KUHP

Gelapkan Uang Pembelian Tanah Rp2 M, Residivis Divonis 2 Tahun Penjara

BeritaBintang –  Gelapkan Uang Pembelian Tanah Rp2 M, Residivis Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Maxi Siregar akhirnya menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap M Sutomo Hadi (40), terdakwa penipuan dan penggelapan uang pembelian tanah senilai Rp2 Miliar.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melanggar pasal yang didakwakan, menghukum terdakwa dua tahun penjara,” ujar hakim membacakan amar putusannya, di Jalan Arjuna, Surabaya, Rabu (21/6/2017).

Menurut Majelis, status terdakwa yang pernah dihukum pada kasus yang sama menjadi pertimbangan yang memberatkan. Selain itu, ulah terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban juga diturutkan menjadi pertimbangan yang memberatkan. Sedangkan sikap terdakwa yang sopan dipersidangan menjadi pertimbangan hakim yang meringankan.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Pada sidang sebelumnya, oleh jaksa, terdakwa dituntut tiga tahun penjara.

Atas putusan tersebut, baik pihak terdakwa maupun jaksa belum menyatakan sikap untuk melakukan upaya hukum banding. “Pikir-pikir yang mulia,” ujar terdakwa dan diikuti oleh jaksa.

[Baca Juga -“Densus 88 Gulung Puluhan Pengikut Jemaah Ansharot Daulah“]

Kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan M Sutomo Hadi berawal saat korban Sie Probo Wahyudi ditawari tanah oleh terdakwa. Kebetulan korban dan terdakwa sudah saling kenal. Setelah mendapatkan kepercayaan itu, terdakwa lantas menjalankan aksinya, hingga akhirnya menawarkan tanah milik Cicik Permatadias yang berada di kawasan Jalan Kenjeran nomor 348-350 Surabaya dengan nilai Rp2 miliar dan korban sepakat membelinya.

Setalah diberikan uang muka, terdakwa malah kabur hingga dilaporkan polisi. Selain Sutomo Hadi, polisi juga menetapkan Cicik Permatadias pemilik tanah sebagai tersangka, karena ikut bekerjasama menikmati hasil penipuan.

“Setelah dilakukan penyelidikan ternyata tanah tersebut milik Puji Astutik. Kemudian pada tahun 90an tanah tersebut dijual kepada Wijaya atas perantara tersangka. Hanya saja pada tahun 2006 dilakukan pembatalan dan dinotariskan, artinya tanah kembali kepada pemilik awal yakni Puji.

Kemudian pada tahun 2015 Hadi membuat perjanjian damai antara Wijaya dan Puji Astutik yang seolah-olah kembali bersepakat untuk transaksi jual beli tanah. Artinya tanah tersebut seolah-olah milik Wijaya dan Cicik berpura pura sebagai pemilik tanah. Jaksa penuntut umum waktu itu, menjerat terdakwa dengan pasal 378 dan 372 KUHP tentang tentang penipuan dan penggelapan jo pasal 55 KUHP.

Sebelum ditangkap dan menjadi tersangka, Sutomo Hadi ternyata residivis kasus sama dan sudah menjalani hukuman beberapa tahun lalu. Terdakwa Sutomo Hadi ditangkap tim Polrestabes Surabaya setelah DPO selama 2 tahun. Terdakwa ditangkap di halaman Masjid Nasional Al Akbar Surabaya.

 

LBH Jakarta: Penodaan Agama Jadi Alat Kriminalisasi Pilkada

BeritaBintangLBH Jakarta: Penodaan Agama Jadi Alat Kriminalisasi Pilkada

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) dalam perkara tuduhan Penodaan Agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, dalam perkara ini Ahok telah menjadi korban dari penggunaan Pasal 156a KUHP di masa-masa Pilkada yang seharusnya demokratis.

Menurutnya, hal itu merupakan sebuah ironi namun nyata, karena negara dalam hal ini DPR RI dan Pemerintah RI, masih belum mentaati rekomendasi dari putusan MK dalam Uji Materi (judicial review) Undang-undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama (PNPS 65), yang menjadi dasar lahirnya Pasal 156a.

Majelis Hakim MK pada putusannya mengamini bahwa terdapat permasalahan dalam UU tersebut dan perlunya revisi terhadap UU Penodaan Agama.

“Pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu sama sekali tidak masuk ke dalam tafsir agama. Ahok justru mengkritik subjek hukum (orang) atau para pihak yang menggunakan ayat-ayat agama (Alquran) untuk menipu publik dalam kegiatan politik,” ujar Alghiffari, Minggu, 16 April 2017.

LBH Jakarta menilai, pernyataan Ahok itu tidak memenuhi iktikad buruk yang disyaratkan harus dibuktikan dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 156a KUHP. Pernyataan Ahok, kata dia, sebaliknya dilindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin Pasal 28E Konstitusi, UU No. 9 Tahun 1998, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

[Baca Juga -“Andi Lala Diciduk di Riau, Sedang dalam Perjalanan Menuju Medan“]

Menurutnya, penyebarluasan tafsir negatif di media sosial atas pernyataan Ahok tersebutlah yang sesungguhnya menimbulkan keresahan di masyarakat.

Diduga, ada pihak ketiga yang memaknai pernyataan Ahok di mana pihak ketiga ini sendiri tidak mendengar, menyaksikan, mengetahui serta mengalami langsung saat Ahok menyampaikan pernyataan tersebut.

Sehingga memunculkan gerakan massa 411, 212 dan 313 yang juga dilegitimasi oleh pendapat salah satu ormas Islam dengan dikeluarkannya Fatwa MUI bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama.

“Perilaku sesat berdemokrasi dan pelecehan hukum seperti ini sepanjang sejarah memang selalu terjadi dalam penggunaan Pasal Penodaan Agama sejak hari dilahirkannya kebijakan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta, Yunita mengatakan, LBH Jakarta sudah sejak lama mengkritisi keberadaan pasal penodaan agama. Namun pemerintah dan DPR sama sekali tidak bergeming untuk menyelesaikannya.

Dalam perkara Ahok, dia berharap agar majelis hakim nantinya menerapkan asas legalitas dalam wujud lex certa, sehingga penggunaan Pasal 156a KUHP, khususnya pada unsur ‘mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia’ dapat dihindari karena terlampau multitafsir.

Dan selain itu LBH Jakarta juga menyampaikan masukannya kepada Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan review terhadap kebijakan-kebijakan anti demokrasi dalam hal ini PNPS No. 1 Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP, karena jelas niscaya pasal-pasal tersebut akan meruntuhkan kehidupan demokrasi dan iklim kebhinekaan di Negara Republik Indonesia.

Diperiksa Polda Jabar, Habib Rizieq Bakal Didampingi Para Petinggi FPI

BeritaBintangDiperiksa Polda Jabar, Habib Rizieq Bakal Didampingi Para Petinggi FPI

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat, Kiagus Muhammad Choiri mengatakan, Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab bakal didampingi para petinggi FPI saat memenuhi panggilan Polda Jawa Barat.

Menurut Kiagus, Habib Rizieq bakal memenuhi panggilan pada pagi ini. “Klien kami akan hadir di Mapolda Jabar pukul 09.00 WIB,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (13/2/2017).

[Baca Juga -“Ingat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!“]

Kiagus memastikan, tak akan ada pengerahan massa ke Polda Jabar selama Habib Riziq menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila. Massa akan dikumpulkan di Masjid Pusdai untuk berzikir dan mendoakan Habib Rizieq.

“Tidak ada pengerahan massa apa pun ke Mapolda. Insya Allah saya akan mendahului kehadiran beliau (Habib Rizieq) di Mapolda Jabar,” tutupnya.

Rizieq menjadi tersangka dengan sangkaan Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

Kasus dugaan penodaan Pancasila itu dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri dengan menyerahkan rekaman video ceramah Habib Rizieq.

Polisi Resmi Tetapkan Habib Rizieq Tersangka Kasus Penistaan Pancasila

BeritaBintangPolisi Resmi Tetapkan Habib Rizieq Tersangka Kasus Penistaan Pancasila

Polisi resmi menetapkan status Habib Rizieq sebagai tersangka terkait kasus penistaan Pancasila, setelah tiga kali melakukan gelar perkara.

“Hasil gelar perkara semuanya sudah masuk unsur terpenuhi alat bukti, juga penetapan Rizieq Sihab naikan jadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.

