Media Online

Teken Kontrak Politik dengan Perindo, Mesin Politik Anies-Sandi Semakin Kuat

BeritaBintangTeken Kontrak Politik dengan Perindo, Mesin Politik Anies-Sandi Semakin Kuat

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai kontrak politik yang diteken calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, bersama Partai Perindo sangat menguntungkan pasangan nomor urut tiga tersebut untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI putaran kedua.

“Saya kira secara kontrak politik menguntungkan Anies-Sandi apalagi Perindo di belakangnya ada Hary Tanoe yang memiliki dua kekuatan penting, yakni capital dan ada modal media,” kata Ubei ketika berbincang dengan Agen Bola, di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Selain itu, kata Ubei, adanya tambahan dukungan dari Perindo untuk pasangan calon yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mesin politik yang akan memenangkan Anies-Sandi otomatis bertambah.

[Baca Juga -“Wah… DPR Mengutuk Praktik Pedofil di Media Online“]

“Tentu saja ketika partai memberikan dukungan artinya ada mesin politik di dalamnya. Karena ada mesin politik yang levelnya dari tingkat DPW DKI sampai ke ranting, berarti mesin politik Anies-Sandi bertambah. Dimungkinkan bekerjanya mesin politik Anies-Sandi akan makin kuat itu yang membuat kekuatan Anies-Sandi untuk memenangkan pertarungan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, berikut ini enam poin komitmen Anies-Sandi terkait dukungan yang diberikan Partai Perindo:

1. Menjadi pemimpin dan milik seluruh warga Jakarta tanpa membedakan suku, ras, agama, latar belakang dan status sosial, serta selalu bersikap adil dan jujur.

2. Menerapkan Pancasila dalam arti yang benar sebagai pijakan dalam memimpin Kota Jakarta.

3. Berpihak kepada rakyat kecil agar dapat tumbuh kesejahteraan, pendidikan, dan keterampilannya sehingga kesenjangan sosial di Kota Jakarta dapat diperkecil serta mempercepat Jakarta menjadi Jakarta yang maju. Hal ini dilakukan dengan tetap mendorong kelompok masyarakat yang sudah mapan tetap tumbuh berkembang dengan memberikan kepastian hukum dan transparansi aturan.

4. Mampu mengatasi dan memberantas kejahatan narkoba, kejahatan korupsi, dan kejahatan umum lainnya, serta menegakkan hukum dengan benar.

5. Mampu melakukan penataan Jakarta yang asri, bersih, dan sehat, serta mengatasi banjir dan kemacetan.

6. Mampu mengayomi masyarakat Jakarta dengan menciptakan suasana yang aman, penuh kepastian, tenteram, damai, bertoleransi, beretika, dan beradab.

 

Wah… DPR Mengutuk Praktik Pedofil di Media Online

BeritaBintangWah… DPR Mengutuk Praktik Pedofil di Media Online

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati mengutuk keras praktik pedofil yang dilakukan oleh para predator anak lewat media online berupa Facebook.

Reni pun meminta para pelaku dijera denga pasal berlapis yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

“Saya meminta aparat penegak hukum menjerat maksimal pelaku pedofil dengan pasal berlapis dengan dijerat  UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak,” kata Reni melalui keterangan resminya kepada Judi Online, Senin (20/3/2017).

[Baca Juga -“WOW! 4 Perampok Bersenpi Gasak Toko Emas di Merangin“]

Menurutnya, dengan adanya kejadian tersebut, negara harus bertindak tegas dan tak boleh lembek dalam mengusut kejahatan yang membuat anak kecil sebagai korbannya.  Ia menilai perlu ada tuntutan yang setimpal atas perbuatan pelaku pedofil dengan memberikan hukuman maksimal ketika masuk ke persidangan.

“Begitu juga kepada hakim agar memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan berpihak pada korban,” tandasnya.

https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8wMy8xNy8yMi85MjMwMy8wLw==

Selain itu, sambung Reni, penegak hukum beserta pemerintah selaiknya dapat melakukan pencegaha‎n dengan mengawaso secara ketat media siber terutama dalal aktivitas prostitusi maupun pornografi.

“Kesigapan pemerintah dalam memblokir terhadap media-media online yang dianggap menyebar faham radikal, semestinya juga berlaku terhadap aktivitas di media siber terkait dengan aktivitas pornografi dan prostitusi,” tandasnya.