SBY

“Bola” Pilgub DKI Putaran Kedua Ada di Tangan SBY

BeritaBintang“Bola” Pilgub DKI Putaran Kedua Ada di Tangan SBY

Pilkada DKI dipastikan berlangsung dua putaran dengan tersingkirnya pasangan Agus Yudhoyono-Sylvinana Murni. Pengamat Politik Hendri Satrio mengatakan ada sejumlah kemungkinan yang bisa terjadi, berkaitan dengan kemana suara Agus-Sylvi akan mengalir.

Menurutnya, larinya suara pemilih Agus-Sylvi sebagian besar akan ditentukan oleh sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setidaknya ada tiga kemungkinan sikap yang akan diambil SBY menghadapi putaran kedua nanti.

“Nah ini sekarang kan jadi opsinya macam-macam, apakah ada opsi Jokowi (Presiden Joko Widodo) berdamai dengan SBY, atau Megawati (Megawati Soekarnoputri, Ketum PDI P) berdamai dengan SBY, misalnya untuk memenangkan Ahok,” kata Hendri, Kamis (16/2/2017).

[Baca Juga –“Penguasa Jangan Bermain Api, Takutlah kepada Rakyat!”]

Opsi kedua, terbuka pula kemungkinan SBY akan merapat ke Koalisi Kartanegara yang dikomandoi Prabowo Subianto sebaga Ketum Partai Gerindra. Kemungkinan ketiga, SBY tidak akan mendukung salah satu paslon tersebut dan berperan sebagai penyeimbang.

“Atau opsi lain lagi, ciri khasnya SBY, ya suara penyeimbang, jadi dia di tengah-tengah saja,” terangnya.

Namun yang jelas, lanjut Hendri, putaran pertama Pilgub DKI yang melelahkan sudah usai dan kini warga Ibu Kota dihadapkan pada pemilihan tahap kedua. Ia memprediksi, ganjalan soal status terdakwa Ahok dan polemik ia diaktifkan kembali menjadi gubernur DKI, masih akan mewarnai jalannya putaran kedua nanti.

“Itu akan menjadi sorotan, kemudian yang kedua, status terdakwanya Ahok, apakah kemudian sidang ini terus dan akhirnya memutuskan bersalah atau tidak, nanti kita saksikan,” tutup Hendri.

“Penguasa Jangan Bermain Api, Takutlah kepada Rakyat!”

BeritaBintang“Penguasa Jangan Bermain Api, Takutlah kepada Rakyat!”

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemerintah yang kini dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak bermain api. Selain itu, ia mengimbau agar pemerintah takut kepada rakyat.

“Para penguasa jangan bermain api, nanti kebakaran. Takutlah kepada rakyat, karena keadilan Allah pasti datang,” ujar sosok yang akrab disapa SBY itu di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Presiden Ri ke-6 itupun mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa demi keselamatan bangsa.

[Baca Juga -“Wah… Rayakan Hari Valentine Bakal Kena Tindak Tegas“]

“Rakyat indonesia mari kita bermohon agar negara kita diselamatkan,” sambungnya.

Sementara terhadap rekan politiknya, SBY menyebut persoalan saat ini harus ia hadapi. Ia meminta agar rekan-rekan politiknya tidak terpengaruh dan terus berjuang demi memenangkan pasangan Agus-Sylvi.

“Kepada teman-teman seperjuangan jangan menyerah, saya harus mengahadapi cobaan ini. Jangan terpengaruh dengan saya harus menyelesaikan ini. Lanjutkan perjuangan,” tandasnya.

SBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal

BeritaBintangSBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyinggung kasus dugaan penodaan agama yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. SBY menilai kasus Ahok itu sudah dipolitisir sejak awal kemunculannya.

“Dalam perkembangan ada politisiasi dan penggeseran (kasus Ahok). Masyarakat curiga, ada yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain,” kata SBY dalam pidatonya di Dies Natalis ke-15 Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta.

