PBB

PM Malaysia: Korea Utara Bunuh Kim Jong-nam

BeritaBintangPM Malaysia: Korea Utara Bunuh Kim Jong-nam

Untuk pertama kalinya, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak secara langsung menuding Korea Utara membunuh Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un.

Tudingan ini dilontarkan di tengah hubungan kedua negara yang memanas akibat kasus pembunuhan saudara pemimpin Korut itu.

“Apa yang kita hadapi sekarang adalah hasil dari aksi mereka membunuh warga sendiri di Malaysia, di tanah Malaysia, menggunakan senjata kimia terlarang,” kata Najib kepada kantor berita pemerintah.

Seorang pejabat bidang media dari kantor Najib ketika dikonfirmasi membenarkan komentar tersebut. Korea Utara selama ini terus menampik keterlibatan di balik kasus pembunuhan ini.
Kim tewas pada 13 Februari lalu, sekitar 20 menit setelah dua perempuan menyeka wajahnya dengan racun syaraf VX yang sangat berbahaya dan dikategorikan oleh PBB sebagai senjata penghancur massal.
Proses penyidikan yang berjalan terkait kasus ini telah menggerus habis-habisan hubungan diplomatis kedua negara.
Masalah terkini terjadi pada Selasa, ketika Korea Utara melarang warga Malaysia yang ada di wilayahnya untuk pergi ke luar negeri. Kuala lumpur langsung merespons dengan balasan setimpal.
Sebelum insiden saling sandera warga negara ini terjadi, baru badan intelijen Korea Selatan yang menuding Korut berada di balik pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut mereka, para pelaku bergerak di bawah perintah Kim Jong-un sendiri.
Komentar Najib ini bisa memperumit upaya untuk menyelamatkan 11 warga Malaysia yang tertahan di Korea Utara, empat staff kedutaan, keluarganya, dan dua pegawai PBB. Menurut Malaysia, mereka bisa beraktivitas dengan bebas tapi tidak boleh pergi.

Intelijen Korut Operasikan Perusahaan Senjata di Malaysia

BeritaBintangIntelijen Korut Operasikan Perusahaan Senjata di Malaysia

Setelah kematian Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, di bandara Kuala Lumpur dua pekan lalu, berbagai operasi rahasia Korea Utara di luar negeri mulai terkuak. Kini dilaporkan, Korut memiliki pabrik senjata rahasia di Malaysia.

Di sudut daerah Little India di Kuala Lumpur, berdiri sebuah gedung kumuh. Di lantai dua gedung tersebut, perusahaan alat militer bernama Glocom mendirikan kantornya.

Reuters melaporkan, Glocom merupakan perusahaan yang dioperasikan oleh agen intelijen Korut. Perusahaan ini menjual peralatan radio perang yang sebenarnya sudah dilarang dalam sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Alamat serta jenis barang yang dijual Glocom sebenarnya tercantum dalam situs resmi, glocom.com.my. Namun sejak tahun lalu, situs tersebut sudah ditutup.

Perusahaan itu memang tidak terdaftar di Malaysia. Namun, dua perusahaan Malaysia dengan pemegang saham asal Korut mendaftarkan situs resmi Glocom pada 2009 lalu.

Menurut draf laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilihat Reuters, Glocom memang menjalankan bisnis. Kegiatan itu terpantau oleh PBB.

Pada Juli lalu, paket barang berisi peralatan komunikasi militer dikirim dari China melalui Eritrea, tapi berhasil dihentikan. Di antara peralatan yang disita, terdapat 45 kotak radio perang dan akesoris lainnya berlabel “Glocom” atau singkatan dari Global Communication Co.

Baca Juga: “ Russell Westbrook, Aktor kemenangan OKC atas LA Lakers

Pan Systems

Draf laporan PBB itu menyatakan, Glocom dioperasikan oleh Biro Pengakuan Umum (RGB), insitusi intelijen Korut yang mengawasi semua operasi penyamaran mata-mata di luar negeri. Di lapangan, Glocom dioperasikan oleh perusahaan basis Singapura, Pan Systems.