Dikatakannya, setelah kurang lebih tujuh jam gelar perkara ketiga pada hari ini, dari hasil keterangan saksi-saksi maupun bukti dokumen yang dimiliki penyidik Polda Jabar, semua unsur gelar perkara terpenuhi. “Semua unsur diramu di Pasal 154 a KUHP dan 320 tentang penistaan lambang negara dan nama baik,” jelasnya.

[Baca Juga -“Awas! Pemerintah Harus Waspadai Ideologi Radikal yang Menyasar Perkantoran“]

Terkait bukti yang menguatkan Rizieq untuk menjadi tersangka, yakni dari keterangan saksi ahli yang menyebutkan adanya unsur yang menguatkan penistaan lambang negara. “Minta waktu seminggu ini untuk kita hadirkan dengan status tersangka,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya tidak melakukan penahanan, sebab, pasal yang diterapkan tak lebih dari lima tahun. “Di sini enggak ada penahanan, Pasal 154 itu 4 tahun dan 320 itu 9 bulan, di bawah 5 tahun enggak ada penahanan. Tapi status tersangka untuk di BAP mudah-mudahan seminggu layangkan pemanggilan,” katanya.

Jika nanti ada pelayangan gugatan ke sidang praperadilan, pihaknya mempersilakan pihak Rizieq melakukan hal tersebut. “Silakan, itu mekanisme hukum. Silakan, kita akan terima,” tandasnya.

Penuhi Panggilan Polisi, Dhani: Semoga Pertanyaannya Tak Mengulang

BeritaBintangPenuhi Panggilan Polisi, Dhani: Semoga Pertanyaannya Tak Mengulang

Musisi sekaligus calon wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat Ahmad Dhani kembali diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan makar. Kali ini, Dhani diperiksa sebagai saksi untuk tersangka makar Rachmawati Soekarnoputri.

“Hari ini Mas Dhani kembali datang terkait pemanggilan sebagai saksi terhadap Bu Rachmawati Soekarnoputri,” ujar pengacara Dhani, Ali Lubis di Mapolda Metro Jaya.

Ahmad Dhani pernah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar dengan tersangka Sri Bintang Pamungkas. Pada pemeriksaan kali ini, Dhani berharap, penyidik tidak akan mempertanyakan pertanyaan yang mengulang.

“Pertanyaan kemarin mudah-mudahan enggak ditanya lagi, karena sudah selesai bahwa saya datang tanggal 2 (Desember) nginep di Hotel Sari Pan Pacific. Saya tidur dengan anak saya, namanya Dul,” ujar Dhani.

Dhani menegaskan kalau dirinya pada Kamis 1 Desember 2016 malam memang menginap di Hotel Sari Pan Pacisif sebelum aksi 212. Rencananya, usai Salat Jumat, dia akan membuat video klip dengan judul iman 212. Namun, dirinya keburu ditangkap polisi.

“Niatnya mau Salat Jumat setelah itu saya mau bikin video klip judul lagunya iman 212 tapi ya paling penting sebenarnya saya telah gagal bikin video klip di Bekasi Senen dan Selasa besok. Harusnya video klip di Monas. Jadi, saya dirugikan polisi karena ditangkap dan tidak jadi bikin video klip,” paparnya.

[Baca Juga -” DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Biaya Urus STNK & BPKB“]

Dhani menambahkan, seharusnya dia menjalani pemeriksaan pada Selasa 3 Januari 2017. Namun, dia meminta penjadwalan ulang karena tidak bisa menjalani pemeriksaan hingga malam lantaran ada agenda kampanye di Bekasi, Jawa Barat.

Polisi pun menjadwalkan pemeriksaan pada hari ini pukul 10.00 WIB. Namun, Dhani baru mendatangi Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekira pukul 17.00 WIB.

“Seenaknya saya saja (mau datang jam berapa). Wartawan enggak boleh tahu. Itu kan urusan dalaman saya,” tandasnya.

Diberitahukan, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember 2016 pagi atau sesaat jelang aksi damai 212 di Monas, Jakarta Pusat. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh tersangka yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri dijerat dengan Pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP tentang Makar. Namun, mereka langsung dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 24 jam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani yang dalam penangkapan tersebut ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo berdasarkan Pasal 207 KUHP.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar masih ditahan di Polda Metro Jaya hingga saat ini. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Komplotan Dukun Palsu di Bandung Tipu Korbannya Ratusan Juta

BeritaBintang –Petugas dari Polsek Padalarang berhasil mengamankan dua dari lima tersangka dukun palsu yang berhasil menipu korbannya hingga ratusan juta rupiah.

