Ibu Kota

JJ Rizal: Wacana Pemindahan Ibu Kota Tak Terdiskusikan Secara Serius

BeritaBintangJJ Rizal: Wacana Pemindahan Ibu Kota Tak Terdiskusikan Secara Serius

Sejarawan JJ Rizal angkat bicara mengenai rencana Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke kota lain.

Menurut Rizal, rencana dan wacana mengenai pemindahan Ibu Kota sudah sedari dulu dimunculkan. Namun, Rizal menilai wacana dan rencana yang mengemuka tak pernah ada kejelasan dan tindak lanjut.

Rizal juga melihat, diskusi pemindahan Ibu Kota tak dibahas detail dan hanya berakhir pada wacana. Misalnya saja terkait opsi pemindahan, apakah dipindahkan secara menyeluruh atau hanya sebagian saja.

[Baca Juga -“Sambut Kedatangan Habib Rizieq, Polisi Siapkan Pengamanan Maksimal di Bandara Soekarno-Hatta“]

“Ide pindah Ibu Kota itu tidak terdiskusikan secara serius. Apakah dipindahkan secara keseluruhan seperti Brazil atau dipindahkan seperti Malaysia atau Belanda, ini yang mana?,” kata Rizal usai menjadi narasumber di program Talk To iNews, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, sejarawan muda itu juga menyinggung mengenai diskusi dan wawasan mengenai pernyataan Pendiri Bangsa Indonesia Ir Soekarno yang juga mengingingkan Ibu Kota pindah dari Jakarta. Rizal berpandangan ada kekeliruan membaca gagasan Soekarno.

Dia menilai, pemindahan Ibu Kota versi Soekarno itu adalah membagi beban ke kota lainnya yang ada di Jakarta. “Diskusi mengenai sejarah mengenai Bung Karno itu sama tidak seriusnya karena Bung karno tidak pernah membayangkan pindah Ibu Kota. Kalau pernah bayangkan dia koreksi pada tahun 1966,” tutur Rizal.

Sampah Jakarta Berkurang 3.000 Ton Selama Mudik Lebaran

BeritaBintangSampah Jakarta Berkurang 3.000 Ton Selama Mudik Lebaran 

Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Minggu 25 Juni 2017, ternyata berpengaruh pada jumlah volume sampah di Ibu Kota.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat sampah di Jakarta mengalami penurunan hingga 3.000 ton dari hari biasa.

“Berkurangnya volume sampah disebabkan berkurangnya aktivitas ekonomi dan perdagangan,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Senin 26 Juni 2017.

Isnawa mengatakan, hingga H-1 Lebaran jumlah sampah dari Jakarta yang kemudian dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, mencapai 3.955 ton. Namun, untuk keesokan harinya atau tepat di hari raya Idul Fitri sampah yang dikirim hanya sekitar 1.000 ton.

[Baca Juga -“Geledah Rumah Penyerang Mapolda Sumut, Densus 88 Temukan Buku dan Bendera ISIS“]

“Ini juga disebabkan dengan banyaknya warga Jakarta yang pulang kampung. Dengan begitu tidak banyak aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan warga,” ujarnya.

Walaupun diperkirakan sampah berkurang selama musim mudik ini, Isnawa menegaskan tetap menyiapkan armada dan personel yang bertugas untuk menangani masalah kebersihan di Jakarta.

Petugas kebersihan yang dikerahkan sebanyak 3.000 personel dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sampai Unit Pengelola Kebersihan (UPK) Badan Air.

“Sebanyak 3.000 pasukan oranye dan pasukan UPK Badan Air tetap stand by,” tandasnya.

Setya Novanto: Selamat Hari Buruh, Silakan Bersuara Namun Jaga Ketertiban

BeritaBintangSetya Novanto: Selamat Hari Buruh, Silakan Bersuara Namun Jaga Ketertiban

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Setya Novanto mengucapkan selamat hari buruh. Ia berharap buruh aksi buruh di jalanan dilakukan dengan damai dan tertib.

