Meiji Yasuda Life

Penghasilan Tidak Sesuai Harapan Buat Penduduk Jepang Enggan Menikah

BeritaBintangTOKYO – Proporsi pria Jepang pada usia 20-an tahun untuk menikah semakin berkurang. Penghasilan yang tidak sesuai dengan ekspektasi para perempuan menjadi alasan utama keengganan mereka untuk segera menikah. Fakta tersebut terungkap dalam sebuah penelitian terbaru di Jepang.

Hasil penelitian tersebut diyakini dapat menjadi halangan utama dari kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menaikkan angka kelahiran Negeri Sakura yang semakin rendah. Survei menunjukkan hanya 38,7 persen dari pria single Jepang di usia 20-an yang ingin menikah. Angka tersebut menurun dari 67,1 persen pada survei yang sama tiga tahun lalu.

“Lebih dari setengah jumlah perempuan single menginginkan pasangan mereka setidaknya memiliki penghasilan JPY4 juta (setara Rp509 juta) dalam satu tahun. Sementara itu, hanya 15,2 persen dari pria single usia 20-an tahun yang berpenghasilan JPY4 juta atau lebih. Ini adalah alasan mengapa banyak orang tidak menikah atau telat menikah,” tulis laporan dari perusahaan asuransi Meiji Yasuda Life, sebagaimana dikutip TaruhanBolaOnline, Rabu (22/6/2016).

Pemerintahan Shinzo Abe ingin menaikkan rasio angka kelahiran menjadi 1,8 untuk setiap perempuan dari 1,4 untuk setiap perempuan saat ini. Angka tersebut masih di bawah rasio 2,1 yang dibutuhkan untuk mencegah penyusutan populasi.

Tingkat keengganan untuk menikah di kalangan perempuan single usia 20-an juga menurun dari 82,2 persen menjadi 59 persen. Yang lebih menyedihkan, keinginan pria dan perempuan single pada usia 30-an di Negeri Matahari Terbit untuk menikah juga menurun menjadi 40,3 persen (pria) dan 45,7 persen (perempuan).

Populasi Jepang sendiri diproyeksikan menurun drastis pada 2060 dengan perkiraan 87 juta orang berdasarkan data penelitian Institut Nasional Populasi dan Keamanan Sosial. Sistem jaminan pensiun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia lanjut dan rendahnya angka kelahiran. Di sisi lain, penduduk usia produktif harus menanggung biaya penduduk usia lanjut.