Kapolsek Padalarang, Suherman mengatakan, kedua tersangka yang ditangkap yakni berinsial L dan G. Sementara tiga orang yang masih dalam pengejaran pihaknya yaitu TG, Ag, dan An.

“Mereka melakukan penipuan di kawasan Kota Baru Parahyangan Kompleks Pitaloka. Dari korban di sana, pelaku berhasil mendapatkan uang sebesar Rp98 juta,” kata Suherman, seperti dikutip dari TaruhanBolaJudiOnline, Rabu (15/6/ 2016).

Suherman mengatakan, dalam melakukan aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai dukun yang bisa menarik uang gaib di rumah korban yang diisukan memang bernuansa gaib. Dengan memanfaatkan isu tersebut, pelaku menggunakan tipu muslihatnya untuk mengelabui korban.

Berbekal perlengkapan minyak, dupa, dan kain, komplotan ini berpura-pura melakukan ritual  agar korban percaya. Seperti terkena hipnosis, korban langsung percaya dengan pelaku, termasuk ketika komplotan ini meminta uang Rp98 juta milik korban.

“Akhirnya, uang itu langsung dibawa kabur oleh pelaku,” ujarnya.

Menurut Suherman, selain di Kota Baru Parahyangan, komplotan ini sebelumnya juga berhasil menipu korban di daerah Cisarua dan Padalarang, dengan kerugian korban masing-masing sebesar Rp25 juta.

Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam Pasal 378 jo Pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan atau Penggelapan, dengan ancaman empat tahun penjara.

Jadi Tersangka, Bareskrim Akan Panggil Bupati Seruyan

BeritaBintang –Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memanggil Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Sudarsono sebagai tersangka atas dugaan penggelapan barang hasil sitaan yang membuat barang sitaan tersebut tidak dapat dipergunakan.

Pemanggilan sebagai tersangka ini dilakukan setelah pada 14 Maret 2016 lalu Bareskrim menetapkan Sudarsono sebagai tersangka bersama dengan Kadishukominfo Pincianto dan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (DPKAD), Taruna Jaya.

“Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penyembunyian barang sitaan sehingga tidak dapat dipakai sebagaimana diatur dalam pasal 231 KUHP atau pasal 372 KUHP,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Adrianto saat dihubungi, Kamis (24/3/2016).

Agus menuturkan Sudarsono akan dipanggil Bareskrim untuk dimintakan keterangannya, namun belum diketahui waktu pemanggilannya. Pasalnya Bareskrim masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memanggil Sudarsono.

“Ya sudah jadi tersangka. Untuk pemanggilan (Sudarsono) ada mekanismenya melalui izin Mendagri. Surat pemanggilan sudah saya tandatangani dan dikirim,” kata Agus.

Sementara untuk kedua tersangka lainnya, yakni Picianto dan Taruna Jaya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim. “Sudah kita periksa kemarin untuk dua tersangka lainnya,” tegas Agus.

Kasus ini bermula saat Pengadilan Negeri Sampit memenangkan sengketa perdata PT Swakarya Jaya melawan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dan Bupati Seruyan.

Pengadilan menyatakan penggugat wajib membayar sisa pekerjaan proyek pembangunan pelabuhan laut Teluk Sigintung sebesar Rp 34.747.400.000.

Namun, dalam perjalanannya, dana sita eksekusi yang sudah disetujui DPRD dan tersedia di DIPA Dishubkominfo tahun 2015 itu, dihilangkan dan diubah untuk peruntukan lain oleh para pelaku.

Direktur Utama Swakarya Jaya, Tjiu Miming Aprilyanto melalui kuasa hukumnya, A Ruzeli akhirnya melaporkan dugaan penyelewengan ini ke Bareskrim dengan nomor laporan LP/1106/IX/2015/Bareskrim tertanggal 21 September 2015.

Pengacara Jessica Enggan Ajukan Penangguhan Penahanan

BeritaBintang –    Usai diperiksa selama 12 jam, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, akhirnya menahan Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin yang tewas usai menenggak kopi yang dicampuri sianida di Cafe Olivier, Grand Indonesia, 6 Januari 2016 lalu selama 20 hari.