Direktur Pengatur Pan Systems, Louis Low, mengatakan bahwa perusahaannya memang sempat memiliki kantor di Pyongyang sejak 1996 silam. Namun, mereka sudah memutus hubungan dengan Korut pada 2010.

“Mereka menggunakan nama Pan Systems dan mengatakan bahwa itu merupakan perusahaan asing, tapi mereka mengoperasikan semuanya sendiri,” ujar Low kepada Reuters.

Namun menurut seorang sumber, salah satu direktur Pan Systems adalah Ryang Su Nyo. Ia secara rutin melapor kepada Kantor Penghubung 519, salah satu departemen di RGB.

Penyelundupan uang

Ryang dilaporkan sering berkunjung ke Singapura dan Malaysia untuk bertemu dengan perwakilan Pan Systems.

Dalam satu perjalanan pada Februari 2014 lalu, Ryang dan dua warga Korut lain ditahan di Malaysia karena menyelundupakn US$450 ribu melalui bea cukai bandara Kuala Lumpur.

Ketiga warga Korut itu mengaku kepada otoritas Malaysia, mereka bekerja untuk Pan Systems dan uang itu merupakan milik Kedutaan Besar Korut di Kuala Lumpur.

Menlu AS John Kerry Pertegas Resolusi PBB atas Israel

BeritaBintangMenlu AS John Kerry Pertegas Resolusi PBB atas Israel

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry mempertegas keputusan AS untuk meneruskan resolusi yang dikeluarkan PBB meminta Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Kerry memberikan parameter untuk konflik Israel-Palestina, dengan menyampaikan bahwa AS tidak dapat berdiam diri begitu saja sementara ada kesempatan untuk mengarah pada perdamaian.

Dalam pidato khusus yang ia sampaikan hanya beberapa pekan sebelum pemerintahan Presiden AS Barack Obama lengser dan berganti pada presiden AS terpilih Donald Trump, Kerry mempertahankan keputusan AS yang memberikan jalan pada resolusi PBB yang ingin mengakhiri pendudukan Israel di Palestina.

Menurutnya, itu adalah solusi yang paling memungkinkan bagi kedua negara.

“Di luar upaya keras kita selama bertahun-tahun, solusi kedua negara saat ini berada di dalam keadaan genting,” ujarnya di Kantor Kementrian Luar Negeri.

“Kita tidak dapat, dalam kesadaran penuh, berdiam diri, dan tidak mengatakan apapun, ketika melihat ada harapan akan adanya perdamaian,” ujarnya.

Baca Juga: ” Kamboja Hukum Penjara Ketua Partai Oposisi

Tanggapan PM Israel

Secara terpisah, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan pidato yang disampaikan John Kerry pada Rabu (28/12) tersebut sangat bias dan menentang Israel.

Dalam sebuah pernyataan resmi berbahasa Inggris yang disampaikan kementerian Perdana Menteri, Netanyahu menyampaikan: “Seperti mempertegas resolusi yang disampaikan PBB, Kerry dalam pidatonya berbalik arah menentang Israel.”

Para pejabat tinggi Israel mengatakan Kerry ‘sangat terobsesi dengan kesepakatan’ dalam pidatonya, yang justru tidak sejalan dengan AS. Netanyahu menuding Kerry telah menyentuh ‘akar konflik oposisi Palestina terhadap Yahudi dalam batas manapun.’

Sebelumnya, PBB pada Jumat pekan lalu mengeluarkan resolusi menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”. Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Netanyahu mengklaim bahwa Obama dan Kerry berada di balik langkah Dewan Keamanan PBB tersebut. Dengan memutuskan untuk tidak memveto langkah PBB itu, AS mengambil langkah yang jarang dilakukan dan membuat marah Israel.