“Saya dengar hari ini ribuan para pekerja akan turun ke jalan untuk merayakan May Day, saya mengimbau agar aksi dilakukan damai, saling menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bersama,” pintanya dalam lewat keterangan pers yang diterima Judi Online, Senin (1/5/2017).

Unjuk rasa menurutnya adalah bagian dari negara yang berdemokrasi. Oleh karena itu dia tidak mempermasalahkan buruh bedemonstrasi ke jalan. Namun satu hal yang dimintanya ialah jangan sampai ada yang menodai aksi damai tersebut.

[Baca Juga -“Setelah Buron, Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Penusukan Anggota Paspampres“]

“Silakan bersuara karena hak untuk menyampaikan pendapat itu diperbolehkan, dilindungi, dan diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, jangan sampai terpengaruh atau terpancing oleh provokasi yang dapat menodai aksi damai ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi mengatakan, sekira 100 ribu buruh berkumpul di Ibu Kota untuk mengelar unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional.

Rusdi mengatakan, buruh tersebut berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon. Mereka berencana  meyampaikan aspirasi di depan Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Fahri Hamzah Usul Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden

BeritaBintangFahri Hamzah Usul Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden

Panasnya dinamika politik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu membuat Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan agar Gubernur DKI ditunjuk langsung oleh presiden.

Menurut Fahri, DKI harus memulai transformasi sebagai kota damai dan tenang yang tak perlu adanya persaingan politik untuk bisa memimpin Jakarta.

“Biarkan Jakarta sebagai kota yang paling tenang ya. Karena disini kota tempat berpikir dan mengambil keputusan dan memerlukan Jakarta yang tenang,” kata Fahri dalam diskusi Mahasiswa Komunikasi Politik Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana di Gedung DPR, Senayan Jakarta Pusat.

[Baca Juga -“Ambisi Tiongkok di Laut China Selatan Bisa Berimbas Internasionalisasi Perairan Indonesia“]

Menurut Fahri, Gubernur DKI secara tak langsung menjadi bagian dari kebutuhan presiden dalam membangun Ibu Kota. Idenya ini, sambungnya, sempat disampaikan ketika bertemu Presiden Joko Widodo.

“Saya juga pernah berseloroh kepada presiden tentang ini, dan presiden menanggapi ini positif. Sudahlah ya setelah selesai periode ini, Gubernur DKI itu harus orangnya presiden,” ucap Fahri.

Fahri mengatakan, usulan tersebut dapat dibahas dengan mengusulkan revisi undang-undang. “Daripada kita terlalu cepat mikirin perpindahan Ibu Kota, itu saja dulu supaya Jakarta jangan ribut,” pungkas Fahri.

Demi Kesetaraan Akses, Sandiaga Uno Dorong Gerakan Peduli Autisme

BeritaBintangDemi Kesetaraan Akses, Sandiaga Uno Dorong Gerakan Peduli Autisme

Calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mendorong adanya sebuah gerakan yang membuat orang lain untuk peduli terhadap nasib para penderita autisme agar diberikan kesetaraan akses di semua bidang.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam memperingati Hari Kesadaran Autisme yang jatuh pada 2 April.

“Di beberapa gerakan peduli autisme yang tentu selama ini kami dorong mereka diberikan kesetaraan akses di semua bidang termasuk dunia usaha dan pendidikan,” kata Sandiaga usai melakukan kegiatan jalan santai bersama keluarga besar Partai Gerindra Jakarta Selatan di GOR Jakagarsa‎, Minggu (2/4/2017).

Sandiaga mengaku telah mengkonsep sebuah program rumah autisme apabila terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 19 April 2017 mendatang.

[Baca Juga -“Anak Buah Tak Becus Ungkap Kasus Besar, Pak Kapolres Ngamuk“]

“Kita juga ada program yang sangat membantu, yaitu rumah autisme, kebetulan ada kerjasama dengan autisme memberikan perlindungan dan ada threatmen ternyata perkembangan teknologi bisa mengurangi autisme spektrum disorder,” ucap Sandiaga.

