TNI

Polisi Bakal Gandeng TNI Amankan Sidang Vonis Ahok Besok

BeritaBintangPolisi Bakal Gandeng TNI Amankan Sidang Vonis Ahok Besok

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menjadwalkan sidang pembacaan putusan (vonis) perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa 9 Mei 2017 di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya akan meminta bantuan TNI untuk mengamankan sidang vonis Gubernur DKI Jakarta itu agar terhindar dari kemungkinan ricuh antara kelompok pro dan kontra yang selama ini mengawal sidang.

“Tentunya kami akan minta bantuan dari TNI untuk ikut mengamankan sidang ini, dan ini merupakan sidang terakhir untuk putusan. Tentunya kami men-stanby-kan beberapa personel yang kami libatkan,” ungkap Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini menjelaskan, pola pengamanan di lapangan tidak jauh berbeda dengan pengamanan pada sidang sebelum-sebelumnya, hanya ada penambahan personel yang akan berjaga, baik di luar maupun dalam ruang sidang.

[Baca Juga -“Sandiaga Sambut Tantangan Menko Luhut Bicara soal Reklamasi“]

“Berkaitan dengan sidang pengamanan Bapak Ahok besok 9 Mei di Kementan, SOP tetap sama seperti yang sidang-sidang sebelumnya, yang terpenting bahwa kegiatan ini adalah domain kepolisian, untuk mengawal dan mengamankan sidang ini,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok akan digelar pada Selasa 9 Mei 2017 di Auditorium Kementan.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Dalam tuntutannya itu, JPU menyatakan Ahok melanggar Pasal 156 KUHP dan menggugurkan Pasal 156a KHUP karena menganggap ucapannya tak memenuhi unsur niat menodai agama.

Ingat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!

BeritaBintangIngat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!

Isu akan adanya permainan politik uang (money politics) menjelang Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 santer terdengar. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memerintahkan jajarannya agar bersikap tegas terhadap pelaku politik uang.

Ia mengimbau kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim suksesnya di Pilgub DKI untuk tidak melakukan praktik politik uang.

“Kita sudah ada informasi intelijen akan ada money politics. Semua yang berkaitan dengan money politik tangkap itu. Koordinasikan dengan Bawaslu,” kata Iriawan saat memberi arahan kepada pasukannya dalam apel di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

[Baca Juga -“GPNF MUI Buka-bukaan soal Dana Aksi 411 dan 212“]

Mantan Kadiv Propam Polri ini menegaskan, jalannya Pilgub DKI Jakarta tidak boleh dikotori dengan kegiatan praktik politik uang.

“Informasi yang sudah ada saya sampaikan. Tolong media tulis jangan coba-coba money politics di Jakarta. Saya akan lakukan proses hukum bagi yang coba-coba money politik,” katanya.

Selain itu, Iriawan juga meminta kepada pasukan gabungan TNI-Polri, agara melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap proses perhitungan suara.

“Mulai dari proses perhitungan suara, proses dari penerimaan TPS ke TPS sampai ke KPUD saya minta diamankan. Nanti dikawal. Saya minta unsur Babinsa untuk mengawal saya. Tidak ada yang boleh melarang TNI masuk TPS,” tegasnya.

Panglima TNI: Prajurit Kami Siap Berjihad untuk NKRI

BeritaBintang – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa prajurit TNI siap berjihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gatot mengatakan, pihaknya menghargai setiap proses demokrasi, termasuk unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat. Namun, TNI memiliki kewajiban untuk berperan jika ada upaya yang berniat untuk merusak dan menghancurkan NKRI.

“Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahanan Pancasila,” katanya usai mengikuti istighasah bersama ulama dan masyarakat Sumatera Utara (Sumut) di Lanud Soewondo Medan.

Ketika dipertanyakan sikap dalam merespons rencana unjuk rasa pada 2 Desember, Panglima TNI menyatakan pihaknya lebih banyak berdoa untuk kebesaran dan keutuhan bangsa.

“Kesiapan kita berdoa, siapa pun yang menghancurkan negara ini, tidak bisa kalau kita berdoa,” katanya kepada Agen Judi Bola.

Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki niat untuk menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang yang tidak beragama sehingga akan berhadapan dengan TNI, Polri, dan seluruh masyarakat.

Dari pengalaman sejarah selama ini, Panglima TNI menegaskan tidak ada satu pun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di Indonesia.

“Tidak ada yang bisa, mau menantang, silakan,” katanya.

Ia mencontohkan, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo, gerakan yang dipimpin Kahar Muzakkar, termasuk gerakan komunis yang selalu musnah di Indonesia.

