Jaksa Agung

Tanggapan Wapres atas Deponering Dua Mantan Petinggi KPK

BeritaBintang –Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku menghormati keputusan Jaksa Agung, M Prasetyo yang mengeluarkan deponering atas kasus yang menimpa para mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

“Ya itu adalah kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung yang akan melaksanakannya. Artinya kita itu harus hormati,” kata JK di Wisma Kalla, Jakarta, Jumat 4 Maret 2016.
Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk mendeponering kasus dua mantan pimpinan KPK Samad dan Bambang. Alasannya demi kepentingan umum.
Keputusan deponering ini memang menjadi hak prerogatif Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Ia berharap keputusannya bisa dipahami dan diterima semua pihak.
Perkara yang membelit Samad, terkait dengan dugaan pemalsuan identitas. Adapun kasus yang menjerat Bambang, yaitu dugaan mengarahkan saksi agar memberikan keterangan palsu.

Istana pun Tak Tahu Jadwal Eksekusi Duo Bali Nine cs

BeritaBintang – Eksekusi duo Bali Nine dan para terpidana mati lainnya tak juga jelas. Pemerintah pun dianggap menggantung nasib 11 orang yang akan menghadapi eksekusi itu.

Dikonfirmasi terkait hal itu, pihak Istana Negara menyatakan sama sekali mengetahui jadwal pelaksanaan eksekusi. Seskab Andi Widjajanto menyatakan Presiden Joko Widodo tidak ikut campur dalam menentukan jadwal pelaksanaan hukuman mati.

“Eksekusi semua dikendalikan Jaksa Agung. Dari awal, Jaksa Agung tidak pernah memberitahukan kapan eksekusi akan dilaksanakan. Tergantung kesiapannya,” ujar Andi di Sabang, Aceh, Rabu, (11/3).

Andi menampik bahwa jadwal yang tidak jelas ini akibat Indonesia mendapat banyak tekanan dari luar negeri. Terutama dari pihak pemerintah Australia tempat duo Bali Nine Andrew Chan dan Myuran Sukumaran berasal.

Terakhir, kata dia, komunikasi presiden dengan pemerintah Australia hanya soal tawaran pertukaran napi yang sudah ditolak Indonesia.

“Ada hal-hal teknis dan regulasi yang harus diperdalam oleh Jaksa Agung. Pada dasarnya, tidak ada perubahan kebijakan dari presiden tentang ini dan seluruh pelaksanaan diserahkan ke Jaksa Agung,” tandas Andi.