Sandiaga berharap, rumah autisme mampu meningkatkan kepedulian warga DKI terhadap para penderita autisme spektrum disorder yang ada di Ibu Kota.‎ “Jadi ke depan berharap pengidap autisme meningkatkan awardnes kepedulian warga terhadap autisme, kalau tidak hati-hati akan banyak kasus di Jakarta,” tambahnya.

Sandiaga menambahkan, bahwa gagasan rumah autisme tersebut akan ditargetkan berada di setiap kecamatan di Ibu Kota. “Ada yang sudah menggagas rumah autisme di masing-masing wilayah mulai per wilayah, kalau diturunkan bisa di setiap kecamatan,” tandasnya.

Pengamat: Publik Curiga Pemerintah Dukung Pasangan Tertentu di Pilgub DKI

BeritaBintangPengamat: Publik Curiga Pemerintah Dukung Pasangan Tertentu di Pilgub DKI

KPU DKI dan Bawaslu DKI diharapkan menjadi “wasit” yang adil dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pilgub DKI 2017. Pasalnya, saat ini negara dinilai tengah dicurigai publik lantaran diduga mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tertentu.

‎Hal itu seperti diungkapkan Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti.

“Posisi negara itu dicurigai oleh publik ‎mendukung pasangan tertentu di Pilgub DKI ini, tetapi garda terdepannya harus KPUD dan Bawaslu (DKI),” ujarnya dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Guntur, Jakarta Selatan.

[Baca Juga -“SBY Nilai Kasus Ahok Telah Dipolitisir sejak Awal“]

Direktur Lingkar Madani (LIMA) ini menerangkan, kejujuran dan kompetensi harus dipegang betul oleh dua instansi penyelenggara dan pengawas pemilu Ibu Kota tersebut. Contohnya adalah soal pemilih yang tidak terdaftar. Ray menerangkan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan tidak boleh ada warga negara yang dibuang hak pilihnya karena alasan administratif.

“Misal KTP itu kan yang buat pemerintah.‎ Kartu Keluarga juga kan pemerintah (yang buat). Jadi, kewajiban administratif yang tidak ditanggungkan oleh dirinya tidak boleh digugurkan haknya,” tuturnya.

‎Oleh karena itu, saat ini KPU dan Bawaslu yang diharapkan dapat menjadi penengah dari ketidakadilan elektoral yang mungkin sedang terjadi.

“Tinggal KPU dan Bawaslu yang menjadi wasit paling utama,” ujarnya.

Ruhut Sebut Banyak SKPD Pemprov DKI Tak Suka Ahok

BeritaBintangRuhut Sebut Banyak SKPD Pemprov DKI Tak Suka Ahok

Juru bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot Ruhut Sitompul mengatakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut dua itu sudah terbukti kredibilitasnya dalam memimpin Ibu Kota.

Hal itu terlihat dari langkah mereka yang telah banyak memecat birokrat yang terlibat korupsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Pejabat SKPD di DKI banyak yang melakukan korupsi. Sudah jelas kami tegas menolak koruptor menjabat di SKPD yang hanya menghabiskan uang rakyat,” ujar Ruhut saat menghadiri diskusi Redbons yang bertajuk ‘Debat kedua Cagub -Cawagub, Siapa Unggul?’ di Kantor Redaksi.

[Baca Juga -“Kapolda Jabar: Kemungkinan Besar Habib Rizieq Akan Jadi Tersangka“]

Menurutnya, banyak pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menolak keberadaan mantan Bupati Belitung Timur itu menjabat kembali menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. Pasalnya, banyak penghasilan mereka berkurang selama Ahok menjabat.

“Orang baik seperti Ahok pasti akan dibenci di negeri ini, soalnya kan mereka sudah terbiasa dengan kerja santai tapi mendapatkan banyak uang,” sindirnya.

Pegawai SKPD DKI, lanjut dia, harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang tegas karena jika tidak seperti itu maka yang masyarakat yang menjadi korban dari ulah pegawai yang malas.

