Mahkamah Agung

Rencana Larangan Warga Muslim Hilang di Situs Kampanye Trump

BeritaBintang – Beberapa usulan kontroversial yang dibuat Donald Trump pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat hilang dari situs resmi tim kampanye Trump.

Dua di antaranya adalah tentang proposal Trump yang ingin melarang warga muslim masuk ke AS dan sumpahnya yang berencana membatalkan Paris Climate Agreement.

Tautan usulan Trump yang dibuat pada 7 Desember dengan judul “Donald J. Trump statement on Preventing Muslim Immigration” itu hilang bersama dengan daftar nama-nama hakim Mahkamah Agung yang pernah diumumkan diincar untuk dipilih oleh Trump.

Tak hanya itu Linkalternatif.info, tautan tentang rencana perbaikan regulasi ekonomi dan pertahanan AS juga dipastikan tak lagi ada. Tim kampanye Trump hinga kini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan warga AS di situs tersebut.

Tautan-tautan itu diperkirakan dihapus pada pemilu berlangsung, ketika Trump mencatat sejarah karena diumumkan berhasil mengalahkan Hillary Clinton.

Diamini Pangeran Arab Saudi

Meski terasa ganjil dan dipertanyakan banyak pihak, namun hilangnya butir proposal Trump tentang pelarangan warga Muslim masuk ke AS itu ternyata dipuji oleh Pangeran Arab Saudi, Al-Waleed bin Talal.

Dalam wawancaranya dengan Bandar Bola Terbaik, bahkan Al-Waleed juga menyebut Trump juga telah menghapus komentar sinisnya kepada kaum muslim, yang pernah diunggah dalam akun twitternya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menghapus kalimat-kalimat itu. Kata-kata dengan sikap adalah hal yang berbeda,” ujar Al-Waleed, seperti dikutip Panduan Judi Online.

Penghapusan pernyataan

Jika pernyataan tentang kaum muslim telah dihapus dari situs resmi kampanye Trump, maka ada beberapa rencana kebijakannya yang masih tetap berada di dalam situs tersebut.

Salah satunya adalah tentang rencana membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, dan meminta Meksiko untuk membayar pembangunan tembok tersebut.

Kejadian penghapusan pernyataan ini terbilang telah beberapa kali dilakukan oleh tim kampanye Trump tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Google Kemungkinan Didenda 700 Juta Yen di Jepang

BeritaBintang – Pengadilan negeri Saitama Jepang menerima kasus permintaan seorang warga Jepang yang minta dihapus privasinya dari mesin pencari Google.

Kasus serupa ini meningkat pesat di Jepang dari 33 kasus kini sedikitnya 711 kasus masuk ke pengadilan Jepang menggugat Google mengenai permintaan penghapusan privasinya yang tak digubris Google.

“Banyak yang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengeluh mengenai masa lalu nya ternyata maih muncul di Google. Kasus serius pelanggaran hak asasi dan obstruksi bisnis manusia dengan deskripsi di internet adalah hal yang perlu jadi perhatian dan perlu menghapus jika terjadi. Individu dan organisasi pasti meminta untuk menghapus “sejarah hitam” mereka dan jumlahnya tidak sedikit,” tulis majalah Shukan Post edisi 31 Juli 2015.

Demikian pula beberapa berapa rumah sakit terkenal yang pernah mengalami kecelakaan medis di masa lalu, telah mengeluarkan permintaan klaim menghapus data seperti itu dari situs Google.

“Bila Anda mencari nama rumah sakit, penulisan laporan dan kecaman terkait pada saat kecelakaan medis juga ditampilkan. Hal ini terkait dokter dan mengurangi reputasi rumah sakit. Kami ingin Google untuk menempatkan mengeluarkan sekarang,” ungkap sumber yang mengeluh tersebut.

Mantan anggota anggota mafia Jepang atau Yakuza dan kelompok setengah abu-abu gangster juga telah mengeluarkan permintaan delete.

“Bila Anda mencari nama Anda, lalu ditemukan memiliki keterkaitan organisasi berita kriminal di masa lampau, masyarakat pasti akan menghindari anda dan membuat hidup susah kita bukan,” papar seorang mantan Yakuza.

“Seorang Pria Jepang mengajukan banding, sampai ke Mahkamah Agung, dan dijadwalkan keputusan Mahkamah Agung sebelum akhir tahun sudah ke luar.”

Pria tersebut menuntut ganti rugi satu juta yen per hari. Apabila sekitar 700 hari dari gugatan Google sampai keputusan di Mahkamah Agung, maka denda yang akan dikenakan Google menjadi sekitar 700.000.000 yen nantinya, tulis majalah itu lagi.

Pengacara korban warga Jepang, Tomohiro Kanda mengatakan, “Kita melakukan tuntutan kepada Google sama seperti warga Eropa lainnya melakukan hal serupa mengenai privasi seseorang. Mudah-mudahan pengadilan mendengarkan keluhan kami.”