Mabes Polri

KPAI Nilai Tindakan Persekusi Bentuk Pencideraan terhadap Pancasila

BeritaBintangKPAI Nilai Tindakan Persekusi Bentuk Pencideraan terhadap Pancasila

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tindakan persekusi adalah bentuk pencideraan terhadap nilai-nilai yang ada di Pancasila. Persekusi ialah tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok yang dilakukan untuk menyakiti tanpa memikirkan keadilan.

“Khususnya sila kedua. Itu kan persekusi lebih parah dari penghakiman ya ini tidak bisa dibiarkan,” kata Komisioner KPAI Erlinda kepada Judi Online, Minggu (4/6/2017).

Korban persekusi kata Erlinda mengalami dampak yang lebih parah dibanding tindakan seperti bullying. Sebab dalam tindakan persekusi itu sendiri menurutnya mengandung unsur kejahatan yang sangat komplit seperti ancaman, intimidasi, bullying hingga dipermalukan.

[Baca Juga -“Mabes Polri: Kelompok Intoleransi Cikal Bakal Terorisme“]

Oleh karenanya, KPAI sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tegas terhadap pelaku persekusi itu.

“Kita telah melihat seorang Kapolres dari Solok telah dicopot dari jabatannya hanya karena tidak tegas dalam penanganan kasus ini. Ketegasan dalam kasus persekusi adalah wujud nyata agar persekusi tidak menjadi virus yang mematikan bagi kebhinekaan kita karena persekusi ini merupakan sikap yang menjadikan intoleransi berkembang cukup dahsyat nantinya,” katanya.

Erlinda menambahkan, tindakan persekusi ini menjadi pekerjaan rumah bersama dari semua elemen masyarakat sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi kejadian serupa.

“Pencabutan Permohonan Banding Mungkin Bagian dari Strategi Ahok”

BeritaBintang“Pencabutan Permohonan Banding Mungkin Bagian dari Strategi Ahok”

Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi mencabut permohonan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago berpendapat, hal ini bisa saja merupakan bagian dari startegi politik Ahok. Begitu pula dengan langkahnya mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah sebelumnya telah diberhentikan sementara usai vonis terhadapnya dijatuhkan.

“Saya pikir Ahok mengajukan mengundurkan diri dari Gubernur jelas membangun citra positif bagi Ahok, menguntungkan Ahok. Karir Ahok belum kiamat, suatu saat Ahok bisa kembali lagi membalik realitas hari ini,” kata Pangi kepada Agen Bola, Jumat (26/5/2017).

[Baca Juga -“Hastag #kamitidaktakut Viral Pasca Bom Kampung Melayu, Mabes Polri: Terima Kasih Netizen“]

“Keberuntungan belum berpihak ke Ahok, kedepannya Ahok masih punya kans untuk terpilih dan kembali ke gelanggang pentas politik nasional,” lanjut dia.

Pangi melanjutkan, Ahok mungkin merasa tak percaya diri bahwa upaya banding mampu mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Hal itulah yang menurutnya menjadi salah satu pertimbangan pencabutan banding.

“Dugaan saya Ahok sudah bisa secara kalkulasi politik dan bagaimana ujung cerita ini bahwa banding yang beliau ajukan lebih besar mudaratnya, artinya Ahok sudah mulai tak percaya diri bahwa upaya banding akan mengurangi hukumannya. Banding itu kan bisa mengurangi atau menurunkan hukuman, menambah atau memperberat. Konsekuesinya itu yang saya kira sudah beliau ukur,” jelas Pangi.

Kejati Jabar Belum Tuntas Teliti Berkas Kasus Rizieq Shihab

BeritaBintangKejati Jabar Belum Tuntas Teliti Berkas Kasus Rizieq Shihab

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raymond Ali mengatakan, pelimpahan tahap 1 kasus penistaan Pancasila dan Pencemaran nama baik mantan Presiden Ir Soekarno dengan tersangka Muhammad Rizieq Shihab, masih berlanjut.

Menurutnya, sampai saat ini jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masih memeriksa keakuratan formil dan materil berkas limpahan penyidik Polda Jawa Barat.

“Kalau memang lengkap, bisa P21. Tapi kalau ada kekurangan kita kembalikan ke penyidik berikut petunjuknya apa yang harus dilengkapi,” kata Raymond di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Jumat 12 Mei 2017.

Pihak Kejaksaan tak mau berspekulasi dengan penanganan kasus tersebut. Materi hukum yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka, akan diuji dengan profesional.

“Pada prinsipnya jaksa yang akan bertanggung jawab di persidangan nanti. Jangan sampai (cacat materi), karena kurang baik bagi penegakan hukumnya,” terangnya.

Raymond menambahkan, untuk item apa saja yang diteliti, pihaknya tidak bisa memaparkan secara gamblang. Yang pasti, pihaknya menargetkan proses hukum berjalan tanpa tumpang tindih.

[Baca Juga -“Waisak 2017, Tokoh Buddha Ajak Tebar Cinta Kasih untuk Jaga Toleransi“]

“Intinya sedang dalam tahap penelitian lah. Sebenarnya penelitian ini hubungan antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, nggak bisa terlalu detil semuanya,” terangnya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus sebelumnya menargetkan kasus penistaan Pancasila dan pencemaran nama baik mantan Presiden Ir Soekarno segera diproses di meja hijau. Penyidik Polda Jabar telah melimpahkan berkas Rizieq ke Kejaksaan.