Netanyahu juga menuduh Obama meninggalkan sekutu dekatnya di Timur Tengah itu di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Resolusi PBB itu lolos dengan dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dengan diiringi tepuk tangan riuh di ruang sidang.

Trump ‘Serang’ PBB karena Kecam Okupasi Israel di Palestina

BeritaBintangTrump ‘Serang’ PBB karena Kecam Okupasi Israel di Palestina

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menyinggung Perserikatan Bangsa-Bangsa karena telah mengadopsi resolusi yang melarang Israel membangun permukiman Yahudi di Palestina.

“PBB punya banyak potensi tapi kini hanya jadi sebuah perkumpulan orang-orang untuk mengobrol dan bersenang-senang. Menyedihkan,” kata Trump melalui akun Twitter-nya, Rabu (28/12).

Resolusi tersebut diadopsi setelah 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB sepakat mengecam pendudukan Israel di Palestina. Amerika Serikat menyatakan abstain.

Kebijakan AS ini dinilai sebagai kado terakhir Presiden Barack Obama untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keduanya diketahui tidak memiliki hubungan yang baik selama ini.

Bahkan, Netanyahu justru sempat meminta Trump, yang belum menjabat sebagai presiden, untuk mendesak PBB tidak mengadopsi resolusi tersebut.

Baca Juga: ” Kamboja Hukum Penjara Ketua Partai Oposisi

Keputusan PBB dan kebijakan AS jelas membuat Netanyahu marah. Dia mengatakan keputusan AS untuk tidak memveto resolusi tersebut “memalukan.”

Sang Perdana Menteri pun melaksanakan manuver untuk menenangkan warga negaranya atas kekalahan di kancah internasional ini.

Dia mencoba untuk mengumpulkan massa di sekitarnya dan menyebut peristiwa ini adalah tantangan bagi kedaulatan Israel. Hal ini dilakukan ketika Netanyahu, tanpa direncanakan, mengunjungi Dinding bagian Barat di Yerusalem dalam rangka Hanukkah.

“Saya tidak berencana datang ke sini, malam ini. Tapi setelah PBB mengadopsi resolusi itu, saya pikir tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk menyalakan lilin Hanukkah kedua selain di sini,” kata Netanyahu.

“Saya bertanya pada negara yang mengucapkan kepada kita selamat hari raya Hanukkah, bagaimana bisa mereka menyatakan tempat ini sebagai daerah yang diokupasi?”

Pada Jumat (23/12) Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi itu setelah AS bersikap abstain, dan ini merupakan resolusi kecaman terhadap kebijakan pemukiman Yahudi Israel yang pertama sejak 1979.

Resolusi ini menuntut “Israel dengan segera dan sepenuhnya menghentikan kegiatan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur”.

Isi resolusi tersebut menetapkan bahwa pemukiman Yahudi “tidak memiliki dasar hukum yang sah” dan “berbahaya bagi penerapan solusi dua negara.”

Netanyahu, yang juga memegang jabatan menteri luar negeri Israel, menolak resolusi itu dengan menyebutnya sebagai “pukulan memalukan bagi Israel.”

Jadi Sekjen PBB, Antonio Guterres Prioritaskan Tiga Pilar

BeritaBintang – Mantan Perdana Menteri Portugal, Antonio Guterres, dilantik sebagai sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang baru, menggantikan Ban Ki-moon. Pelantikan dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (13/12).

Menurut Judi Online, prioritas PBB saat ini adalah menangani akar-akar permasalahan berbagai tantangan global melalui tiga pilar, di antaranya perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan hak-hak asasi manusia.

Di hadapan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara, Guterres mennyampaikan bahwa dirinya merasa sangat terhormat mendapat kepercayaan dari negara-negara anggota sebagai Sekjen PBB yang baru. Ia bertekad menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Ia berjanji akan memimpin PBB untuk melakukan reformasi agar lembaga tersebut dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi agenda pembangunan dunia yang berkelanjutan serta perjanjian iklim Paris.