Ahok dianggap telah menistakan agama lantaran menyitir surat Al-Maidah ayat 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016 lalu. Ahok pun kini telah menjadi terdakwa dan tengah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

[Baca Juga -“Pernyataan JK Jadi Teguran Keras untuk Ahok“]

Presiden ke-6 RI itu pun menganggap kasus yang melilit calon gubernur DKI nomor urut dua bukanlah isu kebhinekaan; suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maupun NKRI. Menurut SBY, kasus Ahok tersebut merupakan masalah yang sederhana dan tak rumit sama sekali sedari awal.

“Kasus Pak Basuki dinilai menistakan agama. Dari isu yang sederhana, jadi isu yang rumit. Kasus Basuki bukan isu kebhinekaan, SARA dan NKRI,” tegasnya.

SBY mengajak semua pihak untuk tetap menghormati penegakan hukum terhadap Ahok, atas kasus penodaan agama. Berikan ruang para penegak hukum untuk memproses kasus Ahok tersebut hingga tuntas. Dan semua pihak harus menerima keputusan apa pun yang nanti dihasilkan.

“Mari kita hormati penegakan hukum pada saudara Basuki, berikan ruang bagi penegak hukum. Keputusan apa pun harus kita terima. Bebaskan semua intervensi,” tandasnya.

“Polisi Harus Memeriksa HP SBY”

BeritaBintang“Polisi Harus Memeriksa HP SBY”

Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan, jika kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan penyadapan ilegal percakapan Susilo Bambang Yudhoyonodengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, maka polisi tidak perlu menunggu laporan dari SBY maupun Kiai Ma’ruf Amin.

“Isu ini bukan delik aduan, jadi polisi tidak perlu menunggu Pak SBY lapor,” katanya.

Untuk membuktikan benar atau tidaknya SBY disadap, maka perangkat alat komunikasi SBY wajib diperiksa oleh pihak yang berwajib.

[Baca Juga -“Pecahkan Rekor, Polisi Thailand Sita 3 Ton Sisik Trenggiling“]

“Cara menyadap bisa dengan memasukkan bug, trojan atau aplikasi malware yang membuat handphone tidak aman. Karena itu harus dilihat gadget Pak SBY, diperiksa apakah ada aplikasi-aplikasi yang dicurigai digunakan sebagai penyadap, polisi juga perlu melakukan cek total HP Pak SBY, dilihat secara menyeluruh, untuk mendeteksi bug atau bad malware yang mungkin saja ada di HP itu,” ucapnya.

SBY : Penyadapan Tanpa Perintah Pengadilan Sebuah Kejahatan

Ditambahkannya, jika mantan Presiden RI-6 meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan kuasa hukum Ahok yang menyerat namanya dalam persidangan kasus penistaan agama, maka polisi harus menegakan hukum secara adil dan tegas.

“Jika Pak SBY menuntut keadilan, saya kira Polri tanpa harus menunggu laporan harus melakukan uji forensik digital terhadap handphone yang digunakan Pak SBY, terutama HP yang digunakan saat komunikasi dengan Ketum MUI itu, sekali lagi, ini bukan delik aduan, jadi tanpa harus menunggu Pak SBY, Polri bisa melakukan sweeping di Puri Cikeas untuk memastikan apakah rumah Pak SBY steril atau tidak dari alat sadap,” tutupnya.

Merasa Dimata-matai, SBY Murka

BeritaBintangMerasa Dimata-matai, SBY Murka

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bila benar tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan penyadapan terhadap nomor telepon dirinya, maka itu merupakan tindakan pidana. Bahkan, ia menilai tindakan tersebut ilegal.

“Kalau betul percakapan saya dengan Pak Maaruf Amin atau dengan siapapun disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah dari pengadilan, namanya itu penyadapan ilegal,” ujarnya di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat.

Presiden RI ke- VI itu menambahkan, kalau mereka memiliki maksud lakukan itu untuk motif politik sehingga dinamakan political spying. Sehingga dari sudut hukum dan politik sudah jelas akan terjerat.

“Aspek hukum dan politik mereka sudah jelas mereka masuk,” imbuhnya.

