Pemerintah Indonesia

Pakar di PBB Minta Ahok Dibebaskan

BeritaBintangPakar di PBB Minta Ahok Dibebaskan

Para ahli dari PBB meminta agar Pemerintah Indonesia membebaskan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini ditahan setelah divonis bersalah atas kasus penodaan agama.

“Alih-alih melawan ujaran kebencian, Indonesia justru membiarkan adanya intoleransi dan diskriminasi,” kata para ahli tersebut sebagaimana dikutip dari laman Agen Bola.

Para pakar demokrasi dan HAM tersebut menyampaikan pernyataan bersama yaitu perwakilan khusus untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan Ahmed Shaheed, ahli bidang kebebasan berekspresi David Kaye dan delegasi promosi demokrasi dan kesetaraan Alfred de Zayas.

[Baca Juga -“Raker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay“]

Sementara Ahok setelah divonis dua tahun penjara sempat mengajukan banding. Namun pada Selasa, 23 Mei 2017, Ahok memutuskan membatalkan pengajuan bandingnya dan menjalani hukuman.

Para pakar tersebut menilai, jikalau pemerintah tidak mengabulkan banding namun seharusnya segera memberikan pengampunan kepada Ahok. Pasalnya, Ahok dinilai hanya korban dari pasal karet tentang penodaan agama yang rawan politisasi dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Pemerintah juga diminta mencabut pasal tersebut agar tak menjadi preseden buruk.

“Kriminalisasi atas nama penodaan agama jelas melanggar kebebasan berpendapat dan akan bisa menargetkan orang-orang dari kalangan minoritas baik agama tradisional dan yang termarjinalkan,” demikian pernyataan dalam konferensi pers.

Mereka juga berharap Presiden Jokowi bisa merespons cepat soal aturan hukum yang dinilai makin banyak makan korban tersebut.

PBNU Minta Pemerintah Tagih Janji Arab Saudi soal Santunan untuk Korban Crane

BeritaBintangPBNU Minta Pemerintah Tagih Janji Arab Saudi soal Santunan untuk Korban Crane

Pemerintah Indonesia diminta terus menagih janji pemerintah Arab Saudi yang akan memberikan santunan kepada para korban musibah jatunya crane di Masjidil Haram, Makkah pada musim haji 2015 lalu.

Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud‎ sempat menjanjikan santunan kepada korban yang tertimpa crane. Namun, hampir dua tahun berselang dana itu belum diterima korban, khususnya jamaah asal Indonesia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal Zaini mengatakan, pada dasarnya lawatan Raja Salman ke Indonesia sangat baik dan memberikan dampak yang positif.

Namun, Helmy juga tak lupa mengingatkan pemerintah untuk mengawal janji pemerintah Arab Saudi terkait kompensasi kepada korban atau keluarga korban yang tewas tertimpa crane.

“Ya sangat baik (kunjungan Raja Salman ke Indonesia). Seberapa jauh pemerintah mengawal, misalnya dalam insiden jatuhnya crane, kami cek keluarga korban belum dapat bantuan yang dijanjikan Arab Saudi,” kata Helmy, Sabtu (4/3/2017).

[Baca Juga -“RAJA SALMAN: Wisata ke Bali, Baginda Raja Borong Kamar di Hotel Ini“]

Menurutnya, NU sudah sempat melakukan konfirmasi terkait hal ini kepada Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel. Agus, kata Helmy, menyatakan bahwa alasan belum cairnya santunan kepada para korban ini dikarenakan banyaknya jemaah haji yang ikut mengajukan klaim santunan padahal bukan korban tewas karena tertimpa crane.

“Kami lakukan confirm ke Dubes Agus Maftuh. Jadi alasannya (santunan belum cair) karena banyak jemaah yang meninggal tidak karena crane‎ juga (ikut) mengklaimkan (santunan),” tuturnya.

Meski demikian, Helmy mengaku pihaknya telah menganjurkan untuk memberikan santunan kepada korban atau keluarga korban yang telah terdata dan tervalidasi, sehingga tak ada korban yang belum mendapatkan haknya.

“Jadi sekarang belum ada bantuan apa-apa. Kita jadikan momentum (kedatangan Raja Salman) ini bagian dari menyelesaikan janji-janji yang belum terselesaikan,” pungkasnya.