Guterres juga berjanji akan mereformasi manajemen untuk menjadikan PBB organisasi yang “gesit, efisien dan efektif”. Selain itu, dia akan memusatkan perhatian pada pelaksanaan dan mengurangi proses, lebih berorientasi pada orang, mengurangi birokrasi.

Dalam pelantikan itu, Agen Poker mengucapkan sumpah dituntun oleh Presiden Majelis Umum, Peter Thomson. Para diplomat tingkat tinggi dari negara-negara anggota PBB dan para pejabat tinggi PBB ikut menyaksikan.

Pada 13 Oktober lalu, Majelis Umum PBB menunjuk Guterres sebagai sekjen ke-9 PBB untuk menggantikan Bank Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengakhiri tugasnya pada akhir tahun ini. Guterres akan memlai masa jabatannya selama lima tahun ke depan terhitung 1 Januari 2017 dan berakhir pada 31 Desember 2021.

Politisi 67 tahun ini pernah menjabat sebagai Komisioner Tinggi PBB urusan Pengungsi pada Juni 2005 hingga Desember 2015. Guterres merupakan perdana menteri Portugal 1995-2002.

Pengambilan sumpah Guterres dilakukan setelah Majelis Umum PBB memberikan penghormatan kepada Ban Ki-moon atas pengabdiannya memimpin organisasi internasional terbesar itu selama satu dekade sejak 2007.

Ban mengatakan ia merasa terhormat dapat mengabdi bersama-sama dengan banyak sosok berbakat di PBB selama sepuluh tahun terakhir ini. Selama ini, dia menyaksikan “kekuatan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang paling berat,” kata Ban, seperti dikutip Antara.

Ban mengakhiri pidato perpisahannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih dalam enam bahasa resmi PBB, yaitu Inggris, Spanyol, Prancis, Arab, China dan Rusia.

China: Sanksi Baru Korut Tak Sasar Warga Sipil

BeritaBintang – Pemerintah China menyatakan sanksi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Korea Utara tidak dimaksudkan untuk menyasar perdagangan normal dan merugikan warga sipil.

“[Resolusi ini] menghindari konsekuensi merugikan untuk warga sipil Korea Utara dan kebutuhan kemanusiaan, dan tidak bertujuan untuk menciptakan efek negatif pada perdagangan normal,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang sebagaimana dikutip Bandar Bola Terbaik, Jumat (2/12).

Dia juga mengatakan China selalu menegakkan resolusi PBB dengan penuh tanggung jawab. Sikap itu tidak akan berubah, termasuk untuk resolusi terbaru yang membatasi ekspor negara terisolasi itu.

Sebanyak 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopsi resolusi untuk memangkas ekspor batu bara Korut yang merupakan salah satu kontributor pemasukan terbesar untuk negara tersebut.

Sanksi pembatasan yang ditetapkan karena percobaan senjata nuklir ini diperkirakan akan memotong seperempat pemasukan ekspor Korut.

China diyakini adalah satu-satunya negara yang membeli batu bara dari Korut. Meski menolak aksi nuklir, China tetap menjadi pendukung perekonomian dan diplomasi Pyongyang.

Geng kembali menekankan ajakan untuk berdiskusi dan mengingatkan semua pihak agar tidak memperburuk situasi.

China menyatakan penempatan senjata THAAD anti-rudal dari Amerika Serikat di Korea Selatan akan sangat memengaruhi keamanan China dan tidak berpengaruh apa-apa pada Korut.

“China menentang penempatan THAAD anti-rudal di semenanjung, dan mengimbau pihak terkait untuk menghentikan proses ini,Linkalternatif.info” kata Geng.

Negara tirai bambu juga meyakini AS, Korsel, dan Jepang tidak seharusnya mengandalkan tekanan China kepada Korut untuk mengakhir program nuklirnya.

