Palangka Raya

Wapres JK Dapat Gelar Kehormatan dari Dewan Adat Dayat

BeritaBintangWapres JK Dapat Gelar Kehormatan dari Dewan Adat Dayat

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianugerahi gelar adat Raja Marunting Batu Pangumbang Langit, Teras Rangkang Duhuna Pasihai, Rujin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (26/4/2017).

Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran usai melakukan prosesi penganugerahan di Palangka Raya, mengatakan gelar adat itu memiliki arti seorang pemimpin yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, kokoh dan kuat menjaga persatuan dan kesatuan sebagai contoh panutan hidup berbangsa serta bernegara.

“Penganugerahan ini berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan para tokoh Dayak dan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Adat Dayak nomor 14/DAD-KTG/KPTS/IV/2017. Kita berharap gelar ini semakin membuat Wapres bekerja dan menjaga NKRI serta mensejahterakan masyarakat,” kata Agustiar.

Wapres juga disambut jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng, Ketua DAD Kalteng, Damang se Kota Palangka Raya, Ketua Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya dan beberapa Tokoh Adat di ruang VIP Room Isen Mulang Batijiri.

[Baca Juga -“Klaim Tak Bersalah, Ahok: Saya Dihujat karena Perbedaan Iman Saya“]

Wapres bersama rombongan juga disambut dengan tarian penyambutan khas Daerah Kalteng “Kahanjak Atei” sanggar “Marajaki” dengan makna semangat kebersamaan, dengan rasa suka cita untuk menuju kehidupan yang lebih baik lanjut acara adat dayak Pantan Balanga.

Kehadirian Wapres sebagai Ketua Dewan Penasehat Badan Kerja sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) yang juga sebagai keynote speach. Kedatangan Wapres di Palangka Raya untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) serta Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloknas) di Universitas Muhammadiyah (UM) Palangka Raya yang dilaksanakan di hari yang sama.

Menurut informasi, JK ke Kalteng didampingi Menristekdikti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Pengurus BKS-PTIS se Indonesia, Pimpinan Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia dan pimpinan Perguruan Tinggi Luar Negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Philipina dan lain-lain turut diundang.