[Baca Juga -“Hari Ini, Bareskrim Periksa Mpok Sylvi Terkait Dana Hibah Pramuka“]

Menurutnya, mereka lakukan itu untuk meraup keuntungan demi mengetahui strategi lawannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Terlebih lagi, dalam pesta demokrasi, penyadapan itu bisa menjatuhkan lawan politiknya.

“Dalam Pilpres maupun Pilkada, penyadapan ini sangat bisa membuat kandiat kalah. Karena ketahuan semua strateginya,” paparnya.

Ia berharap, kepada pihak kepolisian untuk menulusuri ucapan dari tim Ahok yang mengatakan memiliki rekaman percakapan telepon dirinya.

“Sebagai warga negara biasa, saya berharap kepada pihak kepolisian untuk mengusut tindakan ilegal terssebut,” tandasnya.

Sekedar diketahui, nama SBY kerap dikaitkan dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam persidangan, kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat menyinggung adanya percakapan telefon antara SBY dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

Dalam percakapan itu, SBY dan Ma’ruf Amin disebut membicarakan seputar pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor PBNU. Agus yang merupakan anak sulung SBY merupakan salah satu calon gubernur DKI Jakarta.

SBY Dilaporkan ke Bareskrim, Demokrat: Kita Siap Hadapi

BeritaBintang – Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Silahturami Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (FSA HMI) Lintas Generasi melaporkan presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri.

SBY dilaporkan karena pidatonya pada 2 November 2016 dinilai mengandung hasutan dan menyebar kebencian, serta pernyataan dorongan terhadap umat Islam untuk tetap berdemonstrasi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyebut kelompok yang melaporkan SBY itu telah salah menafsirkan pidato SBY. Syarief mengatakan, pidato SBY tersebut justru mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan para pedemo pada 4 November 2016.

“Itu mungkin salah persepsi, justru SBY mengingatkan pemerintah. Tapi kalau dia menafsirkan yang berbeda, ya itu hak mereka sendiri simpulkan demikian. Tapi intinya untuk mengingatkan,” ujar Syarief saat dihubungi Agen Judi Online.

Partai Demokrat, jelas Syarief, siap menghadapi langkah hukum yang diambil kelompok yang mengatasnamakan alumni HMI yang melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat ke Bareskrim Polri.

“Kalau diartikan provokasi, ya itu hak mereka. Tapi kalau mereka terus ambil langkah hukum, kita siap untuk menghadapi,” tegas Syarief.

Pemerintah Harus Bereaksi Terkait Temuan Drone Asing di Selat Philip

BeritaBintang –    Sebuah pesawat pengintai (drone) buatan Inggris ditemukan di perairan Selat Philip, Kepulauan Riau, Kamis 31 Maret 2016. Saat ini, pesawat pengintai berbahan komposit kevlar, kaca, dan diperkuat plastik itu tengah dibawa ke Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AL (Dislitbangal) di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengaku, masih menunggu hasil investigasi pihak militer. Jika nanti TNI sudah mengeluarkan hasilnya, politikus PDIP tersebut meminta pemerintah untuk melayangkan protes keras ke negara pemilik drone tersebut.

“Kami menunggu investigasi TNI, ini barang milik siapa. Kalau sudah ada, pemerintah harus memberikan protes keras ke negara yang kirim tanpa izin,” ujar Charles saat dikonfirmasi Beritabintang, Jumat (01/04/2016).

Charles menegaskan, pengintaian melalui pesawat tanpa awak, merupakan bentuk spionase. Meski demikian, ia menolak berkomentar lebih jauh terkait kemungkinan tersebut.

“Mungkin saja (spionase), semua bisa terjadi. Tapi sebelum ada investigasi kami tidak mau berspekulasi,” imbuhnya.

Namun, Charles menyebut Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan aksi spionase negara tetangga. Di periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu, bahkan Australia melakukan penyadapan nomor pribadi Ibu Negara Ani Yudhoyono.

“Tapi kita pernah jadi korban (spionase), dalam hal penyadapan telfon era pak SBY,” tukasnya.

SBY Salatkan Ketua PGRI Korban Tragedi RS Mintohardjo

BeritaBintang – Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hari ini melayat ke rumah duka almarhum Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Sulistiyo, di Semarang, Jawa Tengah. SBY juga turut mensalatkan jenazah Sulitiyo saat tiba di rumah duka.