Atas insiden jatuhnya crane, pemerintah Arab Saudi menyatakan akan memberi uang santunan bagi keluarga korban senilai satu juta riyal atau Rp3,8 miliar bagi korban yang meninggal. Kemudian, untuk korban yang cacat fisik pemerintah Saudi berkomitmen memberi santunan sebesar 500.‎000 riyal atau Rp1,9 miliar.

ASEAN Akan Gelar Rapat di Myanmar untuk Bahas Isu Rohingya

BeritaBintang – Negara anggota ASEAN dijadwalkan akan menggelar pertemuan di Yangon, Myanmar, pada 19 Desember mendatang untuk membahas situasi di negara bagian Rakhine, di mana kekerasan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya terus terjadi.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Jose Antonio Morato Tavares, mengatakan bahwa gagasan pertemuan antara menteri luar negeri negara anggota ASEAN ini merupakan hasil dari pertemuan Menlu RI, Retno LP Marsudi, dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada 6 Desember lalu.

“Kami sudah dapat undangan dari Myanmar. ASEAN Foreign Minister Retreat ini rencananya hanya akan membahas agenda tunggal yakni isu di negara bagian Rakhine,” ujar Jose saat dihubungi Agen Bola pada Kamis (15/12).

Menurut Jose, pertemuan menlu ASEAN nanti bisa menentukan sejumlah langkah maupun masukan bagi ASEAN dan Myanmar dalam menangani isu kekerasan di Rakhine. Seluruh menlu negara ASEAN diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut.

“Semuanya tergantung hasil pembahasan dalam pertemuan itu. Tidak ada aturan wajib hadir, namun idealnya seluruh menlu datang dalam pertemuan itu,” kata Jose.

Isu mengenai kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar kembali mencuat setelah insiden penyerangan pos pengamanan di tiga wilayah perbatasan Myanmar oleh sejumlah kelompok bersenjata pada 9 Oktober lalu. Pemerintah Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan itu, meskipun belum ada bukti konkret.

Sejak penyerangan itu, militer Myanmar meningkatkan pengawasan ketat dengan melakukan “operasi pembersihan” di wilayah Rakhine. Alih-alih memburu para pelaku penyerangan, militer Myanmar diduga malah menyerang etnis Rohingya secara membabi buta.

Gelombang kekerasan terhadap etnis Rohingya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Suu Kyi, peraih penghargaan Nobel Perdamaian yang posisinya kini berada di atas Presiden Htin Kyaw.

Pekan lalu, penasihat khusus PBB di Myanmar menilai pemerintah Naypyidaw memicu “kekecewaan internasional” Judi Poker atas penanganan krisis yang telah menyebabkan sekitar 30 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Rakhine.

Malaysia menjadi salah satu negara di ASEAN yang paling vokal menyampaikan protes kerasnya kepada pemerintah Myanmar terkait dugaan “pembersihan etnis” terhadap kaum Rohingya tersebut.

Sementara itu, sejumlah tekanan juga datang dari masyarakat Indonesia yang mendesak pemerintah mengambil langkah konkret menghentikan pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan pemerintah Myanmar.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keprihatinannya dan memastikan akan terus memantau perkembangan situasi terkini di Rakhine.

Indonesia juga merupakan satu-satunya negara ASEAN yang saat ini diberikan akses langsung oleh pemerintah Myanmar ke wilayah Rakhine.

RI menyatakan siap membantu Myanmar mengatasi konflik kemanusiaan yang menerpa negara itu melalui kerja sama pembangunan inklusif seperti mengerahkan bantuan pendidikan dan kesehatan.

“Indonesia terus membantu Myanmar dengan menyalurkan humanitarian asistance dan meminta agar pemerintah Myanmar melakukan penanganan secara inklusif masalah di Rakhine,” kata Jose.

Hendak Diroket Terduga Teroris dari Indonesia, Ini Reaksi Singapura

BeritaBintang –  Pemerintah Singapura bereaksi soal rencana enam terduga teroris yang ingin menembakkan roket ke Singapura dari wilayah Batam, Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Singapura (MHA) mengaku sudah mengetahui rencana serangan itu dan telah bekerjasama dengan aparat keamanan Indonesia sejak rencana serangan itu diketahui.
 
”Badan keamanan kami telah berkoordinasi erat dengan Pemerintah Indonesia sejak temuan plot serangan ini, untuk memantau kegiatan kelompok dan untuk menangkap mereka yang terlibat,” kata kementerian itu, dalam sebuah pernyataan, Sabtu (6/8/2016).
 