“Mereka itu pelayan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mengabdikan hidupnya untuk melayani warganya,” tandasnya.

Dini Hari, Mobil Putih Seruduk Separator Busway di Depan Wisma BCA

BeritaBintang – Kecelakaan tunggal pada dini hari, kembali terjadi di Ibu Kota. Kali ini, sebuah mobil berwarna putih yang menabrak separator busway di depan Wisma BCA di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, Minggu (30/10/2016).

“Kecelakaan kendaraan menabrak pembatas di dpn BCA Jl. S. Parman Jakbar dan masih penanganan Polri,” tulis Agen Judi Online.

Kecelakaan tersebut dilaporkan terjadi pukul 02.06 dini hari. Nampak dari foto yang diungah, bagian depan mobil itu hancur. Posisi mobil itu pun juga melintang menghalangi jalur busway.

Belum diketahui apakah penyebab kecelakaan ini serta ada atau tidaknya korban jiwa. Petugas kepolisian masih melakukan proses evakuasi mobil naas tersebut.

Sebulan, Pelanggar Sistem Ganjil-Genap Hampir 10 Ribu Pengendara

BeritaBintang –   Sebulan dilakukan uji coba sistem ganjil-genap dalam berlalu lintas di Jakarta, polisi menemukan 9.823 pelanggar. Itu artinya jumlah pelanggar hampir 10 ribu.

“Sudah mencapai 9.823 pelanggar selama sebulan, itu peningkatan awal,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Syamsul Bahri di Pospol Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin (29/8/2016).

Namun secara bertahap selama sebulan ini, kemacetan di jalur ganjil-genap jadi berkurang. Seperti di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan kawasan patung kuda di dekat Monas. Selain itu kesadaran masyarakat untuk mematuhi sistem ganjil-genap juga bertambah.

“Namun akhir-akhir ini dalam satu hari, kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat. Sudah sadar,” ucap Syamsul.

Meski begitu ia berharap semua berkomitmen mengurangi kemacetan di Ibu Kota. “Harus bersama sama tangani kemacetan,” tutupnya.

Demokrat: Ahok Gagal Berantas Kemiskinan di Jakarta!

BeritaBintang –  Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gagal dalam mengatasi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini lantaran Badan Pusat Statistik merilis jumlah penduduk miskin di Ibu Kota meningkat 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada pertanyaan soal BPS tinggkat kemiskinan Jakarta malah meningkat, ini permasalahan selama ini publik melihat langkah tegas dia (Ahok) soal Tanah Abang dan Kalijodo. Tapi output utama adalah kesejahteraan masyarakat jadi saya belum melihat persoalan kesejahteraan ini sebagai masalah utama,” kata Didi dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (23/7/2016).

Ia melanjutkan, kenyataan yang sangat kontras jika kita melihat gedung-gedung mewah, Apartemen yang luar biasa. Tetapi, saat masuk ke dalam kampung di Jakarta masih banyak warga miskin.

“Dibalik gedung-gedung tinggi, mewahnya apartemen dan mal mewah. Dilihat dari atas kantong-kantong kemiskinan sangat banyak kita agak terlupakan gegap gempita banyak pro kontra Gubernur kita sekarang ini,” terang Didi.

Bagi Didi, gejolak ini sudah menakutkan bagi bangsa Indonesia. Mengingat Jakarta adalah pusat cerminan seluruh daerah yang ada di Indonesia.

“Ibu Kota jadi barometer seluruh Indonesia dan perhatian nasional. Masyarakat Jakarta harus sejahtera,” tukasnya.

Oleh karena itu, Didi menegaskan menjelang Pilkada DKI 2017 mendatang seluruh calon Gubernur harus menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti diketahui, BPS DKI mencatat pada bulan September 2015 penduduk miskin Jakarta mencapai 368.670 atau 3,61 persen dari total penduduk. Pada Maret 2016 meningkat menjadi 384.300 atau 3,75 persen, artinya naik menjadi 15.630 atau 0,14 persen.