NKRI

Ratusan Anggota OPM Deklarasi Setia NKRI

BeritaBintangRatusan Anggota OPM Deklarasi Setia NKRI

Ratusan anggota dan simpatisan kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyatakan sikapnya akan menghentikan aksi bersenjata melawan pemerintah Indonesia. Mereka juga menyatakan diri akan bergabung dengan NKRI dan bersama-sama membangun masyarakat.

Pernyataan sikap itu dideklarasikan di Markas OPM Tingginambut, Puncak Jaya, markas Komando Jenderal Goliat Tabuni, Jumat, 1 Juli 2017, tepat pada hari ulang tahun OPM.

Yusko Kogoya, mantan anggota OPM wilayah Illu yang membacakan pernyataan sikap OPM mengatakan, ia dan ratusan pengikutnya akan setia kepada NKRI dan membela Tanah Air Indonesia dan mendukung Pancasila sebagai Ideologi Negara.

“Mulai sekarang kami menolak kelompok antipembangunan yang mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan Papua,” ujarnya.

Yusko dan ratusan pengikutnya juga akan menghentikan aksi-aksi bersenjata dan siap mendukung pembangunan di wilayah Puncak Jaya. “Kami bersedia mengajak saudara-saudara kami yang masih berada di hutan, agar segera turun dan kembali ke pangkuan NKRI,” ucapnya.

Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, mengapresiasi bergabungnya ratusan anggota dan simpatisan OPM ke NKRI. Dengan begitu, diharapkan proses pembangunan yang kini tengah berjalan di Tingginambut dan Puncak Jaya, akan semakin lancar dan benar-benar dinikmati masyarakat.

[Baca Juga -“Mantan Anggota NII Yakin ISIS di Balik Serangan Teror Polri“]

“Kita berharap tidak ada lagi aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa,” kata Henok.

Atas nama Bupati dan rakyat Puncak Jaya, Henok juga meminta maaf kepada keluarga TNI/Polri maupun masyarakat yang menjadi korban di Tingginambut. “Sudah ratusan nyawa melayang akibat aksi kekerasan yang terjadi, semoga dengan sikap ini, diharapkan tidak ada lagi kekerasan yang muncul,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga memperkenalkan Wanis Tabuni kepada para pewarta yang menghadiri pernyataan sikap, sebagai salah satu orang dekat (guru spiritual) Goliat Tabuni. “Hari ini atas nama pemerintah, Bupati meminta kepada Wanis Tabuni agar dapat menurunkan GT dan diberi waktu selama 1 bulan ini,” ujar Henok.

Langsung pada saat itu, Wanis Tabuni melalui pengeras suara meminta Goliat Tabuni untuk turun gunung bergabung dengan para anggota OPM lainnya, bergabung dengan NKRI.

“Saat ini Kakakmu sudah turun dan berada di Tingginambut bersama masyarakat. Adikku Goliat Tabuni, pemerintah hanya memberikan waktu selama 1 bulan untuk turun dan bergabung dengan masyarakat yang lain,” kata Wanis dengan pengeras suara.

Sementara itu, Goliat Tabuni, belum dapat dikonfirmasi terkait ratusan pengikutnya yang sudah kembali bergabung dengan NKRI. Telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi.

Setelah pernyataan sikap kemudian digelar aksi bakar batu (acara adat Papua).

Aksi terakhir yang diduga dilakukan kelompok bersenjata di Puncak Jaya adalah menembaki pesawat Susi Air pada 16 Juni lalu, saat pemungutan suara ulang Pilkada Puncak Jaya. Tidak ada korban dalam peristiwa itu.

SBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal

BeritaBintangSBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut menyinggung kasus dugaan penodaan agama yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. SBY menilai kasus Ahok itu sudah dipolitisir sejak awal kemunculannya.

“Dalam perkembangan ada politisiasi dan penggeseran (kasus Ahok). Masyarakat curiga, ada yang ingin membenturkan satu identitas dengan identitas yang lain,” kata SBY dalam pidatonya di Dies Natalis ke-15 Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta.

Ahok dianggap telah menistakan agama lantaran menyitir surat Al-Maidah ayat 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016 lalu. Ahok pun kini telah menjadi terdakwa dan tengah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

[Baca Juga -“Pernyataan JK Jadi Teguran Keras untuk Ahok“]

Presiden ke-6 RI itu pun menganggap kasus yang melilit calon gubernur DKI nomor urut dua bukanlah isu kebhinekaan; suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maupun NKRI. Menurut SBY, kasus Ahok tersebut merupakan masalah yang sederhana dan tak rumit sama sekali sedari awal.

