Menlu Retno

Sidang Isbat Dianggap Tak Perlu jika Ada Kalender Hijriah

BeritaBintang –  Sidang Isbat Dianggap Tak Perlu jika Ada Kalender Hijriah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, mengharapkan umat Islam Indonesia menjadi pelopor penggunaan kalender hijriah permanen dan akurat sesuai standar syariah tapi menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi termutakhir.

“Dengan pola begini maka tidak perlu lagi ada kesibukan khusus jelang 1 Ramadan atau 1 Syawal,” kata Sodik melalui pesan singkatnya pada Sabtu, 24 Juni 2017.

Ia menilai cukup pengumuman Menteri Agama tentang kalender itu ditambah penjelasan mengenai keputusan sidang isbat di internal organisasi kemasyarakatan Islam.

[Baca Juga -“Menlu Retno: Terorisme Harus Ditangani dengan Cara Khusus“]

Menurutnya, sidang isbat untuk menentukan awal berpuasa Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri mengesankan kurang baik jika kebetulan ada perbedaan hasil penetapan. Hal itu akan mengekspose perbedaan Ramadan atau Syawal di kalangan umat Islam.

“Jika masih diperlukan pertemuan ormas atau ulama dengan Menteri Agama dan lainnya pada H-1 Ramadan/Syawal, bukan untuk isbat, tapi untuk silaturahmi atau koordinasi kegiatan menjelang Ramadan atau Syawal,” kata Sodik.

Menlu Retno: Terorisme Harus Ditangani dengan Cara Khusus

BeritaBintangMenlu Retno: Terorisme Harus Ditangani dengan Cara Khusus

Menguatnya terorisme di Filipina ditanggapi intensif oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menlu tiga negara bertemu untuk membahas perkembangan teroris di Marawi dan penanganannya.

Indonesia memprakarsai pertemuan tersebut dengan tujuan membahas perkembangan situasi pasca serangan teroris di Marawi. Tujuannya, untuk mencari solusi kolektif dari tiga negara atas permasalahan tersebut.

“Permasalahan keamanan di sub-kawasan merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan trilateral bersama menlu Filipina dan menlu Malaysia di Manila, 22 Juni 2017.

Menlu RI menekankan bahwa permasalahan yang dihadapi Filipina adalah juga permasalahan bersama ketiga negara. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama. Menlu RI juga menekankan pentingnya menyelesaikan akar permasalahan terorisme dengan mempromosikan pembangunan sosial ekonomi di kawasan perbatasan ketiga negara.

[Baca Juga -“Bekukan Anggaran KPK-Polri, Demokrat: Pansus Cuma Menggertak“]

“Pertemuan trilateral ini diprakarsai sebagai bentuk solidaritas terhadap masalah yang dihadapi Filipina,” ujar Retno dalam pernyataan pembukaannya. “Permasalahan terorisme adalah situasi luar biasa (extraordinary) yang harus ditangani dengan cara-cara yang juga luar biasa,” ujarnya seperti disampaikan dari rilis Kemlu RI yang diterima Judi Online, Jumat, 23 Juni 2017.

Dalam pertemuan tersebut, para menlu didampingi oleh panglima angkatan bersenjata, kepala kepolisian serta kepala lembaga penanggulangan terorisme dari masing-masing negara. Ikut serta bersama menlu RI dalam Delegasi Indonesia adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Suhardi Alius.

Pertemuan trilateral tersebut menghasilkan pernyataan bersama ketiga menteri luar negeri. Dalam pernyataan bersama tersebut, ketiga menlu menyampaikan keprihatinan bersama terhadap insiden terorisme dan kekerasan ekstremisme yang baru-baru ini terjadi di Filipina.

Selain itu, menegaskan kembali komitmen bersama untuk menangani terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang dapat mengancam stabilitas di kawasan. Ketiga menlu juga menyepakati untuk menyusun rencana aksi bersama guna menangani permasalahan tersebut.

Pertemuan menyepakati Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan berikutnya pada sekitar Oktober 2017. Pertemuan kedua tersebut diharapkan akan menyepakati rencana aksi bersama. Meskipun demikian, ketiga negara juga sepakat bahwa beberapa bentuk kerja sama sudah dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Waspada Klaim Tiongkok, Pemerintah Indonesia Perkuat Kehadiran Militer di Pulau Natuna

BeritaBintang – Jumat (7/10/2016) kemarin menandai serangkaian parade militer Indonesia yang bertajuk Angkasa Yudha 2016. Dikutip dari Bandar Bola Terbaik, parade tersebut melibatkan 44 pesawat tempur, 14 pesawat angkut, dan 6 helikopter dari berbagai jenis.

