KPU

Sikap Agus Akui Kekalahan di Pilgub DKI, Dinilai Pendidikan Politik yang Baik untuk Masyarakat

BeritaBintangSikap Agus Akui Kekalahan di Pilgub DKI, Dinilai Pendidikan Politik yang Baik untuk Masyarakat

Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan aksi calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono yang telah menyatakan pengakuan atas kekalahanan secara kesatria dalam perebutan di Pilgub DKI merupakan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Meski pernyataan Agus dinilai terlalu dini atas pengakuan kekalahannya, pasalnya perolehan hasil pemungutan suara dari KPU belum diumumkan secara resmi atas kekalahannya.

“Jadi begini kalau dilihat dari hampir setiap lembaga survei, Jadi tentu tidak perlu lama-lama harus menunggu,” katanya melalui sambungan telepon disela-sela diskusi Redbons yang betajuk ‘Menakar Peta Politik Pascapencoblosan’ di Gedung MNC News Center.

[Baca Juga -“Bola” Pilgub DKI Putaran Kedua Ada di Tangan SBY“]

Adapun untuk melakukan ucapan selamat terhadap kedua paslon yang lolos ke putaran kedua dalam Pilgub DKI yakni pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot dan Paslon Anies – Sandi hal itu dianggap kedewasaan dan pendidikan politik yang baik bagi seluruh masyarakat Jakarta.

“Itu bagian pendidikan politik yang baik bahwa kompetisi ini. Kan ada yang menang ada yang kalah, yang kalah menghubungi Ahok dan Anies, ini dalam menjaga proses demokrasi, ini hal yang baik,” tuturnya.

Saat disinggung kemana suara Agus akan berlabuh, Didi mengaku hal itu belum diputuskan, mengingat dirinya akan melakukan konsolidasi dengan partai pendukung AHY terlebih dahulu.

“Kami belum memutuskan yang mana diantara dua paslon yang paling klop dimata kami. Namun yang utamakan aspirasi rakyat, ini perlu waktu,” tutupnya.

Ada Promo Belanja Bagi yang Ikut ‘Nyoblos’ Pilkada

BeritaBintangAda Promo Belanja Bagi yang Ikut ‘Nyoblos’ Pilkada

Sejumlah perusahaan e-commerce turut merayakan semarak pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada Rabu (15/2).

Beberapa di antaranya memberikan promo khusus atau diskon belanja bagi yang telah memberikan suara dengan cara menunjukkan jari yang sudah terkena tinta, sebagai bukti telah menggunakan hak pilih. Di antara perusahaan itu, ada Blibli.com dan Bhinneka.com.

Bertajuk Belanja Pake Jempol, Blibli memberikan kesempatan pada publik untuk mendapatkan potongan belanja sebesar Rp 200.000 untuk pembelanjaan di kategori handphone, tablet, komputer, laptop serta peralatan elektronik. Caranya, publik membagi foto jempol bertinta via Instagram dan Twitter dengan hashtag #BelanjaPakeJempol dan #AntiGolput.

“Ini ajakan supaya jangan golput, caranya mudah dengan membagi foto jari bertinta usai mereka coblos, dan membaginya di media sosial,” ujar Dewi Retno Siregar, PR Blibli.com, saat dihubungi Rabu (15/2).

Voucher tadi menurut Dewi bisa ditukarkan hingga 28 Februari mendatang. Walau tidak resmi bekerja sama dengan KPU, Dewi menyebut promo tersebut tidak terbatas di DKI Jakarta saja.

Baca Juga: ” Ahok Optimis Menang Putaran Pertama

“Setiap daerah yang menggelar pilkada juga bisa mengambil diskon itu,” ungkapnya.

Sementara, Bhinneka membagikan kupon belanja sebesar Rp50 ribu untuk mereka yang menyumbang suara di Pilkada kali ini. Hanya saja diskon Bhinneka hanya berlaku sampai hari ini, Rabu (15/2). Sama seperti Blibli, diskon Bhinneka juga berlaku di semua tempat yang menyelenggarakan pemungutan suara di daerahnya.

Selain dua e-commerce tadi, sejumlah perusahaan berbasis teknologi seperti Grab dan Uber juga tak ketinggalan memberikan promo Pilkada.

Aplikasi Grab lewat promonya Grab Your Vote menyediakan layanan gratis naik Grab ke tempat pemilihan, dan dapat digunakan pulang-pergi karena gratis dua kali hingga Rp 15.000 naik grab bike, car, atau taksi. Promo ini berlaku untuk cara pembayaran tunai ataupun menggunakan GrabPay.

Sementara, Uber memberikan UberCredit hingga Rp 500.000 lewat promonya UberPilih. Dalam aturannya, buat yang menggunakan hak pilih, dapat mem-follow akun Instagram @Uber_IDN, upload foto jari yang sudah dicelupkan tinta ungu saat dalam perjalanan Uber, dan tag akun dengan tagar #UberPILIH.

Ketua KPU DKI: Daripada Demo, Lebih Baik Berdoa di Rumah

BeritaBintangKetua KPU DKI: Daripada Demo, Lebih Baik Berdoa di Rumah

Masa tenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta seluruh elemen masyarakat dilarang untuk menggelar aksi demonstrasi. Adapun masa tenang akan diterapkan sejak 12-14 Februari 2017.

“Intinya tidak boleh, berdoa di rumah sajalah,” kata Ketua KPU DKI Sumarno saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Alasannya, kata Sumarno, hal tersebut bisa mengganggu jalannya ketertiban dan keamanan dari pilkada itu sendiri.

