MK

Ini Nama-Nama 16 Napi Lapas Jambi yang Masih DPO

BeritaBintangIni Nama-Nama 16 Napi Lapas Jambi yang Masih DPO

Sebanyak 16 narapidana Lapas Kelas IIA Jambi masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah melarikan diri. Mereka terdiri dari 13 napi kasus narkoba, satu napi pembunuhan, satu napi pencurian, dan satu napi kasus penganiyaan.

Napi yang saat ini belum tertangkap adalah :

1. Erijal Ayubi alias Ayubi Bin Samsuar, Banda Aceh, 15-09-1986, alamat Gempong Dayah, Kelurahan Dayah Mamplam, Kecamatan Lampung, Kabupaten Aceh Besar (kasus narkoba).

2. Rio Kurniawan bin Takdir Alamsyah alias Rio, Palembang, 25-12-1985 alamat Jalan Gunung Jati Lrg, Duren RT 25, Kelurahan Kenaliasam Bawah, Kecamatan Kotabaru Jambi (kasus narkoba).

3. Firdaus bin M. Juri, Kayu Agung, 18-09-1987, alamat Jalan Datuk Panglima Satu Desa Muaro Kumpe RT 16, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muarojambi (kasus narkoba).

4. Dedy Aman Negoro bin M. Safei alias Dedi, Medan, 07-07-1981, alamata Jalan Depati Parbo RT 16, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Jambi (kasus narkoba).

5. Tarmizi bin Abdul Rahman alias Adun, Aceh Utara, 14-08-1972, alamat Jalan Pendidikan, Kecamatan Kota Juang Meunasa Fayah, Kabupaten Bireun Provinsi NAD (kasus narkoba).

6. Ilham Fauzan bin Eduar Miun alias Fauzan, Palembang, 23-01-1990, alamat Desa Simpangbayat RT 06, Kecamatan Bayunglincir, Kabupaten Muba, Provinsi Sumsel (kasus narkoba).

7. Makmur Antonius bin Kin Tan alias MK, Medan, 29-08-1977, alamat Jalan III unit I, Kelurahan Perintis, Kecamatan Rimbobujang, Kabupaten Tebo (kasus narkoba).

8. Fendi bin Hamdan alias Fendi, Jambi, 11-12-1987, alamat Jalan Yossudarso RT 06 Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur (kasus penganiayaan).

[Baca Juga -“Bandara-bandara ini Beroperasi 24 Jam Saat Mudik Lebaran“]

9. Imron bin M. Nur, Jambi, 17-07-1980, alamat RT 07 Kelurahan Sijinjang, Kecamatan Jambi Timur (kasus narkoba).

10. Angga Saputra alias Acong bin M. Nur, Jambi, 28-05-1988, alamat Jalan Bungaraya I RT 10 Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura Jambi (kasus narkoba).

11. Saiful Anwar bin Abu Sama alias Ipul, Jambi, 03-03-1968, alamat RT 36 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi (kasus narkoba).

12. Rostam bin Kabul alias Rostam, Bengkulu, 04-05-1995, alamat Muko-Muko RT 03, Desa Durian Remuk Provinsi Bengkulu (kasus pencurian).

13. Friadi Putra bin Firdaus Ms alias Feri Kalek, Padang, 22-02-1984, alias RT 01 Desa Jembatanmas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari (kasus pembunuhan).

14. Firmansyah bin A. Rahman, Jambi, 18-10-1982, alamat Belakang Panti Jompo Budi Luhur RT 08, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru Jambi (kasus narkoba).

15. Amri Diva Nusantara bin Sarwo alias Amri, Jambi, 25-02-1986, alamat Jalan Nenas RT 16 No 39, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi (kasus narkoba).

16. Muhammad Fikri bin M. Thoyib alias Evan, Jambi, 12-07-1967, alamat Perum. Arwana RT 02 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kotabaru Jambi (kasus narkoba).

Jimly: Ngapain Presiden Urusin Fotonya Diinjak dan Tersinggung

BeritaBintang – Jimly Asshidiqie tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang ingin menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden.

Alasan pemerintah yang menganggap posisi presiden sebagai simbol negara dianggap sebagai warisan pemikiran feodal yang tak lagi relevan dengan era demokrasi.

“Mereka anggap presiden itu simbol suatu negara. Itu teori feodal yang anggap presiden itu lambang negara,” ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly di Istana Kepresidenan, Selasa (4/8/2015).

Menurut dia, persoalan lambang negara sudah diatur secara khusus dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara yang diatur dalam konstitusi adalah “Garuda Pancasila dengan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, dan bukan presiden.

Jimly menceritakan, pada tahun 2006 lalu, MK yang dipimpinnya memutuskan menghapus pasal penghinaan kepada presiden karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang dibawa pada era demokrasi.

Saat itu, lanjut dia, Indonesia dipuji oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Indonesia bahkan dianggap telah melampaui peradaban di negara-negara Eropa seperti Belgia, Swedia, dan Belanda, yang masih menerapkan pasal penghinaan terhadap presiden.

Jimly menuturkan, meski di negara-negara itu masih ada pasal penghinaan kepala negara, namun tidak pernah digunakan karena peradaban yang semakin maju.

“Ngapain seorang presiden urusin fotonya diinjak? Enggak usah diurusin! Masa diinjek foto sendiri sedikit saja tersinggung,” kata Jimly.

Jimly khawatir apabila pasal penghinaan terhadap presiden dihidupkan lagi, maka budaya feodal yang ada di Indonesia akan kembali hidup.

Kekhawatiran itu timbul manakala penegak hukum menjadi terlalu sensitif pada setiap penentangan terhadap kepala negara yang masih dianggap sebagai simbol negara itu.

“Begitu dia lihat fotonya presiden, ‘wah presiden saya marah nih, langsung lah’. Nah itu merusak kebebasan berpendapat. Kalau jadi presiden, harus siap dikritik. Kalau nggak, ya jangan,” ujar Jimly.(Sabrina Asril)