Ini Hukumannya

Bank DKI Diduga Mobilisasi Massa, Pengamat: Itu Abuse of Power

BeritaBintang –  Bank DKI Diduga Mobilisasi Massa, Pengamat: Itu Abuse of Power

Menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, tersiar kabar adanya program bantuan dana senilai Rp600 ribu untuk masyarakat lanjut usia (lansia) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bantuan tersebut dapat dicairkan selama tiga bulan sekali sehingga menjadi Rp1.800.000 ke rekening Simpeda Bank DKI. Alhasil, dugaan mobilisasi masyarakat oleh Bank DKI tak terhindarkan karena sejumlah masyarakat pun berbondong-bondong datang ke Bank DKI untuk membuka rekening.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun menyatakan apabila dugaan tersebut benar adanya maka bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang.

“Wah, kalau itu benar terjadi itu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, apalagi ini menjelang hari pemilihan 19 April. Itu bisa masuk kategori abuse of power mas,” ujarnya kepada Judi Online, Jumat (14/4/2017).

[Baca Juga -“Ini Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI“]

Dikatakannya, bahwa abuse of power itu bisa dilacak dari ada atau tidaknya aktivitas mobilisasi massa yang dilakukan secara masif oleh aktor yang memiliki otoritas legal.

Untuk itu, ia berharap kepada Bawaslu DKI sebagai institusi yang mengawasi jalannya Pilkada DKI bisa merespons adanya dugaan keterlibatan dari Bank DKI.

“Saya kira Bawaslu penting untuk merespons ya apabila ada dugaan seperti itu. Poin kuncinya ada di mobilisasi yang menunjukan peran aktor yang memiliki otoritas legal. Karena hanya aktor otoritas legal yang bisa melakukan mobilisasi massa untuk program pemerintah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tim Anies-Sandi menyatakan telah mengantongi sejumlah barang bukti yang menunjukkan bahwa Bank DKI itu patut dicurigai terlibat mengkampanyekan paslon Ahok-Djarot dengan menerbitkan buku rekening Simpeda Bank DKI yang menjadi syarat pencairan dana bantuan bagi lansia.

Ini Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI

BeritaBintangIni Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI

Sejumlah ancaman pidana menanti pelaku yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi, serta paksaan kepada pemilih dan penyelenggaran pemilu dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagaimana diketahui, Rabu 19 April 2017 adalah hari pemungutan suara untuk putaran kedua ini.

“Saya ingatkan kepada mereka yang akan melakukan intimidasi, pengancaman, dan pemaksaan dapat dipersangkakan. Ini ada regulasi yang mengatur,” tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2017).

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota. Seperti yang diatur dalam Pasal 182a.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih bisa dipidana penjara paling sedikit 24 bulan dan paling banyak 72 bulan atau 6 tahun,” kata Iriawan.

[Baca Juga -“Kapolri: Teror ke Novel Baswedan Makin Rapatkan Hubungan Polri & KPK Ungkap Korupsi“]

Selanjutnya, sambung mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 178 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara hukuman 12 bulan dan 24 bulan.”

“Saya juga ingatkan berkaitan money politic Pasal 187 Ayat (1) berbunyi: ‘Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sehingga memengaruhi pemilih ancaman hukuman 36 bulan paling ringan paling lama 72 bulan’,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iriawan, jika ada tindakan kekerasan dan menghalang-halangi penyelenggara dalam pelaksaan tugasnya juga bisa dipidana dengan hukuman 24 bulan dan paling lama 38 bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 198a.