Peraturan Presiden Perpres

Jokowi Disarankan Ubah Perpres soal Pemilihan Kapolri

BeritaBintang –  Pengamat hukum Andi Syafrani menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Peraturan Presiden (Perpres) soal sistem pemilihan Kapolri sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR. Menurutnya, bila melalui DPR sangat rentan terjadinya politisasi.

“Polisi itu kan tidak sama dengan Kejaksaan Agung jadi harus dijauhkan dari politik. Karena polisi kerjanya berdasarkan undang-undang,” kata Andi dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Dia mengatakan, kalau pemilihan calon Kapolri baru nantinya dipolitisasi akan berdampak dalam menjalankan tugasnya. Di mana Polri yang harusnya dapat menegakan hukum secara adil berpeluang ditunggangi kepentingan politik.

“Ini yang kadang dimanfaatkan orang dan akhirnya polisi kerjanya tidak bersikap netral,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden harus segera membuat Perpres secara teknis mengenai kewenangan dalam memilih Kapolri agar terlepas dari himpitan politik.