“Kami berterima kasih atas kerjasama yang baik dari Pemerintah Indonesia dan tindakan mereka untuk menangkap kelompok (terduga teroris),” lanjut Kementerian Dalam Negeri Singapura.
 
Polisi Singapura dan lembaga keamanan lainnya telah meningkatkan langkah-langkah pengamanan perbatasan dalam menanggapi ancaman ini.
 
”Perkembangan ini menyoroti keseriusan ancaman terorisme ke Singapura, dan pentingnya gerakan nasional ‘SGSecure’. Masyarakat disarankan untuk tetap waspada,” imbuh pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura, seperti dikutip Channel News BintangBola.Co

Sebelumnya diberitakan, bahwa pihak berwenang Indonesia telah menangkap enam terduga teroris, termasuk pemimpin kelompok yang memiliki rencana untuk menembakkan roket dari Batam dengan sasaran Marina Bay (Teluk Marina), Singapura.
 
Enam terduga teroris yang ditangkap berusia antara 19 tahun hingga 46 tahun. Mereka ditangkap di berbagai lokasi di seluruh Batam. Sebuah senjata ditemukan di salah satu lokasi penangkapan.
 
Keenam terduga teroris itu disebut bagian dari kelompok Katibah GR yang dipimpin Gigih Rahmat Dewa, 31.  Lima anak buah Gigih antara lain; Trio Syafrido, 46 (seorang karyawan bank), Eka Saputra, 35 (pekerja pabrik), Tarmidzi, 21; Hadi Gusti Yanda, 20; dan M Tegar Sucianto, 19. Kelompok ini diduga menyembunyikan dua pria Uighur.
 
”Ya, memang ada rencana untuk serangan. Tapi rencana itu tidak terwujud,” kata Kepala Humas Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar.

Jokowi ke Jepang, Bahas Proyek Kereta Jakarta-Surabaya

BeritaBintang –  Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Jepang untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Shinzo Abe. Undangan ini terkait konferensi tingkat tinggi (KTT) Tujuh Negara Maju (G7).

Namun, kunjungan Jokowi ke Negeri Matahari Terbit itu juga akan membawa agenda bilateral dengan tuan rumah Jepang. Salah satu yang akan dibahas, ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung, adalah keinginan Jepang membangun kereta katagori sedang Jakarta-Surabaya.

“Jadi, memang pemerintah Jepang telah mengajukan tentang dua hal. Pertama, Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Kedua, kereta sedang Jakarta-Surabaya, bukan kereta cepat ya,” kata Pramono di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis 26 Mei 2016.

Maka, PM Abe akan menanyakan kesediaan Jokowi atas minat Jepang membangun proyek kereta Jakarta-Surabaya itu. Namun, pemerintah Indonesia baru menyiapkan bahan terkait Pelabuhan Patimban, yang memang sudah dibahas sebelumnya pada rapat kabinet.

Selain itu, sudah ada pembicaraan kedua menteri perhubungan mengenai proyek pelabuhan itu. “Nah mengenai kereta api Jakarta-Surabaya itu sedang dalam proses,” kata Pramono.

Politisi PDIP itu belum bisa memastikan berapa estimasi dana yang akan digunakan. Termasuk, soal teknologi keretanya hingga jarak tempuh yang ditargetkan.

“Pemerintah Indonesia yang jelas juga ingin proyek Surabaya-Jakarta ini bisa lebih cepat, karena, pertama, penyeberangannya itu masih semuanya di permukaan sehingga, kalau ada mobil lewat, masti disetop dan sebagainya,” kata Pramono.

Kualitas rel Jakarta-Surabaya masih cukup bagus. Hanya saja, sambungannya masih dengan cara lama.

“Padahal teknologi yang sekarang itu sudah berubah itu yang kemudian akan diperbaiki kenapa saya sebutkan ini bukan kereta cepat, kereta sedang karena memang itu akan dilakukan,” jelas Pramono.

RI Ajak Pengusaha Yordania Manfaatkan Peluang Bisnis

BeritaBintang –Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, direncanakan akan melakukan pertemuan khusus dengan Menlu Yodania, Nasser Judeh, di Amman pada hari ini.

Pembahasan utama dari pertemuan ini mendorong peningkatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, people to people (kebudayaan) dan pendidikan.

“Hari ini, pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Yordania akan dilaksanakan. Kedua negara akan membahas kerja sama investasi, pendidikan dan kebudayaan,” demikian bunyi keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Minggu 13 Maret 2016.