“(Semua musnah) karena kita selalu berdoa pada Allah SWT,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Resmi Jadi Kepala BIN, Ini Prioritas Budi Gunawan

BeritaBintang – Budi Gunawan resmi menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pangkatnya pun naik menjadi bintang empat atau jenderal. Nah, apa prioritas Budi Gunawan usai sah menggantikan Sutiyoso?

Ditemui usai pelantikan, Budi Gunawan mengaku akan memprioritaskan penguatan BIN untuk meningkatkan profesionalitas.

“Ke depan, tentu ada beberapa program penguatan, kemampuan BIN agar makin professional, objektif, integritas. Itu perintah Bapak Presiden,” kata Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sebagai lembaga intelijen, jelas dia, BIN terdiri dari sejumlah unsur. Antara lain TNI, Polri dan sipil. Selain itu, fungsi intelijen juga melekat pada hampir semua lembaga keamanan dan pertahanan. Karenanya, BIN bertugas untuk mengkoordinasikan semua kekuatan intelijen yang ada di kamusjudi.com.

“Ada beberapa fungsi intelijen di Indonesia ini, yaitu pertama BIN untuk fungsi intelijen dalam dan luar negeri, TNI untuk intelijen di bidang pertahanan dan kemiliteran, kemudian intelijen hukum yang dilakukan kejaksaan, intelijen keamanan Polri, dan intelijen oleh lembaga negara lainnya. Semua itu mewarnai BIN, karena BIN harus mengkoordinir semua itu,” papar dia.

Sementara itu, mengenai masukan pendahulunya, Sutiyoso bahwa BIN harus menambah personel, Budi Gunawan mengatakan ada banyak cara untuk menyiasati kurangnya personil, salah satunya dengan melebarkan akses informasi dan jaringan Agen Judi Online.

“Tentu ada beberapa strategi, tentu semua harus mempunyai jaringan yang ditingkatkan. Jaringan maupun akses ya, sambil nanti menunggu penambahan personel,” tukas Budi Gunawan.

 

TNI Siapkan Pasukan Khusus Bebaskan WNI Disandera

BeritaBintang –  TNI telah menyiapkan pasukan khusus dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk bersiaga manakala diperintahkan untuk membantu pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

“Panglima TNI telah menyiapkan pasukan, jadi kalau diperlukan kapanpun kami siap,” kata Kapuspen TNI, Mayjen TNI Tatang Sulaiman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Namun, pengerahan pasukan itu akan dilakukan bila sudah ada koordinasi dan kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina.

Saat ini pasukan militer Filipina, dibantu oleh Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) tengah melakukan upaya pembebasan sandera. Terakhir, empat kelompok Abu Sayyaf tewas dalam pertempuran dengan MNLF di Sulu, Filipina. Salah satunya disebut sebagai salah seorang pemimpin senior kelompok bersenjata itu.

“Di sana sekarang sedang ada upaya besar-besaran dari tentara Filipina, mereka sudah bisa melumpuhkan beberapa dari anggota Abu Sayyaf. Kita berusaha mengikuti perkembangan mereka,” ujar jenderal bintang dua ini.

TNI akan langsung bergerak jika Filipina meminta bantuan dalam upaya pembebasan sandera itu. Pasukan-pasukan khusus TNI sudah disiagakan dan siap bertugas ketika mendapat perintah. Namun, hingga saat ini, Filipina belum juga meminta bantuan.

TNI Siapkan Pasukan Khusus Bebaskan WNI Disandera

“Sampai sekarang belum ada (permintaan). TNI pada prinsipnya siap. Seandainya diperlukan kita sudah siap,” tutur Kapuspen TNI.

TNI AD memiliki pasukan khusus, seperti Kopassus dan Kostrad. Pada kasus-kasus khusus seperti penanggulangan teror, Kopassus memiliki pasukan elite, Detasemen Sat-81. Kostrad juga memiliki satuan Intai Tempur (Taipur).

Sementara itu, TNI AL memiliki Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) gabungan dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Taifib (Batalion Intai Amfibi) Korps Marinir.

Kemudian dari TNI AU, ada Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU yang juga memiliki pasukan elite Detasemen Bravo (Denbravo) 90. Kemampuan satu anggota Denbravo setara dengan lima orang anggota TNI biasa.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyatakan, TNI AD siap kapan saja untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

“Saya sudah siap pasukan manakala diperintahkan ke sana. Jika sudah mendapat perintah, TNI AD akan segera meluncur dan menyerang kelompok penyandera,” kata Mulyono di Jakarta Selatan, Rabu lalu.

Jenderal Mulyono mengatakan, TNI AD memiliki pasukan Kopassus, Kostrad dan PPRC (pasukan pemukul reaksi cepat-red) yang selalu siap setiap saat. Semuanya dalam posisi siap jalan tetapi menunggu perintah dari atasan.