Beberapa pejabat penting pun hadir untuk menyaksikan parade militer itu, antara lain, Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

unduhan-fabfc17cc9be5c3b51d5bb8b4736ccdc.jpg

TNI AU memamerkan kekuatannya di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok.

unduhan-3-1a41a468a0c710c3504f727dc2acfd14.jpg

Puluhan pesawat tempur seperti Sukhoi, F-16, Super Tucano, Hercules, dan Hawk dipamerkan di atas langit wilayah Natuna. Jawa Pos juga mencatat adanya empat pesawat tanpa awak (drone) yang bisa digunakan untuk menembakkan rudal maupun pemantau target.

Pulau Natuna adalah salah satu pulau terluar Indonesia. Selain itu, area sekitar pulau ini, Laut Natuna, memiliki kandungan gas alam yang sangat kaya. Namun, disini juga sering terjadi bentrokan antara kapal patroli milik Indonesia dengan kapal nelayan Tiongkok.

Tiongkok memang tidak secara langsung mengklaim Pulau Natuna sebagai bagian dari Nine-Dash Line (garis demarkasi yang digunakan pemerintah Tiongkok untuk klaim mereka atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan). Namun, 30 persen area Pulau Natuna, termasuk kawasan Laut Natuna, masuk ke dalam klaim Tiongkok.

Seperti dikatakan oleh Menlu Retno pada wartawan di Ranai bahwa tidak seperti Malaysia maupun FIlipina, pemerintah sendiri mengungkapkan bahwa Indonesia tidak punya masalah dengan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan.

Dikutip dari Panduan Judi Online, Jenderal Gator Nurmantyo mengaku bahwa parade tersebut bagian dari komitmen Presiden Jokowi untuk memperkuat area terluar Indonesia, baik darat maupun laut. Menlu Retno sendiri juga menyebutkan bahwa parade militer kemarin itu adalah yang terbesar sejauh ini.

Kapal Patroli Tiongkok pernah hampir memasuki kawasan Natuna tanpa ijin.

unduhan-2-0e6686a52025dc613feaae62f60e9146.jpg

Selain insiden kapal nelayan Tiongkok yang sudah terjadi berkali-kali sejak tahun 2010, kapal patroli milik negara itu juga hampir menyulut konflik diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok.

Pada Maret 2016 saat kapal milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menghentikan kapal nelayan Tiongkok yang memasuki perairan Indonesia di Natuna dan akan membawa kru ke daratan, kapal patroli Tiongkok datang untuk mencegah aksi tersebut.

Dalam usahanya, kapal patroli Tiongkok hampir memasuki teritori Indonesia di kawasan Natuna Besar dan terpaksa berhenti hampir di garis perbatasan. Kru kapal KKP lalu menghubungi TNI AL Linkalternatif.info untuk meminta bantuan yang beberapa saat kemudian mengirimkan kapal patroli mereka karena tidak ada kapal perang Indonesia di Natuna.

Parade militer yang dilakukan oleh Indonesia kemarin dinilai banyak pihak sebagai bagian dari sikap pemerintah yang ingin mempertegas bahwa Pulau Natuna dan Laut Natuna adalah bagian dari Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga membangun barak militer untuk TNI AD, AU, dan AL di Pulau Natuna yang bisa ditengarai sebagai strategi pemerintah untuk mencegah hal serupa terjadi lagi.

Duterte Perintahkan 177 WNI Calhaj Filipina Pulang ke Indonesia

BeritaBintang –  Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memerintahkan agar 177 WNI calon jamaah haji di Filipina segera dipulangkan ke Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Menlu Filipina Perfecto Yasay melalui sambungan telefon dengan Menlu Retno LP Marsudi siang tadi, saat break rapat komisi I DPR RI.

“Jadi arahan itu sudah ada dari Presiden Duterte. Saya kira siang ini kita mudah-mudahan sudah bisa mendengarkan kabar baik dari Filipina soal pemulangan 177 WNI kita yang sekarang sudah berada di fasilitas KBRI Manila,” jelas Menlu kepada peserta sidang Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta pada Rabu (31/8/2016).

Kabar baik itu diharapkan akan datang dari hasil pertemuan tim KBRI Manila dengan pihak Kementerian Kehakiman Filipina. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 waktu Filipina.

Sebelumnya, 177 WNI dicegat petugas imigrasi Bandara Manila pada 19 Agustus karena mendapati mereka membawa paspor haji palsu. Para WNI yang terdiri dari 100 perempuan dan 77 laki-laki tersebut datang sebagai turis tetapi kemudian terhasut oleh sindikat pemalsu paspor di Filipina untuk berangkat haji dengan paspor negara tersebut.

Mereka kini sudah dipindahkan dari pusat detensi Kota Taguig ke Wisma Indonesia di Manila. Hal ini segera dilakukan karena kebanyakan WNI calhaj yang ditahan berusia di atas 60 tahun.