Program Nuklir Korut Jadi Prioritas Pemerintahan Donald Trump

BeritaBintang – Cho Tae-yong, Wakil Penasihat Presiden Korea Selatan Bidang Keamanan Nasional, telah bertemu dengan Michael Flynn, Penasihat Keamanan Nasional Donald Trump, pada Minggu (20/11) di Washington D.C, Amerika Serikat.

Usai pertemuan, mengutip Flynn, Cho mengatakan pengentasan program nuklir Korea Utara (Korut) akan menjadi prioritas dalam pemerintahan baru Presiden AS terpilih ke-45 itu.

Berdasarkan kantor berita Korsel, Yonhap, Pertemuan Choo dengan Flynn diselenggarakan guna membahas tanggapan dan langkah kedua negara dalam menghadapi perkembangan senjata nuklir Korut yang kian bertolak belakang dengan sanksi internasional.

Flynn diangkat menjadi penasihat keamanan nasional Trump pada awal pekan ini tanpa membutuhkan konfirmasi dari Senat AS.

Dalam pertemuan itu, Flynn yang merupakan pensiunan angkatan darat dan intelejen militer AS berjanji untuk mengambil langkah lebih agresif dalam memberangus aksi terorisme termasuk masalah nuklir Korut.

Diberitakan Bandar Bola Terbaik, Kongres AS yang didominasi oleh Partai Republik kerap mengkritik kebijakan “kesabaran strategis” pemerintahan Barrack Obama dalam menghadapi nuklir Korut sebagai sebuah kegagalan.

Korut telah mendapat sedikitnya lima paket sanksi dari PBB sejak uji coba senjata nuklirnya yang pertama kali pada 2006 lalu.

Sejak percobaan nuklir Korut untuk keempat kalinya pada Januari lalu, PBB telah mengadopsi sanksi baru dan terberat bagi Pyongyang, yang menargetkan pembatasan perbankan dan pelarangan perdagangan mineral Korut.

Dewan Keamanan PBB saat ini tengah berdebat mengenai resolusi sanksi terbaru bagi Korut, setelah Pyongyang melakukan percobaan nuklir untuk kelima kalinya pada September lalu.

Selain membahas nuklir Korut, Linkalternatif.info pertemuan Cho dan Flynn juga mendiskusikan penguatan aliansi AS-Korsel dengan menyebutkan hubungan bilateral kedua negara merupakan kerja sama ‘vital’ yang patut dipertahankan.

Pekan lalu, Trump disebut telah melakukan komunikasi awal bersama Presiden Korsel, Park Geun-hye. Melalui jaringan telepon, Trump berjanji pada Park akan mempertahankan konsistensi dan komitmen AS untuk terus melindungi Korsel di bawah kesepakatan aliansi keamanan antar kedua negara.

Warga Korsel sempat mempertanyakan keberlangsungan aliansi AS-Korsel di tangan Trump. Pasalnya, dalam kampanye sebelum pemilu, taipan real estate itu pernah menyatakan akan menarik militer AS dari Seoul jika Negeri Ginseng itu tidak mau membayar lebih besar lagi biaya pengerahan militer AS di sana.

Sejauh ini, sekitar 28.500 tentara AS berbasis di Korsel dalam rangka operasi pertahanan gabungan membendung kekuatan Korut.

Singapura Tempat Menetap Terbaik Kedua di Dunia, Apa yang Pertama?

BeritaBintang – Indeks ini disusun setelah PBB melakukan kajian di 188 negara yang antara lain mencakup tingkat kesehatan warga negara di semua tingkatan umur.

Secara keseluruhan ada 47 indikator yang dipakai sebagai Bandar Bola Terbaik acuan untuk menentukan daftar negara yang paling layak untuk menjadi tempat tinggal.

Lima terbawah diisi oleh Republik Afrika Tengah, Somalia, Sudan Selatan, Niger, dan Chad.

