Kapolda Jabar

Ruhut Sebut Banyak SKPD Pemprov DKI Tak Suka Ahok

BeritaBintangRuhut Sebut Banyak SKPD Pemprov DKI Tak Suka Ahok

Juru bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot Ruhut Sitompul mengatakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut dua itu sudah terbukti kredibilitasnya dalam memimpin Ibu Kota.

Hal itu terlihat dari langkah mereka yang telah banyak memecat birokrat yang terlibat korupsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pejabat SKPD di DKI banyak yang melakukan korupsi. Sudah jelas kami tegas menolak koruptor menjabat di SKPD yang hanya menghabiskan uang rakyat,” ujar Ruhut saat menghadiri diskusi Redbons yang bertajuk ‘Debat kedua Cagub -Cawagub, Siapa Unggul?’ di Kantor Redaksi.

[Baca Juga -“Kapolda Jabar: Kemungkinan Besar Habib Rizieq Akan Jadi Tersangka“]

Menurutnya, banyak pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menolak keberadaan mantan Bupati Belitung Timur itu menjabat kembali menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. Pasalnya, banyak penghasilan mereka berkurang selama Ahok menjabat.

“Orang baik seperti Ahok pasti akan dibenci di negeri ini, soalnya kan mereka sudah terbiasa dengan kerja santai tapi mendapatkan banyak uang,” sindirnya.

Pegawai SKPD DKI, lanjut dia, harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas karena jika tidak seperti itu maka yang masyarakat yang menjadi korban dari ulah pegawai yang malas.

“Mereka itu pelayan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mengabdikan hidupnya untuk melayani warganya,” tandasnya.

Kapolda Jabar: Kemungkinan Besar Habib Rizieq Akan Jadi Tersangka

BeritaBintangKapolda Jabar: Kemungkinan Besar Habib Rizieq Akan Jadi Tersangka

Kendati sudah melakukan gelar perkara kasus dugaan penodaan Pancasila dengan terlapor Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat belum menetapkan tersangkanya.

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengatakan, Rizieq berpotensi besar ditetapkan sebagai tersangka.

“Kemungkinan besar akan menjadi tersangka. Sekarang ya sudah 99 persen lah, tinggal satu persen lagi. Hanya tinggal menunggu keterkaitan antara satu bukti dengan bukti yang lain yang lebih kuat,” kata Anton di Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mantan Kadiv Humas Polri itu menambahkan pihaknya masih mengumpulkan semua bukti-bukti. Di mana penyidik juga akan kembali melakukan gelar perkara kasus itu.

[Baca Juga -“Amankan Perayaan Imlek, 4.287 Polisi Diterjunkan di Sumut“]

“Karena kita tidak ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka itu berdasarkan subjektivitas. Tapi harus berdasarkan bukti-bukti hukum yang autentik. Yang baik bukti materil dan inmateril,” ujar Anton.

Namun Anton enggan menyampaikan kapan Rizieq selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka. “Ya, secepat mungkin ya,” ujar Anton.

Sebagaimana diketahui kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno merupakan laporan Sukmawati Soekarnoputri. Pangkalnya video Rizieq ketika ceramah di Lapangan Gasibu, Kota Bandung.

Usai diperiksa sebagai saksi terlapor, Rizieq membantah melakukan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno. Dia juga meragukan keaslian video yang dijadikan alat bukti.

Kapolda Jabar: Kalau Habib Rizieq Mau Jadi Kapolda Silakan, tapi Sekolah Dulu

BeritaBintangKapolda Jabar: Kalau Habib Rizieq Mau Jadi Kapolda Silakan, tapi Sekolah Dulu

Front Pembela Islam (FPI) gencar menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan pascabentrok dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Imam Besar FPI Habib Rizieq menuding Anton membekingi ormas GMBI. Apa reaksi Anton?

“Kalau saya mau dicopot silakan saja, kalau pengen saya berikan. Habib Rizieq (kalau) mau jadi kapolda saya berikan, tapi Lemhanas dulu. Sekolah dulu, saya berikan sekarang juga,” ujar Anton di Bandung, Selasa (17/1/2017).

[Baca Juga -“Aksi 161 FPI, Wakapolda Metro Turut Hadir di Mabes Polri“]

Massa FPI pada Senin 16 Januari 2017 berdemo ke Mabes Polri, salah satunya menuntut Anton dicopot dari Kapolda Jawa Barat.

Anton mengatakan, dirinya bersedia dicopot dari jabatannya apabila ‎telah melakukan kesalahan dan mencemarkan nama baik institusi Polri. Pencopotannya juga harus sesuai mekanisme yakni lewat pimpinan. “Yang berikan (jabatan) itu adalah pimpinan, bukan pengadilan massa,” kata Anton.

Sebelumnya Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, untuk mencopot jabatan seseorang pejabat di lingkungan Polri ada mekanismenya. “Pencopotan sebagaimana tuntutan itu kita ada mekanismenya, jadi tidak serta merta seperti itu,” sebutnya.