Rizieq Shihab dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri, putri Soekarno, kepada Mabes Polri dengan tuduhan penghinaan kepada Pancasila. Mabes Polri lalu melimpahkan kasus itu kepada Polda Jabar pada November 2016.

Dasar pelaporan adalah video yang menayangkan ceramah Habib Rizieq di hadapan anggota FPI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, pada 2011. Dia menyebut dalam naskah Pancasila rumusan Soekarno, sila Ketuhanan ada di pantat, sedangkan naskah Pancasila menurut Piagam Jakarta, sila Ketuhanan ada di kepala.

Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Senin, 30 Januari 2017. Status tersangka setelah gelar perkara dengan pemeriksaan 18 saksi. Perbuatan Rizieq dianggap memenuhi Pasal 154 A tentang Penodaan pada Lambang Negara dan Pasal 320 tentang Pencemaran Nama Baik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Masyarakat Diimbau Tetap Waspada Terhadap Isu Penculikan Anak

BeritaBintangMasyarakat Diimbau Tetap Waspada Terhadap Isu Penculikan Anak

Masyarakat dibuat resah dan ketakutan dengan maraknya isu penculikan anak serta menjual organ tubuh di media sosial. Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di dunia maya belakangan ini.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap waspada menanggapi hal itu. Pasalnya, kata dia kemungkinan sekecil apapun masih bisa terjadi.

Dari invetigasi yang dilakukan Komnas PA, dikatakan Arist isu tersebut memang sudah menakutkan. Bahkan, dia menjelaskan isu seperti ini sudah sempat ada pada 3-4 tahun yang lalu.

“Oleh karena itu yang terpenting adalah bukan soal ini bohong atau tidak. Tapi memang tetap perlu waspada karena kemungkinan bisa terjdi karena isu ini 3-4 tahun sudah ada,” kata Arist saat dihubungi Judi Online.

[Baca Juga -“Dukungan PAN untuk Anies-Sandi Bisa Pengaruhi Pilihan Masyarakat“]

Namun, Arist menuturkan perbedaannya untuk para pelaku dewasa ini memang modus yang dilakukan beragam cara dan lebih terencana. Sehingga, memang tidak ada salahnya para orang tua untuk lebih melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya.

“Jadi kalau sekarang ini berpura-pura sebagai orang gila, pengemis, pedagang keliling itu modusnya berbeda-beda dam itu kemungkinan terjadi ada iya,” tutup Arist.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak termakan isu dan resah terhadap maraknya kabar penculikan anak dan penjualan organ tubuh di media sosial.

“Beritanya hoax (bohong). Jadi kami minta masyarakat tidak perlu khawatir. Orangtua jangan khawatir, lakukan kegiatan seperti biasa. Tingkatkan kewaspadaan tapi jangan over reaktif dan panik,” kata Tito Karnavian di Mabes Polri.

Mabes Polri Persilakan Kejagung Tahan Ahok

BeritaBintang – Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, tesangka kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ketika ditanya apakah Ahok hari ini akan ditahan, Rikwanto mengatakan kewenangan itu sudah ada di Kejagung. “Silakan pihak Kejaksaan (kalau ingin menahan),” ujarnya kepada Bola Judi Online di Mabes Polri, Kamis (1/12/2016).

Rikwanto menambahkan, kelanjutan perkara ini sekarang sepenuhnya di tangan Kejagung. Jadi Kejagung yang memutuskan menahan atau tidak.

Ahok sendiri sudah dibawa ke Kejagung. Di sana ia akan mengikuti penandatanganan proses pelimpahan kasus. Kemudian Kejagung menyusun berkas dakwaan.

Hari Ini, Mabes Polri Umumkan Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok

BeritaBintang – Bareskrim Mabes Polri pada Rabu (16/11/2016) sekira pukul 10.00 WIB bakal mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Adapun gelar perkara telah dilakukan pada Selasa 15 November 2016 dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor, serta saksi ahli. Namun, sebagai terlapor, Ahok tidak mengikuti gelar perkara dan diwakilkan kuasa hukumnya.

Rencana pengumuman hasil gelar perkara kasus Ahok sendiri telah diakui oleh Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, pada malam tadi seusai dilakukannya gelar perkara.

“Hari ini jam 10.00 akan kami sampaikan di Mabes Polri,” katanya.

Sementara baik pelapor maupun terlapor masih meyakini argumennya. Misalnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab selaku pelapor menegaskan, alat bukti untuk menjerat Ahok telah lengkap sehingga bisa dinaikan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Ahok sebagai tersangka.

“Menurut kami kelengkapan saksi dan alat bukti serta kekuatan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para ahli, menurut kami, sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak kepolisian kecuali untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka,” kata Habib kepada Agen Judi Bola.

Habib mengatakan, dari gelar perkara ada 14 saksi pelapor, kemudian ada 19 saksi fakta dan 39 saksi ahli baik dari bidang agama, pidana maupun, bidang bahasa dan sebagainya. Kemudian ditambah ada 16 alat bukti.

Sedangkan kuasa hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait hasil gelar perkara. Menurutnya, proses gelar perkara telah berjalan dengan baik dan kekeluargaan.

“Semua keterangan tambahan dari pelapor saya catat dengan baik. Enggak ada kemarahan, semua dalam suasana kekeluargaan, akrab, dan tenang sekali,” kata Sirra.