Kemudian dari TNI AU, ada Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU yang juga memiliki pasukan elite Detasemen Bravo (Denbravo) 90. Kemampuan satu anggota Denbravo setara dengan lima orang anggota TNI biasa.  Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menyatakan, TNI AD siap kapan saja untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.  "Saya sudah siap pasukan manakala diperintahkan ke sana. Jika sudah mendapat perintah, TNI AD akan segera meluncur dan menyerang kelompok penyandera," kata Mulyono di Jakarta Selatan, Rabu lalu.  Jenderal Mulyono mengatakan, TNI AD memiliki pasukan Kopassus, Kostrad dan PPRC (pasukan pemukul reaksi cepat-red) yang selalu siap setiap saat. Semuanya dalam posisi siap jalan tetapi menunggu perintah dari atasan.

“Soal seperti apa konsep membebaskan sandera, saya tidak bisa jawab itu karena itu bukan kewenangan saya. Tugas saya adalah hanya menyiapkan pasukan,” ujarnya.

Ia juga mengaku dari TNI AD sudah menyiapkan dua batalion khusus untuk pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Satu batalion terdiri atas 700-1.000 prajurit.

“Saya sudah melatih, saya sudah menyiapkan calon. Nah, tinggal tunggu perintah Panglima TNI, kalau disuruh diberangkatkan saya siap berangkatkan,” kata KSAD, menegaskan.

Presiden Jokowi Lantik 720 Perwira Remaja TNI-Polri

BeritaBintang –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sebanyak 720 perwira remaja TNI-Polri dalam upacara Prasetya Perwira Remaja TNI-Polri 2016 di Lapangan Sapta Marga Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (26/7/2016).

Sejumlah perwira yang dilantik terdiri atas Akademi Militer (Akmil) 221 orang, Akademi Angkatan Laut (91) dan Akademi Angkatan Udara (108) dan Akademi Kepolisian (300).

Presiden dalam amanatnya menyampaikan TNI dan Polri merupakan alat negara yang terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan NKRI.

Oleh sebab itu, katanya TNI dan Polri harus bersinergi, berkoordinasi, bersatu bergotong-royong untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

“Hilangkan egosektoral, tingkatkan jiwa korsa dan soliditas, dan solidaritas TNI dan Polri. Pelihara kemanunggalan TNI dan Polri dengan rakyat,” katanya.

Ia mengatakan, perwira TNI dan Polri harus bersikap responsif, harus peka dan terus meningkatkan kualitas kinerja secara profesional.

Ketika ada kritik dari masyarakat terkait kinerja TNI dan Polri, katanya jadikan hal itu sebagai masukan untuk perbaikan kinerja.

Presiden berharap agar TNI dan Polri terus perbaiki institusi agar TNI dan Polri mampu mencocokkan diri dengan perkembangan lingkungan strategi baik pada lingkup nasional, regional maupun global.

“Saya minta pada seluruh perwira remaja untuk menjalankan tugas, amanah, dan pelayanan secara profesional, proporsional dan prosedural dengan menjunjung tinggi ketentuan perundang-undangan, kode etik profesi, dan hak asasi manusia,” tukasnya.

Panglima TNI Jelaskan Pengadaan Senjata oleh Oknum Paspampres dari AS

BeritaBintang –  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan soal pengadaan senjata oleh oknum Paspampres yang diduga ilegal dari Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap para oknum Paspampres.

Menurut Gatot, tak ada yang salah dengan pembelian senjata dari AS tersebut, namun proses masuknya ke Indonesia memang bermasalah.

“Mereka beli secara legal di sana hanya masuk administrasinya saja di sini. Setelah itu semua ada di Paspampres untuk berlatih mereka di sini,” terang Gatot, Senin (11/7/2016).

Gatot menerangkan, tak ada senjata yang dijual ke pihak luar. Dia menegaskan, senjata itu dipakai untuk latihan perorangan.

“Pribadi yang beli, tapi itu berbagai jenis senjata yang dia tak miliki di sini. Kemudian untuk dia latihan. Bukan latihan olahraga untuk melatih secara perorangan,” tuturnya.

Diakui Gatot, jenis senjata yang dibeli dari AS adalah hand gun dengan jumlah 7-8 pucuk. Sementara dari pemberitaan di media Amerika Serikat, jumlah senjata yang dibeli ada 22 pucuk.

Terdiri dari pistol Glock 17,9 mm pistol, Glock 19,9 mm, dua Glock Model 43,9 mm dan Heckler & Koch Model P30L 9 mm. Nilai senjata itu berkisar USD21 ribu.