Dalam pertemuan ini juga akan mengundang pengusaha dari Yordania untuk ikut aktif dalam berbagai pameran perdagangan (trade expo) di Indonesia serta memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan Pemerintah Indonesia. Khususnya setelah dikeluarkannya paket deregulasi ekonomi untuk mendorong investasi asing.

Sebagai informasi, Jordan Phospate Mines Company (JPMC), perusahaan tambang fosfat milik Yordania, berencana mendirikan pabrik pupuk di Bontang, Kalimantan Timur, dalam skema join venture dengan PT Pupuk Kaltim.

Sementara nilai perdagangan kedua negara tercatat, pada 2015 mencapai US$256,02 juta, dengan defisit di pihak Indonesia sebesar US$65,54 juta.

Hingga kuartal III 2015, nilai investasi Yordania di Indonesia pada 2015 mencapai US$0,23 juta, dan berada di urutan ke-16, yang terbagi dalam lima proyek bidang mineral. Jumlah WNI di Yordania sebanyak 15.388 orang, per 31 Januari 2016

Pemerintah RI Tak Punya Dana Kembangkan Mobil Listrik

BeritaBintang –Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri otomotif Tanah Air untuk mulai mengembangkan mobil listrik.

Pengembangan mobil listrik merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi sebesar 29 persen pada tahun 2030.

Meski secara terbuka telah membuka peluang untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada rencana yang ditunjukkan Agen Pemegang Merek (APM) terkait hal tersebut.

“APM belum ada yang menunjukkan rencana. Kita sampai saat ini masih terus mengembangkan model mobil seperti apa, apakah mobil listrik atau mobil hibrida. Semuanya masih dalam tahap kajian,” ungkapnya kepada VIVA.co.id, Jumat 11 Maret 2016.

Saat disinggung mengenai dana terkait pengembangan mobil listrik, I Gusti mengakui, bila pihak pemerintah memiliki ketebatasan terkait hal tersebut. Sehingga, peluang besar diberikan bagi pelaku industri otomotif yang ingin mengambil bagian dalam hal ini.

“Pemerintah enggak punya uang, kami punya keterbatasan juga. Enggak mungkin kita support hal itu. Hingga saat ini, semuanya masih dalam kajian, sehingga masih harus kita pelajari terus,” jelasnya.

Mengenai target kehadiran mobil listrik di Indonesia, I Gusti mengungkapkan, pemerintah belum bisa menentukan hal tersebut. “Belum bisa kita tentukan, karena semuanya masih dalam tahap kajian,” katanya.

Singapura Ikut Mengusut Dalang Pembakar Hutan dan Lahan di Indonesia

BeritaBintang – Meskipun misi pemadaman kebakaran hutan di Indonesia telah berakhir namun pemerintah Singapura menyatakan pekerjaan untuk mengatasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan belum berakhir.

Kementerian Luar Negeri Singapura (MFA), Minggu (25/10/2015), mengatakan satu tim yang terdiri dari 40 petugas Angkatan Bersenjata Singapura dan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) kembali setelah lebih dari 10 hari berjuang memadamkan kebakaran hutan di Palembang, Indonesia.

MFA mengatakan Pemerintah Singapura berencana untuk meningkatkan kerjasama bilateral, regional, dan internasional untuk mengatasi kebakaran hutan dan akan mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab melalui Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas.

Untuk itu, Singapura berharap Indonesia merespon terhadap “permintaan ulang” untuk berbagi informasi tentang perusahaan yang diduga menjadi pelaku pembakaran hutan sesuai janji yang telah dikemukakan pada 27 September 2015 lalu.

“Informasi ini akan menjadi penting dalam membantu Singapura untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas.”

MFA mengatakan, dengan dikerahkannya sumber daya yang dimiliki oleh negaranya untuk membantu Indonesia dan negara-negara lainnya yang terkena dampak kabut asap merupakan bentuk komitmen untuk mengatasi masalah kabut asap.

“Selama dua minggu terakhir, Angkatan Bersenjata Singapura dan Angkatan Pertahanan Sipil Singapura telah bekerja tanpa lelah dalam kondisi yang sangat sulit untuk membantu Indonesia dalam upaya memadamkan kebakaran hutan. Pemerintah Singapura telah menawarkan paket bantuan kabut ke Indonesia sejak tahun 2005, dan bantuan kami tahun ini sejalan dengan apa yang Pemerintah Indonesia minta.”

