KPUD

Selama Kampanye, Ahok Dilarang Sentuh Fasilitas Negara

BeritaBintangSelama Kampanye, Ahok Dilarang Sentuh Fasilitas Negara

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyatakan, setelah rapat pleno KPUD DKI Jakarta yang menetapkan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, kandidat petahana diwajibkan cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

“Selama cuti, petahana tak boleh melakukan dua hal. Biaya cuti di luar tanggungan negara. Kedua, tak boleh menggunakan fasilitas pemda untuk kegiatan apapun. Ini sudah jelas diatur dalam regulasi,” kata Adi Prayitno, Minggu (5/3/2017).

Adi menegaskan, jika KPUD DKI sudah menetapkan paslon dan menyelesaikan rapat pleno, maka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diwajibkan untuk cuti karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang.

“Sementara terkait dengan kewajiban Cuti Ahok dalam putaran kedua pilkada DKI sudah diatur dalam UU Pilkada. Petahana yang mencalonkan kembali untuk wilayah yang sama maka wajib selama kampanye. Kampanye putaran kedua pilkada DKI Jakarta dimulai 3 hari setelah KPUD mengadakan sidang pleno untuk putaran kedua yang dilakukan malam ini, 4 Maret. Artinya, sejak tanggal 7 maret hingga 15 April memasuki masa kampanye putaran kedua dimana petahana harus cuti,” tutupnya.

[Baca Juga -“PBNU Minta Pemerintah Tagih Janji Arab Saudi soal Santunan untuk Korban Crane“]

Sebelumnya, anggota KPUD Jakarta Betty Epsilon Idroos membacakan surat keputusan yang menetapkan kedua kandidat yang berhak mengikuti proses pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua.

Betty menyatakan dari hasil rekapitulasi suara, telah diketahui dua kandidat yang wajib mengikuti proses di putaran kedua, yakni kandidat dengan perolehan suara tertinggi yakni Ahok-Djarot sedangkan nomor urut dua yakni pasangan Anies-Sandi.

Hasil dari proses rekapitulasi itu yakni, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono–Sylviana Murni mendapatkan suara 937.955 dengan presentase 17,07 %, pasangan Basuki Tjahaha Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful Hidayat memperoleh 2.364.577 dengan presentae 42,99 %, sedangkan pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno memperoleh 2.197.333 dengan presentase 39,95 %.

“Pasangan yang memperoleh suara pertama dan kedua, wajib ikut proses putaran kedua,” demikian keterangan Betty saat sidang penetapan KPU di Hotel Borobudur, Sabtu 4 Maret 2017.

Ingat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!

BeritaBintangIngat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!

Isu akan adanya permainan politik uang (money politics) menjelang Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 santer terdengar. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memerintahkan jajarannya agar bersikap tegas terhadap pelaku politik uang.

Ia mengimbau kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim suksesnya di Pilgub DKI untuk tidak melakukan praktik politik uang.

“Kita sudah ada informasi intelijen akan ada money politics. Semua yang berkaitan dengan money politik tangkap itu. Koordinasikan dengan Bawaslu,” kata Iriawan saat memberi arahan kepada pasukannya dalam apel di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

[Baca Juga -“GPNF MUI Buka-bukaan soal Dana Aksi 411 dan 212“]

Mantan Kadiv Propam Polri ini menegaskan, jalannya Pilgub DKI Jakarta tidak boleh dikotori dengan kegiatan praktik politik uang.

“Informasi yang sudah ada saya sampaikan. Tolong media tulis jangan coba-coba money politics di Jakarta. Saya akan lakukan proses hukum bagi yang coba-coba money politik,” katanya.

Selain itu, Iriawan juga meminta kepada pasukan gabungan TNI-Polri, agara melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap proses perhitungan suara.

“Mulai dari proses perhitungan suara, proses dari penerimaan TPS ke TPS sampai ke KPUD saya minta diamankan. Nanti dikawal. Saya minta unsur Babinsa untuk mengawal saya. Tidak ada yang boleh melarang TNI masuk TPS,” tegasnya.

Pengamat: Publik Curiga Pemerintah Dukung Pasangan Tertentu di Pilgub DKI

BeritaBintangPengamat: Publik Curiga Pemerintah Dukung Pasangan Tertentu di Pilgub DKI

KPU DKI dan Bawaslu DKI diharapkan menjadi “wasit” yang adil dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilgub DKI 2017. Pasalnya, saat ini negara dinilai tengah dicurigai publik lantaran diduga mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

‎Hal itu seperti diungkapkan Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti.

“Posisi negara itu dicurigai oleh publik ‎mendukung pasangan tertentu di Pilgub DKI ini, tetapi garda terdepannya harus KPUD dan Bawaslu (DKI),” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Guntur, Jakarta Selatan.

[Baca Juga -“SBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal“]

Direktur Lingkar Madani (LIMA) ini menerangkan, kejujuran dan kompetensi harus dipegang betul oleh dua instansi penyelenggara dan pengawas pemilu Ibu Kota tersebut. Contohnya adalah soal pemilih yang tidak terdaftar. Ray menerangkan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan tidak boleh ada warga negara yang dibuang hak pilihnya karena alasan administratif.

“Misal KTP itu kan yang buat pemerintah.‎ Kartu Keluarga juga kan pemerintah (yang buat). Jadi, kewajiban administratif yang tidak ditanggungkan oleh dirinya tidak boleh digugurkan haknya,” tuturnya.

‎Oleh karena itu, saat ini KPU dan Bawaslu yang diharapkan dapat menjadi penengah dari ketidakadilan elektoral yang mungkin sedang terjadi.

“Tinggal KPU dan Bawaslu yang menjadi wasit paling utama,” ujarnya.