“Sekitar 4-6 bulan lalu begitu dapat info kemudian senjatanya sudah kita sita semua. Sekarang di puskom TNI, kita sita semuanya,” ujarnya.

Gatot menyebut ada banyak oknum Paspampres yang terlibat dalam pengadaan senjata dari AS tersebut. Mereka sudah dikenai sanksi administrasi dan disiplin. Namun, dia enggan menyebut identitas para oknum tersebut.

1.200 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Bandara

BeritaBintang –  Mengantisipasi adanya ancaman teror bom ataupun tindak kejahatan di bandara, sejumlah personel dari TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan para pemudik.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, mengatakan terdapat 13 bandara besar di Indonesia yang mendapat fokus pengamanan ketat dari satuan TNI dan Polri.

“Seluruh AP II kita melakukan tambahan anggota dari TNI dan Polri, dan jumlah yang ditambahkan sebelumnya kurang lebih 500 orang, sekarang sudah ditempatkan 1.200 orang di 13 bandara,” ujar Budi saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/7/2016).

Di antara 13 bandara besar di Indonesia yang akan mendapat pengamanan ketat dari satuan tugas, meliputi Bandara Kualanamu, Medan; dan Soekarno-Hatta, Tangerang.

Budi memerinci, berdasarkan hasil koordinasi dengan satuan tugas TNI dan Polri, parkiran serta sejumlah kendaraan akan mengalami pemeriksaan cukup ketat jelang memasuki kawasan bandara.

“Melakukan penyisiran daerah parkir. Kita juga melakukan operasi atau penelitian secara random di beberapa tempat, katakan di setiap di jalan masuk melakukan random, akan tetapi juga melihat agar tidak terjadi kemacetan,” pungkasnya.

Panglima TNI Bakal Pecat Prajurit Pengguna Narkoba

BeritaBintang –   Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bakal menindak tegas para prajurit yang menggunakan narkoba. Prajurit yang nantinya diketahui terlibat narkoba akan dikenakan hukum pidana dan menerima sanksi pemecatan.

“Jelas kalau menggunakan narkoba tertangkap, hukum dan ada hukuman tambahan (pemecatan) dari kita,” tegas Gatot di Jayapura, Papua, Sabtu (30/4/2016).

Ia mengatakan bahwa pihaknya bahkan sudah melakukan tindakan pemecatan terhadap para prajurit yang telah menyalahgunakan narkoba.

“(Hukuman) sudah berjalan, sudah dilaksanakan,” tandasnya.

Seperti diketahui, kasus penggunaan narkoba jenis sabu telah menjerat Dandim 1408/BS Makassar Kolonel Jefri Oktavian Rotty dan rekannya yang menjabat Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Kodam VII / Wirabuana Letkol Budi Imam Santoso.

Kedua anggota TNI itu ditangkap di Hotel bersama lima warga sipil lainnya. Kelima warga sipil itu adalah Nasri (47), Uci (30), Fitri (27), Bimang (38) dan Aswar (34). Penggerebekan itu dipimpin Kepala Staf Kodam VII Brigjen Supartodi.

Pemerintah Harus Bereaksi Terkait Temuan Drone Asing di Selat Philip

BeritaBintang –    Sebuah pesawat pengintai (drone) buatan Inggris ditemukan di perairan Selat Philip, Kepulauan Riau, Kamis 31 Maret 2016. Saat ini, pesawat pengintai berbahan komposit kevlar, kaca, dan diperkuat plastik itu tengah dibawa ke Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL (Dislitbangal) di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengaku, masih menunggu hasil investigasi pihak militer. Jika nanti TNI sudah mengeluarkan hasilnya, politikus PDIP tersebut meminta pemerintah untuk melayangkan protes keras ke negara pemilik drone tersebut.

“Kami menunggu investigasi TNI, ini barang milik siapa. Kalau sudah ada, pemerintah harus memberikan protes keras ke negara yang kirim tanpa izin,” ujar Charles saat dikonfirmasi Beritabintang, Jumat (01/04/2016).

Charles menegaskan, pengintaian melalui pesawat tanpa awak, merupakan bentuk spionase. Meski demikian, ia menolak berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan tersebut.

“Mungkin saja (spionase), semua bisa terjadi. Tapi sebelum ada investigasi kami tidak mau berspekulasi,” imbuhnya.

Namun, Charles menyebut Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan aksi spionase negara tetangga. Di periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu, bahkan Australia melakukan penyadapan nomor pribadi Ibu Negara Ani Yudhoyono.

“Tapi kita pernah jadi korban (spionase), dalam hal penyadapan telfon era pak SBY,” tukasnya.