukan tim ini memang disengaja. Kapolres Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Fadil Imran sebenarnya ini bukan grup baru. Melainkan tim hasil modifikasi tim antipreman.

Tim antibegal terdiri dari anggota khusus. Mereka direkrut dari berbagai polsek di wilayah hukum Jakarta Barat. Masing-masing Polsek dipilih 5 orang. Petugas yang terpilih mesti punya keahlian khusus, seperti menembak dan bela diri serta paham hukum.

“Jadi sudah ada instrumen hukum yang mengatur, yaitu Perkap dan UU, manakala membahayakan masyarakat, melawan, melarikan diri dan mengancam, anggota ini siap bertindak tegas (tembak di tempat),” kata Fadil di Polres Jakarta Barat.

Hingga awal Maret 2015, tim tersebut sudah mengungkap 7 kasus. Di antaranya tiga kasus pencurian pemberatan, dua pencurian dengan kekerasan, dan dua pencurian kendaraan bermotor. Delapan tersangka pelaku dibekuk, lima di antaranya ditembak kakinya.

Pasukan khusus ini selayaknya Densus atau Kopassus di TNI dalam berpenampilan. Mereka bersenjatakan lengkap. Seperti membawa senjata laras panjang jenis M-4, senjata laras pendek, sepeda motor tril dan mobil untuk memburu pelaku. Sementara peralatan yang mereka pakai seperti mengenakan helm khusus, body protector, elbow protector, knee protector, glove, dan light untuk aksi malam hari. Mereka beraksi di titik-titik rawan begal. Sepeti di Cengkareng, Kalideres, dan Tambora.

Ciri khusus pembegal

Namun meski sudah dipersenjatai lengkap, pasukan khusus ini tidak mudah menangkap pembegal. Sebab pembegal sadar tengah diincar polisi. Hanya saja, selalu ada jejak yang tertinggal, begitu istilah polisi. Jejak ini bisa didapatkan dari keterangan korban atau saksi mata, tentunya juga hasil olah TKP. Untuk kasus begal, menurut penyidik yang enggan menyebutkan nama itu, biasanya pelaku memiliki ciri-ciri khusus.

Seperti dalam salah satu kasus yang belum lama ini terungkap, dari info awal, polisi menduga pelakunya tidak jauh berbeda dari kasus kejahatan yang terjadi di Jalan Latumenten, Jakarta Barat. Walau tempat tongkrongan pelaku sudah ketahuan, ternyata pelaku tidak bisa langsung ditemukan. Tempat tongkongannya banyak. Jadi, polisi harus menyisir satu persatu.

“Saya dapat pelaku ini satu minggu dan itu nggak pulang-pulang,” kata anggota tim antibegal itu.

Tantangan berikutnya ialah eksekusi pelaku begitu yang bersangkutan sudah di depan mata. Polisi harus ekstra hati-hati, mengingat pelaku dalam posisi waspada. Mereka telah menyiapkan perlawanan bila sewaktu-waktu disergap petugas.

Selain pelaku tidak sendirian, mereka juga menyiapkan senjata, seperti pedang, parang, bahkan senjata api rakitan. Itu sebabnya, ketika hendak ditangkap, mereka masih bisa berani melawan petugas.

“Karena dia melawan, akhirnya kita tembak kakinya. Dan kita dapat dua orang, sisanya kabur,” kata dia.