Jelang Ramadhan

Jokowi Bisa Dimakzulkan Jika Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

BeritaBintangJokowi Bisa Dimakzulkan Jika Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra tidak setuju dengan usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, terkait pembubaran organisai massa, atau ormas melalui Keputusan Presiden, atau Keppres.

Menurut Yusril, usulan itu menyimpang jauh dari norma hukum positif yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, usai bertemu pimpinan redaksi media, lanjut Yusril, Joko Widodo mengatakan, akan menggebuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Membubarkan ormas dengan cara ‘menggebuk’, jika hal itu diartikan sebagai tindakan di luar hukum positif yang berlaku, akan membawa implikasi politik yang luas,” kata Yusril dalam keterangan persnya, Jumat 19 Mei 2017.

Implikasi itu, mengingat sumpah jabatan Presiden mengatakan, akan berlaku adil. Selain itu, dalam sumpah seorang Presiden itu adalah memegang teguh UUD 1945, undang-undang, dan segala peraturannya dengan selurus-lurusnya.

[Baca Juga -“Jelang Ramadhan, BBM Jenis Premium Langka di Panyabungan“]

“Pelanggaran sengaja atas sumpah jabatan, bisa membuka peluang bagi pemakzulan,” kata Yusril.

Maka, jika pembubaran ormas melalui Keppres, berarti tidak menunggu putusan pengadilan. Padahal, sesuai aturan di UU Nomor 17 Tahun 2013 itu, tidak bisa ormas dibubarkan tanpa persetujuan pengadilan.

Yusril menjelaskan, dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 1945, tidak ada tindakan penyelenggara negara yang dapat dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas.

“Karena itu, kita wajib mencegah dibukakannya pintu bagi Presiden untuk bertindak sewenang-wenang di luar hukum. Kecuali, ada situasi sangat genting yang memaksa presiden untuk mengambil langkah revolusioner dalam keadaan yang tidak normal untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” katanya.

Saat ini, pemerintah dalam posisi membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena diduga bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Namun, berdasarkan UU Ormas, tindakan pemerintah itu tidak bisa serta-merta berlaku, karena harus ada proses di pengadilan.

Jelang Ramadhan, BBM Jenis Premium Langka di Panyabungan

BeritaBintangJelang Ramadhan, BBM Jenis Premium Langka di Panyabungan

Antrean panjang mulai mewarnai hampir semua SPBU di Panyabungan Mandailing, Sumatera Utara.

Pasalnya Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya premium mulai langka. Hal tersebut membuat sejumlah pengendara mengeluh. “Parah, antrian BBM mulai terjadi lagi. Padahal pemerintah sudah berjanji pasokan BBM aman. Tetapi sekarang, hampir semua SPBU mulai antri lagi,” keluh Pako (27) sopir angkot kepada Okezone 17 Mei 2017.

Ditambahkan Irfan Lubis (19) warga Kota Siantar Panyabungan, pemerintah harus memperhatikan SPBU yang ada di Panyabungan.

“Ada saja SPBU yang masih melayani pembelian galon di luar untuk keperluan petani dan nelayan, hingga BBM lebih langka lagi,” tegasnya.

[Baca juga -“Firza Husein Jadi Tersangka, Polisi: Habib Rizieq Masih Saksi”]

Lanjut Irfan, dirinya berharap ada campur tangan pemerintah untuk memperhatikan kelangkaan BBM saat ini. “Apalagi saat-saat menjelang Ramadhan seperti ini,” keluhnya.

Sementara itu, petugas SPBU terlihat duduk santai sambil menunggu datangnya bahan bakar minyak (BBM) dari Sibolga ke Panyabungan.

“Dari tadi siang kami sudah memasang plank merk bertulisan ‘Premium Sedang Pengiriman’, namun warga tetap bertahan menunggu hingga malam ini. Bayo (25) petugas salah satu SPBU di Panyabungan.

Pantauan Judi Online di lapangan, antrean ada juga yang memilih meninggalkan SPBU dan rela mencari minyak eceran, sampai-sampai ada yang mendorong sepeda motornya.