Tolak Presidential Threshold

Raker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay

BeritaBintangRaker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay

Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya pada Selasa (23/5/2017) hari ini. Sejumlah persoalan yang sedang ramai akan ditanyakan wakil rakyat, seperti kasus kekerasan di Akademi Kepolisian.

“Ya mungkin kalau pun yang ramai, Akpol yang meninggal itu. Karena memang komisi III ada rencana untuk kunjungan spesifik. Sama seperti itu, pelakunya cukup banyak. Jangan sampai 14 orang itu ada anak jenderal dan kasusnya tidak bisa naik,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan, Seni 22 Mei 2017.

[Baca Juga -“Tolak Presidential Threshold, Margarito: Lihat Prancis, 11 Capres Tak Masalah“]

Trimedya menyebutkan, selain menanyakan masalah ini dalam rapat kerja, Komisi III juga akan meninjau langsung ke Komplek Akpol keesokan harinya. Selain kasus kekerasan di Akpol, dia menuturkan, rapat dengan Polri juga akan menanyakan kasus-kasus yang sedamg ramai dan menjadi sorotan, seperti masalah yang mengaitkan Habib Rizieq di mana sampai saat ini belum mau diperiksa sebagai saksi.

Soal penggerebekan lokasi pesta seks kaum gay di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga akan dibahas nanti. “Ya pasti ada yang nanya juga lah namanya juga rapat, apalagi masa sidang lalu nggak ada rapat dengan Kapolri. Pasti banyak pertanyaan dari kawan-kawan,” ucap Trimedya.

Tolak Presidential Threshold, Margarito: Lihat Prancis, 11 Capres Tak Masalah

BeritaBintangTolak Presidential Threshold, Margarito: Lihat Prancis, 11 Capres Tak Masalah

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis dibuat geram dengan simpang siurnya isu presidential threshold. Ambang batas pencalonan presiden berdasarkan kemenangan di pemilihan legislatif, yang menurutnya sudah tidak relevan jika diterapkan dalam pemilu serentak 2019.

Dalam pernyataan sikapnya, mantan staf khusus Menteri Sekretaris Negara tersebut meminta pemerintah dan para penyelenggara negara untuk melihat pemilihan presiden yang baru saja usai di Prancis.

“Anda lihat kan kemarin di Prancis? Ada 11 calon presiden, tidak masalah. Memangnya Prancis belajar demokrasi dari tahun kapan? Sudah dari 1.789 mereka menata diri,” tukasnya beberapa waktu lalu.

[Baca Juga -“Menyoal Dugaan Korupsi Ahok, Amien Rais Sebut Penegakan Hukum Super Diskriminatif“]

Lebih lanjut, ia membandingkan pemilu demokratis di Eropa dan Amerika. Menurutnya, bagaimana negara-negara di kedua benua tersebut sudah lama menerapkan konsep demokrasinya. Namun, mereka tidak pernah berhenti menata sistem pemerintahan di negaranya masing-masing.

Sehingga, pria kelahiran Ternate tersebut menilai setiap gagasan untuk menentukan persentase presidential threshold adalah omong kosong dan mengada-ada. Ia berharap, para wakil rakyat di parlemen bisa mendahulukan kepentingan rakyat di atas golongan dan kelompoknya.