Sumber Waras

Ini Alasan Masyarakat Jakarta Utara Tolak Kedatangan Ahok

BeritaBintang –  Masyarakat Jakarta Utara menolak kedatangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ingin meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 23 Juni 2016.

Warga yang menggelar aksi penolakan itu pun berujung bentrok. Salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) Jamran menjelaskan bahwa aksi penolakan itu bukan tanpa alasan. Hal ini terkait dengan akumulasi kemarahan masyarakat Jakarta Utara kepada Ahok.

Baginya, masyarakat Jakarta Utara khususnya sudah sangat marah kepadanya karena di kawasan ini banyak yang terkena penggusuran saat Ahok menjadi Gubernur DKI.

“Satu akumulasi dari masyarakat Jakarta Utara yang kecewa hampir sebgaian besar digusur itu masyarakat Jakut,” kata Jamran di Polres Jakarta Utara, Senin (27/6/2016).

Selain itu, Jamran juga menyebutkan bahwa mantan Bupati Belitung Timur itu diduga terlibat beberapa kasus. “Banyak kasus reklamasi yang merugikan pihak rakyat. Dan kasus korupsi Sumber Waras,” tegasnya.

Sehingga, masyarakat Jakarta Utara menolak keras dengan hadirnya Ahok ke kawasan mereka. Oleh sebabnya, Jamran menyatakan bahwa aksi tersebut bukan ada kepentingan apa pun.

“Ini kepentingan masyarakat. Jadi alasannya kuat,” tutupnya.

Haji Lulung: Ahok Level Bodohnya di Bawah Saya

BeritaBintang –  Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) memastikan akan mengusut pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penggunaan keuangan Pemprov DKI tahun 2015. Pasalnya ditemukan kejanggalan 50 temuan senilai Rp30,15 triliun.

“Pasti kita usut dong. DPRD nanti bikin Pansus (panitia kasus), kenapa ada temuan Rp30 triliun lebih. Pasti nanti KPK minta audit investigasi. Lihat aja, ramai lagi nih, kalau dia (Ahok) tidak mau memperbaiki (LHP BPK). Kan, permintaan BPK itu diperbaiki. Kalau tidak, bisa seperti kasus Sumber Waras,” jelas Lulung dikutip Selasa (7/6/2016).

Lulung pun mengharapkan agar Ahok tidak berdalih dan menunjukkan sikap membela diri atas temuan BPK terhadap penggunaan keuangan Pemprov DKI ini.

“Ahok jangan ngotot, sok melawan dan sok berkuasa. Dia banyak tidak mengerti permasalahan, banyak tidak mengerti Undang-undang. Dia bilang saya yang paling bodoh padahal dia di bawah saya bodohnya. Tidak mengerti diskresi, tidak mengerti WTP dan WDP sampai tidak mengerti persoalan reklamasi,” tandasnya.