PNS

Curhat Polda Metro Ditegur Kapolri Lantaran Lamban Tangani Kasus Pemerkosaan

BeritaBintang –  Polda Metro Jaya mengaku pernah ditegur Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian lantaran dinilai lamban dalam penyelesaian kasus dugaan pemerkosaan siswi magang yang dilakukan oknum PNS Wali Kota Jakarta Pusat.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Suntana, menyatakan hal itu dalam sebuah acara gerakan sadar hukum di di Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Polda Metro Jaya, yang dihadiri Ketua DPR RI Irman Gusman, Kamis (11/8/2016).

Suntana menjelaskan, waktu itu sedang hangat kasus dugaan pemerkosaan siswi magang di lingkungan Wali Kota Jakarta Pusat yang dilakukan oknum PNS setempat. Ia mengaku ditegur Kapolri lantaran dianggap lamban dalam penanganan kasus tersebut.

“Namun harus bagaimana lagi, (dalam penyelesaian kasus dugaan perkosaan siswi magang oleh oknum PNS) kita harus mengkonfrontir, sebab pernyataanya belum ada yang identik dengan bukti-bukti di lapangan,” ujar Suntana.

Oleh karena itu, dalam kesempatan itu Ia berharap semua elemen masyarakat mendukung penanganan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, terutama kasus yang mendera anak dan perempuan.

“Saya sangat senang apabila dibantu dan didukung oleh banyak elemen yang peduli seperti ini,” jelasnya.

Menurutnya, banyak kasus terhadap anak dan perempuan ini disebabkan karena kurangnya penghormatan terhadap sosok perempuan dan anak. “Ingat, surga ada ditelapak kaki ibu. Dan anak-anak adalah tumpuan bangsa di masa depan,” tegasnya.

Saat Ahok Mengaku Telat Datang ke Kantor

BeritaBintang –Selama bulan Ramadan, para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan masuk pukul 07.00 WIB. Jam masuk kerja yang lebih awal itu kemudian membuat mereka bisa pulang lebih awal, yakni pukul 14.00 WIB.

Di hari pertama Ramadan atau pada Senin, 6 Juni 2016 masih tampak sejumlah PNS yang terlambat datang. Tetapi pada pukul 14.00 WIB mereka senang karena bisa pulang lebih cepat.

Aturan jam kerja PNS ini dilandasi dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1348 Tahun 2016 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2016 M/1437 H. Sementara itu pada hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tiba di kantornya sekitar pukul 08.00 WIB.

“Enggak, aku hari ini agak kesiangan aja he… he…” kata Ahok sesaat setelah tiba sambil tersipu di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Sebagai Gubernur, Ahok memang bukan PNS. Tetapi dia mengakui hari ini agak terlambat tiba. Tapi Ahok tak memberikan keterangan kenapa dirinya telat ke kantor pagi ini.

Sementara para PNS boleh pulang pukul 14.00 WIB, Ahok mengaku akan pulang malam. Dia hendak melakukan safari Ramadan pada saat berbuka puasa.

“Aku ada safari Ramadan, kalau saya pulang tergantung berkas selesai. Tapi lumayan bulan puasa berkasnya agak tipis ini,”

Terus Rombak Pejabat, Ahok: Bila Perlu PNS Dikurangi Setengahnya

BeritaBintang – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal terus merampingkan struktur birokrasi Pemprov DKI. Selama menjadi Gubernur DKI, Basuki mengaku sudah menurunkan posisi ribuan pejabat eselon IV dan III serta 50 pejabat eselon II menjadi staf.

“Sebenarnya DKI ini kelebihan PNS (pegawai negeri sipil). Kalau boleh sesumbar, saya mau hilangkan 50 persen PNS DKI,” kata Basuki saat meresmikan pemutakhiran data melalui Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (E-PUPNS) di Balai Kota, Rabu (2/9/2015).

Menurut Basuki, perampingan struktur birokrasi itu tidak akan menghambat jalannya program Ibu Kota. Kata dia, sistem di Jakarta masih terus berjalan, dengan syarat ada kontrak individual.

Saat menjadi Bupati Belitung Timur, Basuki mengaku bahwa banyak PNS yang menuruti instruksinya. Contohnya ketika diminta mengecat pagar, PNS itu langsung melaksanakan instruksinya.

“Kalau di DKI, (PNS-nya) enggak mau. Kalau mau fotokopi saja nyuruh honorer yang kerjain,” kata Basuki.

Dia juga meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawasi kinerja PNS. Selain itu, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut harus bisa memberi sanksi tegas kepada PNS yang tidak berkinerja baik.

Jika ada seorang PNS yang sudah tidak masuk selama 45 hari, Basuki menegaskan Inspektorat untuk memproses pemecatan oknum tersebut dari PNS DKI, bukan hanya dikenai penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

“Kami sebenarnya kepenuhan pegawai yang dijadikan staf. Saya bingung mau taruh di mana. Ya sudah, taruh di (Dinas) Pemakaman saja buat pelototin makam dengan baik, atau dimasukkan ke Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.

Guru Dominasi Kasus Perselingkuhan di Madura

BeritaBintangPAMEKASAN – Wajah pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur memprihatinkan karena banyak ditemukan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang menjalin asmara terlarang.

Dari kasus perselingkuhan yang ditangani inspektorat Kabupaten Pamekasan, perselingkuhan yang dilakukan oknum guru menjadi yang terbanyak dibandingkan PNS lain.

Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Sutjipto Utomo mengatakan, pada tahun 2014 hingga Mei 2015 dirinya sudah menangani 43 kasus perselingkuhan di Kabupaten Pendidikan tersebut. “Miris sekali melihat angka perselingkuhan ini. Apalagi pelakunya banyak dari unsur guru PNS,” terang Sutjipto.

Menurutnya, Inpektorat langsung memberikan sanksi tegas kepada para PNS yang terbukti melakukan perselingkuhan, karena melanggar kode etik PNS. “Kalau sudah keterlaluan bisa diberhentikan. Sebab ini masalah nama baik PNS. Apalagi yang banyak sebagai tenaga pendidik,” tegasnya.

Lebih lanjut Sutjipto, pihaknya sudah memberikan sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah terhadap lima orang PNS. Bahkan seorang PNS diberhentikan secara tidak hormat. “Ini masalah kewibawaan PNS. Jadi, kami menanganinya tidak setengah-setengah dan sesuai bukti yang valid,” pungkasnya.