Amerika Serikat berada di posisi 28 terutama karena faktor kematian yang disebabkan oleh kekerasan, HIV, konsumsi alkohol, obesitas di kalangan anak-anak, dan bunuh diri.
Berita Bintang

Kajian ini juga menyebutkan Linkalternatif.info bahwa tidak ada negara yang memenuhi target pemberantasan TBC-HIV atau pengurangan obesitas anak menjadi 0%.

Global Goals ditetapkan PBB pada 2015 dan lembaga dunia ini berambisi semua indikator kesehatan bisa dipenuhi pada 2030.

Indonesia Jadi Negara Pertama yang Berlakukan Peraturan Baru Ini Untuk Berantas Penebangan Liar!

BeritaBintang – Masalah pembalakan atau penebangan serta pembakaran hutan secara ilegal di Indonesia sudah mencapai titik tertinggi. Masalah seperti ini seolah-olah jadi hal ‘biasa’ di tanah air. Meski pun kerugian secara materi dan kesehatan telah menjadi masalah baru yang timbul akibat pembalakan tersebut, Indonesia masih kesulitan untuk mencari jalan keluar yang pas.

Namun, nampaknya Uni Eropa telah keluarkan sebuah lisensi atau peraturan yang diperuntukan untuk menghentikan jual beli kayu secara ilegal. Dikutip dari Agen Judi Online, Forest Law Enforcement, Governance and Trade atau Lisensi Pasukan Polisi Hutan, Pemerintahan dan Perdagangan (FLEGT) dibuat oleh Uni Eropa untuk menyelesaikan masalah perdagangan ilegal ini. Indonesia dikabarkan jadi negara pertama yang akan berlakukan peraturan ini.

Peraturan akan berlaku mulai November mendatang.

euob-c003e863cc3bcd8a81c620bb5a5ebb8d.jpg

Lisensi ini pada akhirnya didukung oleh PBB karena dianggap bisa jadi solusi di berbagai negara. Kemudian keputusan Indonesia untuk mengaplikasikan keputusan FLEGT ini pun didukung oleh PBB. Kepala Bidang Makanan dan Pertanian PBB, Robert Simpson mengatakan kalau Indonesia telah mengambil langkah penting untuk memperkuat keamanan hutan, menghadapi pembalakan ilegal,Linkalternatif.info memperbarui sektor kehutanan dan tingkatkan kemampuan berbisnis.

Robert mengatakan kalau dengan program ini dapat membantu dalam perbaikan pasar jual-beli kayu. Program ini akan mulai dijalankan pada November mendatang di Indonesia. Program ini memungkinkan untuk proses perdagangan kayu secara internasional berjalan legal. Lisensi FLEGT ini harus dimiliki oleh seluruh perusahaan kayu di Indonesia.

mich-034f1e43be78bd7f268601d429ade99c.jpg

Maka, perusahaan tanpa lisensi FLEGT tidak dapat ikut proses perdagangan kayu. Dengan kata lain, Indonesia akan dapat menghentikan proses jual beli ilegal, penebangan, serta pembalakan liar di hutan kita. Indonesia sejauh ini telah mengalami kerugian mencapai 81,4 miliar Dollar Amerika atau setara 1,07 kuadriliun Rupiah.

Uni Eropa ingin selamatkan Indonesia dari kerugian tersebut.

voanews-a1a9162d0e38b894eda6542bb8c039a9.jpg

Angka besar yang telah terdata dengan status kerugian Indonesia telah membuat negara kita mencapai tanda kritis. Sistem verifikasi terhadap legal tidaknya kayu yang diperjualbelikan di Indonesia masih sangat lemah. Menurut Direktur Executive Woods & Wayside International, Christopher Barr, dilansir Panduan Judi Online, pemeriksaan dalam di lapangan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh di Indonesia.