“Kasus Pak Basuki dinilai menistakan agama. Dari isu yang sederhana, jadi isu yang rumit. Kasus Basuki bukan isu kebhinekaan, SARA dan NKRI,” tegasnya.

SBY mengajak semua pihak untuk tetap menghormati penegakan hukum terhadap Ahok, atas kasus penodaan agama. Berikan ruang para penegak hukum untuk memproses kasus Ahok tersebut hingga tuntas. Dan semua pihak harus menerima keputusan apa pun yang nanti dihasilkan.

“Mari kita hormati penegakan hukum pada saudara Basuki, berikan ruang bagi penegak hukum. Keputusan apa pun harus kita terima. Bebaskan semua intervensi,” tandasnya.

Panglima TNI: Prajurit Kami Siap Berjihad untuk NKRI

BeritaBintang – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa prajurit TNI siap berjihad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gatot mengatakan, pihaknya menghargai setiap proses demokrasi, termasuk unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat. Namun, TNI memiliki kewajiban untuk berperan jika ada upaya yang berniat untuk merusak dan menghancurkan NKRI.

“Prajurit saya juga siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila, bersama masyarakat, kita bersama-sama mempertahanan Pancasila,” katanya usai mengikuti istighasah bersama ulama dan masyarakat Sumatera Utara (Sumut) di Lanud Soewondo Medan.

Ketika dipertanyakan sikap dalam merespons rencana unjuk rasa pada 2 Desember, Panglima TNI menyatakan pihaknya lebih banyak berdoa untuk kebesaran dan keutuhan bangsa.

“Kesiapan kita berdoa, siapa pun yang menghancurkan negara ini, tidak bisa kalau kita berdoa,” katanya kepada Agen Judi Bola.

Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki niat untuk menghancurkan NKRI dinilai sebagai orang yang tidak beragama sehingga akan berhadapan dengan TNI, Polri, dan seluruh masyarakat.

Dari pengalaman sejarah selama ini, Panglima TNI menegaskan tidak ada satu pun pengkhianat bangsa yang bisa hidup di Indonesia.

“Tidak ada yang bisa, mau menantang, silakan,” katanya.

Ia mencontohkan, gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo, gerakan yang dipimpin Kahar Muzakkar, termasuk gerakan komunis yang selalu musnah di Indonesia.

“(Semua musnah) karena kita selalu berdoa pada Allah SWT,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Ekspatriat Wajib Digaji dengan Rupiah

BeritaBintang – Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP pada 1 Juni 2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mewajibkan transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah.

Aturan ini juga berlaku bagi para warga negara asing yang bekerja di Indonesia alias ekspatriat. Dengan catatan, mereka dipekerjakan oleh perusahaan yang memang berbasis di Indonesia.

Plt. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Eko Yulianto mengungkapkan bahwa selama ini dalam melakukan transaksinya di Indonesia para ekspatriat tersebut menggunakan transaksi dalam bentuk valuta asing (valas) yang jelas telah melanggar aturan yang ada di Indonesia.

“Dengan ketentuan ini menjadi jelas tegas bahwa itu dilarang di wilayah NKRI. Mereka harus menggunakan rupiah,” ucapnya dalam diskusi bersama media di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (9/6).

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Ida Nuryanti, menjelaskan bahwa sepanjang ekspatriat melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Indonesia yang berbasis di dalam negeri, maka diwajibkan menggunakan rupiah.

Aturan tersebut tidak berlaku jika perusahaan yang mempekerjakan ekspatriat berbasis di luar negeri. Tapi saat bertransaksi di dalam negeri, si ekspatriat tetap harus memakai rupiah.

“Seperti misalnya seorang Duta Besar ditugaskan negaranya untuk bekerja di Indonesia, maka ia boleh digaji dengan valas. Tapi kalau melakukan transaksi di Indonesia tetap harus menggunakan rupiah,” katanya.

Ida mengatakan transaksi menggunakan valas di dalam negeri membuat permintaan valas menjadi lebih tinggi dibandingkan rupiah. Hal ini yang dinilai BI sebagai salah satu faktor yang turut melemahkan posisi rupiah terhadap valas.

“Satu bulan ada 50 ribu transaksi, dengan nilai US$ 6-7 miliar transaksi dalam valas non tunai, bayangkan betapa banyak kebutuhan dollarnya,” kata Ida.