“Kami berharap dapat melanjutkan kerjasama bilateral lingkungan kami dengan Provinsi Jambi yang telah bermanfaat bagi masyarakat Jambi. Singapura berharap untuk memperluas kerjasama tersebut untuk daerah dan provinsi lain di Indonesia.”

Pihak Kementerian juga menyerukan tindakan tegas yang menentukan dari ASEAN untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan kabut asap.

Indonesia-Malaysia Cari Penyelesaian Jangka Panjang Tangani Kabut Asap

BeritaBintang – Malaysia dan Indonesia akan mengambil beberapa langkah penyelesaian jangka panjang dalam menangani masalah kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang berulang setiap tahun.

Demikian dikatakan Wakil Perdana Menteri, Ahmad Zahid Hamidi, usai bertemu Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, seperti dilaporkan Bernama, Sabtu (19/9/2015).

Ahmad Zahid, yang juga Menteri Dalam Negeri, katakan masalah kabut asap merupakan sejarah yang berulang terjadi yang melanda beberapa negara Asia Tenggara.

Ia katakan kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah utama yang membuat kabut asap di sejumlah negara di Asia Tenggara.

Ahmad Zahid ke Indonesia dalam rangka lawatan kerja empat hari. Lawatan Ahmad Zahid ke Indonesia ini merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sejak dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri pada 28 Juli lalu.

Diberitakan, kabut asap tak menjadi bahasan dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Wapres Jusuf Kalla mengatakan dalam kesempatan tersebut pokok pembahasan lebih banyak menyinggung ekonomi dan sosial, serta keamanan di kawasan Indonesia dan Malaysia

“Ini pertama kunjungan kenalan juga walaupun saya sudah kenal baik tetapi kan sekarang baru (menjabat) Deputi Perdana Menteri,” kata Wapres Jusuf Kalla.

Terkait kabut asap, ia mengingatkan fenomena tersebut salah satunya diakibatkan musim panas. Pemerintah Indonesia sudah sekuat tenaga menyelesaikan masalah tersebut, namun kabut asap masih sulit ditanggulangi.

“Ini masalah alam Indonesia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi ternyata sulit. Jangan lupa, itu jangankan bukan saja Indonesia, Amerika di California berbulan-bulan tidak bisa selesai karena bertepatan dengan musim kering,” katanya.

“Jadi negara-negara tetangga (selama) sebelas bulan itu menikmati udara segar dari Indonesia, jadi kalau kena sebulan asap, ya resiko juga itu,” ujarnya.

Walau pun tidak dibahas dalam pertemuan hari ini, ke depan akan ada kerjasama kedua negara untuk menyelesaikan kebakaran hutan. Pemerintah Malaysia akan mendukung tindakan hukum terhadap perusahaan asal Malaysia yang terlibat pembakaran.

Menhan Australia: Indonesia Tidak Menghargai Australia

BeritaBintang – Menteri Pertahanan Negara Australia, Kevin Andrews, mengatakan tindakan Indonesia atas eksekusi mati sebagai sikap yang tidak menghargai negeri Kanguru itu.

Sikap tidak menghargai itu terlihat dari tanggal eksekusi mati yang bertepatan dengan Hari Anzac yang dirayakan Australia, untuk mengenang warganya yang mati dalam perang. Sikap pemerintah kepada keluarga terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dan penolakan permintaan pendamping rohani.

Lebih lanjut, Andrews mengatakan Australia sedang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Situasi ini mendorong Pemerintah Australia melakukan berbagai tindakan untuk mencegah eksekusi mati terjadi.

“Saya pikir Australia menghadapi situasi di mana Presiden Australia berada dalam posisi yang lebih lemah. Kadang orang-orang yang berada di situasi lemah mengambil tindakan yang dianggap dapat menunjukkan kekuatan,” kata Kevin Andrews, seperti dilansir dari situs resmi Kevin Andrews, Jumat (1/5/2015).

Lebih lanjut Andrews mengatakan, tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan hukuman mati sebagai tindakan salah langkah. Kesalahan ini, kata dia, berpotensi merusak hubungan Australia dengan Indonesia.

“Ini adalah perhitungan yang salah dari Presiden Indonesia. Australia ramah kepada rakyat Indonesia tapi karena kasus ini Pemerintah Indonesia telah merusaknya,” kata dia.