Teluk Jakarta

Pemerintah Disarankan Lakukan Referendum Bahas Kelanjutan Reklamasi

BeritaBintang –Aktivis Sosial, ‎Ratna Sarumpaet, meminta pemerintah untuk menyerap aspirasi warga apabi‎la moratorium megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dicabut nantinya.

Berkaca pada Negara Pra‎ncis, kata Ratna, pemerintahannya mengikutsertakan warga dan melakukan referendum saat membangun bandara di sana.

‎”Di negara Prancis saat membuat airport di sebelah barat kotanya, seluruh rakyat ditanya. Pemerintahannya seperti membuat referendum. Kenapa kita tidak mencontoh itu dan membuat referendum juga kalau misalkan reklamasi dilanjutkan,” kata Ratna Sarumpaet saat menjadi pembicara dalam acara Live Streaming Redbons Discussion yang bertajuk ‘Mega Skandal Reklamasi Teluk Jakarta’, di kantor Indowins, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Ia menambahkan, Negara Indonesia tidak memerlukan reklamasi lantaran memiliki banyak pulau. Menurutnya, seharusnya warga negara memiliki kesadaran dengan memberikan penghargaan terhadap alam.

“‎Sebenarnya tidak tepat apabila menyatakan haram atau tidaknya proyek reklamasi. Ini merupakan persoalan kesadaran bagi masyarakat dan saya bingung juga kalau kita tidak menghargai alam. Harusnya reklamasi itu dilakukan apabila untuk membuat pelabuhan atau pembangkit listrik,” tandasnya.

Ia menilai, para pengembang tidak beretika dalam melakukan reklamasi di Ibu Kota. Menurutnya, tidak adanya izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dalam megaproyek Teluk Jakarta memastikan bangsa ini tidak menghargai keseimbangan alamnya.

“‎Saya melihat tidak bagus attitude-nya. Amdal tidak ada. Kenapa kita tidak membangun hutan bakau ditempat yang seharusnya. Seperti di Pantai Mutiara yang sekarang dijadikan perumahan itu,” tandasnya.

Sederet Aset yang Dimiliki Aguan

BeritaBintang –Nama konglomerat yang merupakan Chairman Agung Sedayu Group (ASG), Aguan alias Sugianto Kusuma menjadi perbincangan publik karena dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mencekal Aguan untuk berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, karena diduga terlibat kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pasalnya, anak usaha ASG, yakni PT Kapuk Naga Indah dapat izin pelaksanaan di proyek pembuatan 17 pulau dalam reklamasi Teluk Jakarta. Izin pelaksanaan untuk Kapuk Naga Indah diterbitkan pada 2012 pada era pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo.

Sebagai seorang konglomerat, Aguan memiliki sederet aset dan portofolio. Berikut bisnis properti Aguan di Indonesia.

Kategori City & Township Development :

Green Village, Green Puri, Golf Residence at Kemayoran, River Valley Residence, Green Lake City, Golf Lake Residence, Grand Galaxy City, Puri Mansion, Senayan Golf Residence, Green Mansion, Grand Cibubur Country, dan Golf Mediterania.

Kategori High Rise building :

Green Sedayu Apartment, Sedayu City @ Kelapa Gading, Puri Mansion Apartment, Menteng Park, Taman Anggrek Residences, The Mansion @ Dukuh Golf Kemayoran, District 8 Lot 28 SCBD, dan Residence One at Serpong Boulevard.

Kemudian, Ancol Mansion, Senayan Residence, The Mansion at Kemang, The Boulevard City Resort Residence, dan Kelapa Gading Square.

Kategori Commercial & Industrial :

Sedayu Square, Green Sedayu Biz Park Cakung, dan Green Sedayu Biz Park Daan Mogot.

Alasan Reklamasi Teluk Jakarta Harus Ditolak Versi Nelayan

BeritaBintang –Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menolak pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab reklamasi menimbulkan banyak persoalan.

KNTI pun telah melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

Ketua DPP KNTI Riza Damanik mengatakan ada tiga poin alasan menolak reklamasi Jakarta. Penolakan masyarakat terhadap reklamasi semakin luas, termasuk nelayan.

“Nelayan yang menolak reklamasi semakin banyak, termasuk masyarakat Jakarta. Contoh dari warga Pluit baru-baru ini ada penolakan,” ujar Riza di Gedung LBH, Jakarta, Sabtu (2/4/2016).

Selain itu, adanya kajian akademik yang menyatakan bahwa reklamasi bisa berakibat fatal bagi DKI Jakarta.

“Kajian akademiknya bisa berakibat pencemaran lingkungan, banjir dan merugikan nelayan karena kehilangan wilayah tangkapan dan lainnya. Malah bisa menguntungkan pebisnis, “katanya.

Lebih lanjut, kata Riza, perizinan reklamasi di Teluk Jakarta yakni di Pulau F, G, I dan K telah menabrak sejumlah kebijakan baik pengelolaan pesisir, lingkungan hidup dan tata ruang.

“Bilamana ingin izin reklamasi, harus diawali Peraturan Daerah (Perda) terkait Zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil. Yang kita tahu bersama ketika Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G, F, I, dan K, Pemprov DKI Jakarta mbelum mememiliki Perda Zonasi,” ungkapnya.

Proyek reklamasi ini menyeret Anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanudi menjadi tersangka korupsi. Diduga ada penyuapan dalam proyek itu. Selain itu KPK juga menangkap pimpinan raksasa property Agung Podomoro Land.