SBY hadir di rumah duka Jl. Karangingas Raya nomor 8 RT 03 RW VII, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah, Selasa siang sekitar pukul 11.30 WIB. Presiden dua periode itu didampingi Ani Yudhoyono, putranya Edhie Baskoro dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo.

Tak lama setelah SBY dan rombongan tiba, jenazah Almarhum Sulistiyo juga tiba di lokasi. Ribuan pelayat langsung menyambut peti jenazah yang diselimuti oleh bendera Merah Putih serta dikawal aparat keamanan.

“Saya sekitar 7 tahun bersama Almarhum Bapak Sulistiyo, telah bersama-sama berjuang memikirkan pendidikan kita, kesejahteraan guru kita dan peningkatan kemampuan. Kita semua kehilangan, ” kata SBY di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 15 Maret 2016.

Usai mensalatkan almarhum, SBY secara khusus menyampaikan duka dan rasa kehilangan yang mendalam. Bagi SBY, Almarhum merupakan seorang putra bangsa yang sangat mencintai guru serta berjuang untuk nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia.

Meninggalnya Sulistiyo kata dia tak hanya menjadi duka bagi keluarga dan jajaran PGRI akan tetapi duka bagi bangsa dan negara.

“Kita mohon kepada Allah semoga Almarhum hidup tenang di sisi Tuhan YME.  Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi ini dan kepada teman-teman PGRI, semoga cita-cita Almarhum memperjuangkan nasib masa depan guru se-Indonesia dikabulkan Allah,” kata Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Setelah disalatkan di rumah duka, jenazah langsung diberangkatkan untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Kali Tengah, Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara

Jokowi Tak seperti SBY Tangani TKI Dieksekusi Mati

BeritaBintang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak seperti mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam hal menangani kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dihukum mati pemerintah Arab Saudi. Jokowi diminta belajar dari SBY dalam mencegah hukuman mati terhadap pahlawan devisa yang terjerat kasus hukum.

“Pemerintahan Jokowi kalah dari Pemerintahan SBY. SBY luar biasa cepat dan produktif serta tanggap dalam merespon ketika TKI akan dihukum mati. Sedangkan, Jokowi kurang merespon dalam menyikapi soal eksekusi mati TKI, tertetunya Presiden perlu banyak belajar,” ujar Pakar Hukum dan Tata Negara Margarito Kamis dikonfirmasi Okezone, Sabtu (18/4/2015).

Diketahui, secara berturut-turut dalam waktu dua hari saja, dua tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dihukum mati oleh pemerintah Arab Saudi.

Siti Zaenab asal Bangkalan, Jawa Timur, dieksekusi mati pada Selasa 14 April 2015. Belum hilang duka tersebut, Karni binti Medi Tarsim asal Brebes, Jawa Tengah, kembali dieksekusi mati pada Kamis 16 April 2015. Eksekusi mati itu tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.

“Harus diakui pemerintahan Jokowi terlambat melakukan lobi dan fungsi diplomasi Kementerian Luar Negeri tidak bisa diandalkan, sehingga kedua TKI dieksekusi mati,” kata Margarito.

Margarito menjelaskan, pemerintah saat ini perlu melakukan upaya semaksimal dan mempunyai taktik baru dalam diplomasi terhadap pemerintah Arab Saudi agar eksekusi mati terhadap TKI tidak lagi terjadi di kemudian hari.

“Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemlu perlu melakukan perubahan dalam melakukan diplomasi,” tandasnya.

Eksekusi mati terhadap Zaenab dan Karni merupakan pukulan berat bagi rakyat Indonesia, khususnya para TKI. Namun, Margarito meminta pemerintah tidak perlu mengusir Duta Besar Arab Saudi dari Indonesia.

“Dubes Arab Saudi tidak perlu diusir karena banyak warga negara kita yang bekerja di Arab. Kalau diusir bagaimana dengan nasib warga negara kita yang bekerja di sana. Yang dilaksanakan pemerintah dan Presiden adalah meletakan garis dan pondasi dalam masalah ini,” ujar Margarito