Menurut Basuki

Ahok Soal Pelanggan Jasa Prostitusi Artis: Rp 65 Juta, Siapa Bisa Bayar Kalau Bukan Oknum Pejabat?

BeritaBintang – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pengguna jasa prostitusi harus diungkap ke publik.

Menurut Basuki, pihak yang mendapat hukuman sosial tidak hanya pelaku prostitusi. Namun juga yang membeli jasa pekerja seks komersial (PSK).

“Salah satu pemakai katanya bayar Rp 65 juta. Sekarang siapa yang bisa bayar begitu mahal sampai Rp 65 juta, kalau bukan oknum pejabat juga?” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (15/12/2015).

Baru-baru ini, polisi meringkus dua artis yang diduga terlibat prostitusi. Salah satunya, artis NM, disebut dibayar hingga Rp 65 juta.

Basuki berpendapat, identitas pengguna jasa prostitusi, termasuk pejabat, harus diungkap demi keadilan.

“Kalau mau adil, ya diungkap dong semua. Jadi yang dihukum itu jangan yang jualan saja, yang beli juga dihukum. Bayar Rp 65 juta sekali pakai, mahal bos!,” kata Basuki.

Di sisi lain, Basuki mengakui sulitnya menjerat pelaku prostitusi online menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Di dalam Pasal 42 ayat (2), diatur tentang larangan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam praktik protitusi.

Pasal tersebut dapat dikenakan untuk menjerat pihak yang menyuruh, dalam memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial.

Selain itu, dapat menjerat pihak yang menjadi penjaja seks komersial. Serta, pihak memakai jasa penjaja seks komersial.

Dalam perda tersebut juga disebutkan jika orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak Rp 30 juta (Pasal 61 ayat [2] Perda DKI 8/2007).

Terus Rombak Pejabat, Ahok: Bila Perlu PNS Dikurangi Setengahnya

BeritaBintang – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bakal terus merampingkan struktur birokrasi Pemprov DKI. Selama menjadi Gubernur DKI, Basuki mengaku sudah menurunkan posisi ribuan pejabat eselon IV dan III serta 50 pejabat eselon II menjadi staf.

“Sebenarnya DKI ini kelebihan PNS (pegawai negeri sipil). Kalau boleh sesumbar, saya mau hilangkan 50 persen PNS DKI,” kata Basuki saat meresmikan pemutakhiran data melalui Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (E-PUPNS) di Balai Kota, Rabu (2/9/2015).

Menurut Basuki, perampingan struktur birokrasi itu tidak akan menghambat jalannya program Ibu Kota. Kata dia, sistem di Jakarta masih terus berjalan, dengan syarat ada kontrak individual.

Saat menjadi Bupati Belitung Timur, Basuki mengaku bahwa banyak PNS yang menuruti instruksinya. Contohnya ketika diminta mengecat pagar, PNS itu langsung melaksanakan instruksinya.

“Kalau di DKI, (PNS-nya) enggak mau. Kalau mau fotokopi saja nyuruh honorer yang kerjain,” kata Basuki.

Dia juga meminta Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengawasi kinerja PNS. Selain itu, kedua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut harus bisa memberi sanksi tegas kepada PNS yang tidak berkinerja baik.

Jika ada seorang PNS yang sudah tidak masuk selama 45 hari, Basuki menegaskan Inspektorat untuk memproses pemecatan oknum tersebut dari PNS DKI, bukan hanya dikenai penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

“Kami sebenarnya kepenuhan pegawai yang dijadikan staf. Saya bingung mau taruh di mana. Ya sudah, taruh di (Dinas) Pemakaman saja buat pelototin makam dengan baik, atau dimasukkan ke Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan,” kata pria yang biasa disapa Ahok itu.