Tidak heran, menurut Barr, korupsi dan jual beli ilegal sering terjadi. Maka, sistem FLEGT ini dianggap mampu selesaikan masalah-masalah seperti itu. Sistem yang diciptakan dengan lisensi akan memungkinkan pemerintah lakukan pemeriksaan lebih dalam dan rapi. Pihak Uni Eropa sendiri menyambut positif keputusan Indonesia ini.

mmbiz-4790764574183dd376577c85e2254170.jpg

Uni Eropa sendiri ingin Indonesia dapat mengurangi kerugian besar yang dialamai selama ini. Wakil Kepala bidang khusus Uni Eropa untuk Indonesia, Charles-Michel Geurts percaya sistem FLEGT akan membantu Indonesia dalam skala besar. Memang tidak akan berlangsung singkat, tapi sistem pasti membantu selangkah demi selangkah.

Selain Indonesia, terdapat lima negara yang sedang berdiskusi dengan pihak Uni Eropa untuk membantu dalam menjalankan program FLEGT. Kelima negara tersebut adalah Kamerun, Ghana, Liberia, Kongo dan Republik Afrika Tengah.

Duterte: Pecandu Narkoba Bukan Manusia

BeritaBintang – “Pecandu bukan manusia,” ketus Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Demikian Duterte mengibaratkan para pecandu di negaranya yang jumlah kematiannya makin meningkat seiring dengan perangnya melawan narkoba.

Kelompok internasional hak asasi manusia dan PBB semakin khawatir tentang cara Duterte menangani narkoba di Filipina. Angka kematian pecandu atau diduga pengedar makin meningkat.

Namun, alih-alih mendengarkan, Duterte malah mengecam PBB dan kelompok HAM dengan mengatakan mereka harus belajar lagi konsep hak asasi manusia.

“Pembela HAM itu tidak menghitung mereka yang tewas akibat narkoba sebelum saya menjadi Presiden. Anak-anak diperkosa dan dimutilasi para pemakai,” kata Duterte di depan anggota militer di pangkalan di Davao City.

“Ini yang mau saya pertanyakan, di mana saya melawan kemanusiaan? Saya ingin bertanya pada Anda, apakah para pemakai itu manusia? Coba definisikan apa arti manusia? Katakan pada saya,” kata Duterte seperti dikutip dari Bintangbola, Minggu (28/8/2016).

Duterte naik darah dengan kritik yang kerap menyerang dirinya atas kampanye melibas narkoba.

Pada Senin 22 Agustus lalu, para senator Filipina memulai penyidikan atas peningkatan angka kematian di bawah pemerintahan Duterte. Beberapa orang yang wajahnya dilindungi bersaksi tentang bagaimana orang-orang yang mereka kasihi diciduk dan ditembak mati oleh polisi.

Senator Leila de Lima, pimpinan komisi kehakiman di senat, menjadi pimpinan penyidikan. Dalam pidato pembukaannya seperti dilansir dari linkalternatif.info, menyatakan prihatin atas meluasnya pembunuhan yang diduga dilakukan bukan oleh pemerintah.

“Secara khusus, yang mengkhawatirkan adalah kampanye melawan narkoba ini sepertinya menjadi dalih bagi sebagian, saya tekankan sebagian, anggota penegak keamanan dan beberapa preman untuk melakukan pembunuhan seenaknya,” ucap de Lima.

Direktur Jenderal Polisi Nasional Filipina Ronald dela Rosa melapor kepada komisi Senat pada awal minggu ini. Menurut dia, dari semua yang tewas, hanya 756 orang yang terbunuh dalam konfrontasi dengan polisi.

Polisi yang dijuluki “Bato” –artinya batu– ini mengatakan kepada komisi Senat bahwa para terduga tewas karena melakukan perlawanan penangkapan.

Dela Rosa menegaskan kepada komisi Senat, “Kalau mereka tidak melawan, mungkin mereka masih hidup.”

Kebanyakan pembunuhan tersebut –sekitar 1.160 orang– dilakukan di luar operasi polisi. Kebanyakan dilakukan oleh preman dan sedang diselidiki. Ia menambahkan bahwa tidak semua kematian berkaitan dengan urusan narkoba.