Pengacara Jessica, Yudi Wibowo usai mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan menjelaskan pihaknya tak akan mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya yang disangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan bisa dikenakan hukuman maksimal yakni hukuman mati.

“Saya enggak ajukan (penangguhan penahanan),” ujar Yudi singkat kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (30/1/2016).

Yudi tak menjelaskan alasan dirinya tak mengajukan penangguhan penahanan. Ia malah memprotes tindakan kepolisian yang tak memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya itu. Menurutnya, polisi memberikan alasan akan memberikan salinan BAP bila penyidikan terhadap Jessica telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P21.

“Saya tidak dikasih copy BAP tersangka. Ditunggu sampai P21 katanya. Itu melanggar KUHP. Seharusnya penasihat hukum diberikan salinan BAP,” tegas Yudi.

Yudi merasa kepolisian takut untuk bisa membuktikan keterlibatan Jessica dalam pembunuhan itu. “Kenapa, (polisi) takut? Jangan takut. (Pengacara) harus diberi salinan (BAP),” tantang Yudi.

”Masa Pembunuh Keji Menangis di Depan Umum”

BeritaBintang – Aparat Polda Metro Jaya menghadirkan Agus Darmawan alias AD (39), pelaku pembunuhan dan pencabulan anak perempuan, PNF alias Eneng (9), saat pengumuman pengungkapan kasus di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (10/10/2015).

Berdasarkan pemantauan, Agus berpostur tegap dan tinggi. Dia memakai baju tahanan berwarna oranye dan memakai masker penutup wajah berwarna hitam.

Dia bertubuh kekar seperti aparat kepolisian berpakaian seragam lengkap dengan senjata yang mengawalnya.

Saat diperlihatkan kepada awak media, dia hanya tertunduk. Dia berdiri di belakang tempat duduk Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti, dan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Rudy Heriyanto.

Aparat kepolisian yang mengawal dia segera membenarkan posisi Agus berdiri. Selang beberapa menit kemudian, dia kembali dibawa ke ruang tahanan.

Saat dibawa terlihat Agus mengangguk-anggukkan kepala dan badan bergetar seperti orang menangis.

Seketika, pembunuh sadis tersebut menjadi bahan celaan. “Masa bisa bunuh orang secara keji, sekarang malah menangis,” ujar salah satu pria.

Sampai saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif kepad Agus. Atas perbuatan itu, dia dijerat pasal 340 KUHP juncto pasal 338 KUHP juncto pasal 76 D juncto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup.

Limbad Tutup Opsi Damai ke Orang yang Menuduhnya Curi Mobil

BeritaBintang – Pesulap Limbad kesal dituding mencuri sebuah mobil dari apartemen pria bernama Ibrahim.

Terlebih, Limbad sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Merasa tidak mengambil apapun seperti yang sudah dituduhkan Ibrahim, Limbad, melalui pengacaranya, siap membuat laporan balik.

“Binatang saja kalau diinjak sakit, apalagi manusia. Jelas merasa dirugikan dan terganggu. Apalagi imej jadi rusak kan. Jadi ya kalau dikatakan rugi, pasti, dan kita akan tindak lanjuti,” kata kata kuasa hukum Limbad, Muhammad Zakir Rasyidin,

Pihak Limbad sudah menutup jalur damai dengan Ibrahim. Ia tak mau membicarakan hal ini lebih jauh, dan malah ingin sessegera mungkin melaporkan Ibrahim.

“Enggak lah (tak ada musyawarah), buat apa? Dia sudah jelas salah. Mengada-ada itu, enggak perlu, Kita pasti lapor, secepatnya.” tambahnya.

Meski udah bertekad bulat untuk sesegera mungkin lapor polisi, pengacara Limbad belum memastikan kapan pihaknya akan berencana membuat laporan. Menurutnya, mereka akan lebih dulu berembuk, agar tepat sasaran.

“Kita ikuti prosedur. Kita akan tempuh pelaporan sesuai pasal 310 dan pasal 311 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Masih dalam tahap dirundingkan. Kita tidak mau grasak-grusuk, karena ini sudah pasti merugikan,” kata Zakir.