“Menimbang kondisi kesehatan mereka, saat itu kami segera meminta para WNI kita untuk dipindahkan ke fasilitas KBRI Manila. Karena status mereka di sini adalah korban penipuan sindikat di Filipina. Ditambah memang ada ketentuan dari Kemenkes untuk memastikan mereka tetap terjaga kesehatannya,” ujar Menlu.

Meskipun terbilang agak lama prosesnya, para WNI kemudian berhasil dipindahkan secara bertahap setelah Menlu Retno mengirimkan Letter of Guarantee kepada Menlu Filipina. Berdasarkan hasil pemeriksaan identitas dengan pencocokan data di SIMKIM, 138 WNI Calhaj pertama dipindahkan ke KBRI Manila pada 25 Agustus. Menyusul sehari kemudian, 39 WNI sisanya juga sudah ditempatkan di KBRI Manila.

“Prosesnya agak lama karena mereka datang ke sana tanpa dokumen pendukung yang bisa membuktikan kewarganegaraan Indonesia mereka. Untuk itu, perlu dicocokkan satu per satu dengan SIMKIM. Sebab tidak ada dari 177 WNI itu yang memegang paspor Indonesia mereka,” tambahnya.

Menlu Pantau Kasus Penculikan WNI via KBRI & KJRI

BeritaBintang –  Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menuturkan, terkait penculikan tiga warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia, pihak Kemenlu melakukan koordinasi dengan empat perwakilan RI di Malaysia serta Filipina.

Pada konferensi pers yang disampaikan oleh Menlu Retno, dipaparkan bahwa pada Minggu, 10 Juli 2016 kemarin, pihak penyandera telah menghubungi pemilik kapal di Lahad Datu, Malaysia.

Kemudian, setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak Kemenlu langsung berkoordinasi Kedutaan Besar RI (KBRI) di Kuala Lumpur dan Manila, serta Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Tawau dan Davao.

“Setelah menerima informasi tersebut maka Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan empat perwakilan RI, yaitu KBRI Kuala Lumpur, Konsulat RI di Tawau, KBRI Manila dan Konsulat di Davao, untuk memantau perkembangan kasus (penculikan WNI) ini,” ujar Menlu Retno di Kemenlu, Jakarta, Senin (11/7/2016).

Menlu Retno juga mengatakan telah membuka komunikasi dengan Menlu Filipina serta Malaysia, di mana Menlu Retno meminta diberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus penculikan baru ini.

Dia juga menegaskan bahwa kasus penculikan WNI seperti ini merupakan kejadian yang tidak dapat ditolerir, hingga Menlu Retno meminta pemerintah Malaysia dan Filipina melakukan upaya serius untuk membebaskan para WNI tersebut.

Indonesia Protes Keras China Atas Insiden KM Kway Fey

BeritaBintang – Indonesia memprotes keras tindakan penjaga pantai China yang menghalang-halangi penangkapan kapal ilegal berbendara China, KM Kway Fey 10078.

Nota protes itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi melalui Kedutaan Besar China di Indonesia. Protes itu dirangkum ke dalam tiga isu utama, yakni memprotes keras penjaga pantai China, yang telah melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Kedua, Indonesia juga memprotes penghalang-halangan penjaga pantai China karena telah mencederai upaya penegakan hukum aparat Indonesia di ZEE dan landas kontinen. Ketiga, pelanggaran juga dilakukan penjaga pantai China pada kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Pelayangan nota protes ini juga diakui Menlu Retno telah dilaporkan secara rinci kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan (ke Presiden Jokowi) jadi sekali lagi bahwa kita menyampaikan protes terhadap apa yang terjadi di lapangan karena ini pelanggaran,” ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3/2016).

Selain itu, Retno juga menegaskan Indonesia akan tetap menahan delapan anak buah kapal (ABK) Kapal KM Kway Fey 10078. Proses hukum juga akan terus dilanjutkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Afrika Selatan Batal Hadiri KAA

BeritaBintang – Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma, memastikan pembatalannya untuk hadir dalam Konferensi Asia Afrika (KAA). Kepastian ini didapat dari Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu), Retno Marsudi.

“Tentunya kita amat menyayangkan Presiden Zuma tidak bisa menghadiri KAA,” ujar Menlu Retno, ketika ditemui beritabintang di sela-sela hari pertama penyelenggaraan KAA di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (19/4/2015).

“Namun kami masih bisa mengerti keadaan dalam negerinya lebih membutuhkan Presiden Zuma berada di sana”. Tambahnya.

Kendati demikian, Menlu Retno menegaskan acara KAA tetap akan berlangsung tanpa kehadiran Presiden Zuma. Pemerintah Afrika Selatan tetap akan mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri pertemuan dan peringatan ke-60 tahun KAA, yaitu Deputi Presiden Afrika Selatan.