[Baca Juga –“Polisi Harus Memeriksa HP SBY”]

Tak hanya demo yang dilarang, Sumarno mengajak seluruh kandidat yang bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta tak melakukan kampanye saat masa tenang.

“Selama minggu tenang tidak boleh ada kegiataan yang bersifat kampanye dari paslon bahkan masyarakat,” ujar Sumarno.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, hingga saat ini belum ada informasi dari elemen masyarakat yang akan menggelar demonstrasi.

Namun, sambung Argo, akan ada komunikasi lebih lanjut mengenai apakah demonstrasi di masa tenang diizinkan untuk dilaksanakan dengan pihak penyelenggara pemilu.

“Nanti kita lihat undang-undang bagaimana boleh atau tidak nanti KPU yang bicara,” ujar Argo.

PAN: Jika Tak ada Calon Juga, Tunda 2017

BeritaBintang – Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah setelah kembali dibuka pendaftaran 9-11 Agustus.

Menurut Viva Yoga Mauladi, Ketua Bapilu DPP PAN kepada Tribun, Kamis (6/8/2015), jika sampai batas waktu masih ada daerah hanya satu pasangan calon, maka sebaiknya diundur sampai pilkada 2017.

Lebih lanjut terkait pejabat yang akan memimpin di daerah yang diundur Pilkadanya, Menurut dia tidak ada persoalan jika pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang sudah sering dilakukan oleh pemerintah pusat atau provinsi diangkat untuk tugas tersebut.

“Tetapi biasanya untuk kasus karena kepala daerahnya berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau kasus hukum karena korupsi. Mekanisme, prosedur, dan tata laksana pemerintahan sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut untuk mendukung keputusan KPU, kata dia, PAN akan terus mendorong penyelenggaraan Pilkada sebagai sarana penjelmaan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan langsung. PAN sebagai bagian dari alat negara akan memfungsikan peran itu.

Di tujuh daerah itu, imbuhya, konfigurasi politik tiap daerah berbeda-beda. Tidak relevan lagi jika ditarik ke political blocking koalisi Merah Putih (KMP) Versus Koalisi Indonesia Hebat (KIH), karena tidak kontekstual dengan kenyataan politik di daerah.

“PAN akan terus menjalin komunikasi untuk membangun koalisi partai karena PAN tidak dapat mengusung pasangan calon sendiri sesuai UU Nomer 8 Tahun 2015,” katanya.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik menyatakan bahwa KPU menerima rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilu melalui surat Nomor : 0213/Bawaslu/VIII/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 perihal perpanjangan kembali waktu pendaftaran calon peserta pilkada pada tujuh kabupaten/kota yang masih memiliki calon tunggal.

“Sudah tiga tahun terakhir kami terima rekomendasi dari Bawaslu dan berdasar UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, kami menerima dan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelas Husni pada konfrensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (8/6/2015).

Husni juga mengatakan bahwa seluruh keputusan yang diambil oleh KPU, sudah melalui koordinasi antar komisioner dan perangkat penyelenggara pemilu lainnya.

“Kami meyakini bahwa semua putusan yang kami buat saat ini sudah benar dan tidak ada yang dilanggar,” kata Husni.

Berjuang demi syahwat, Partai Seks Australia dijegal

BeritaBintang – Komisi Pemilihan Umum Australia mencoret Partai Seks Australia (ASP) dari daftar berhak berlaga dalam pemungutan suara. Dengan demikian, organisasi politik nyeleneh itu tak lagi punya kekuatan politik di parlemen.

Keputusan KPU Australia itu muncul dua hari lalu. Alasannya, ASP tak punya minimal 550 anggota resmi di seantero Negeri Kanguru. “Jumlah anggota partai itu tidak mencukupi untuk mendaftar dalam pemilu,” tulis keterangan resmi KPU Australia.

Kebijakan itu sontak diprotes oleh pendukung Partai Seks. Viona Patten, wakil ASP yang berhasil lolos ke parlemen mewakili Negara Bagian Victoria pada 2009, menyatakan kebijakan wasit pemilu tidak adil. Ratusan pendukung memprotes kebijakan itu melalui petisi daring.

“KPU Australia justru membuat pendukung kami bergerak. Kami mendapat tambahan anggota baru dalam waktu singkat. Akan kami buktikan bahwa partai seks patut berlaga di pemilu,” ujarnya.

Partai Seks Australia didirikan pada 2009. Para pendirinya adalah tokoh-tokoh dari industri hiburan esek-esek dan film dewasa Australia, di bawah naungan Eros Foundation.

Ideologi mereka adalah pembebasan syahwat secara fundamental di Negeri Kanguru. Patten menyatakan partainya memperjuangkan penghapusan sensor, diskriminasi, dan kesamaan hak di semua kalangan.

Lebih dari itu, walau diisi anggota yang mendukung industri syahwat, ASP mengklaim mereka mengecam setiap kekerasan dan pelecehan seksual di bawah umur. Mereka pun mendukung pemberdayaan kaum difabel.

“Kami sangat serius memperjuangkan hak seks bagi semua,” tulis kaos para pendukung partai itu setiap hari pemungutan suara. Namun pada pemilu terakhir, ASP hanya mendulang 1,9 persen dukungan secara nasional. Alhasil, partai ini tidak mampu meloloskan calonnya hingga ke tingkat parlemen nasional.

Juru bicara ASP Robbie Swan menilai partainya dikadali aturan pemilu Australia. Sejak awal, partai kecil memang tidak diizinkan hidup.

“Partai besar mendapat kemudahan untuk memeriksa daftar anggotanya dan memenuhi persyaratan minimal 550 anggota. Tapi kami yakin bisa memenuhi persyaratan KPU dan terdaftar lagi untuk pemilu berikutnya,” ungkapnya.