Hotel Aryaduta

Panglima TNI: Narkoba Tidak Kalah Berbahaya dari Terorisme

BeritaBintangPanglima TNI: Narkoba Tidak Kalah Berbahaya dari Terorisme

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa ancaman narkoba bagi masyarakat tidak kalah berbahaya jika dibandingkan terorisme. Kedua tindak kriminal itu pun, tegas dia, wajib diwaspadai.

“Antara terorisme dan narkoba, dua-duanya perlu diwaspadai. Tapi yang sangat disayangkan terorisme yang lebih dibesar-besarkan, padahal narkoba tidak kalah berbahaya karena sudah sampai dimana-mana,” ujar Gatot di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017 malam.

Lebih lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menjelaskan bahwa setiap tahunnya sebanyak 15 ribu warga negara Indonesia meninggal dunia akibat narkoba.

“Dan jumlah yang meninggal ini setiap tahun meningkat terus. Sementara korban bom dari dulu hingga sekarang tidak sampai 1.500 orang. Ini makanya saya katakan narkoba juga menjadi ancaman besar bagi kita,” ungkap dia.

[Baca Juga -“Tolak Perppu Ormas Anti-Pancasila, Alumni 212 Lakukan Aksi Solidaritas“]

Apalagi kini, menurut Gatot, peredaran obat-obatan terlarang di Tanah Air berlangsung masif, sudah mencapai kawasan perkebunan dan daerah terluar.

“Dari Tiongkok masuk ke Indonesia menurut informasi itu 250 ton sabu. (Sebanyak) 1 ton sabu itu bisa dikonsumsi untuk 5 juta orang. Ini ancaman berat bagi kita,” tutur dia.

“Makanya 2 tahun yang lalu kami punya hukuman tambahan bagi anggota TNI yang terlibat narkoba, yaitu langsung dipecat. Bayangkan saja, kalau sedang sakau dan latihan menembak siapa pun bisa jadi korban. Daripada seperti itu, saya pecat saja,” ungkap Gatot.

Terkait penanganan kasus narkoba, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu di wilayah Serang, Banten, pada Kamis 13 Juli.

“Saya apresiasi kepolisian dan BNN. Pengungkapan jumlah sabu itu terbesar selama Indonesia berdiri,” pungkas dia.

Tax Amnesty Dinilai Tak Menggiurkan Wajib Pajak

BeritaBintang – Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Anggito Abimanyu menilai potensi kegagalan penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) bermuara pada minimnya kajian yang dilakukan pemerintah atas efektivitas kebijakan tersebut.

“Jangan-jangan ada unsur, lakukan dulu lihat hasilnya nanti,” kata Anggito kepada Link Alternatif di sela acara International Conference on Tax, Investment, and Business di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (24/5).

Belajar dari kegagalan sebelumnya, Anggito kembali meragukan efektivitas kebijakan tax amnesty kali ini. Pasalnya selain minim kajian, pemerintah juga membatasi lingkup pengampunan hanya pada pidana pajak, tidak untuk pidana lainnya.

“Tidak apa waktunya pendek, 3 bulan saja misalnya, asal aset hasil TPPU (tindak pidana pencucian uang) juga bisa. Dan itu sepertinya sudah mengerucut di DPR, tak hanya pidana pajak,” jelasnya.

Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) ini menilai semua itu merupakan dilema bagi pemerintah. Pasalnya, insentif fiskal bisa menjadi bonus yang besar bagi pengusaha untuk investasi, tetapi di sisi lain jadi ongkos penerimaan yang lebih besar bagi pemerintah.

Kepatuhan pajak yang rendah dan minimnya sumber daya manusia di bidang pajak juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Anggito memamaparkan dari total populasi penduduk 254,8 juta jiwa, hanya 44,8 juta orang yang bekerja atau punya pendapatan tetap.

Dari 44,8 juta jiwa populasi penduduk berpenghasilan, sedikitnya 26,9 juta penduduk masuk kategori pembayar pajak. Namun kenyataannya, hanya 10,29 juta jiwa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak atau punya NPWP. Sayangnya, yang benar-benar patuh membayar pajak hanya sekitar 1 juta orang.

Tidak Efektif

Selain itu, pria yang kini menjabat sebagai Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tersebut menilai secara keseluruhan insentif fiskal yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak efektif dalam meningkatkan investasi dan menambah basis WP baru.

“Kalau di negara maju, insentif pajak itu diikuti dengan bertambahnya jumlah wajib pajak. Kalau di Indonesia tidak,” ujarnya.

Anggito menilai ada yang salah dengan kebijakan insentif fiskal pemerintah selama ini karena tidak dibarengi dengan reformasi perpajakan.

“Di Indonesia, insentif pajak diberikan untuk sektor-sektor yang sedang drop, sehingga tidak menambah pemain baru. Sedangkan di negara maju justru di sektor-sektor baru yang belum dapat insentif sehingga basis pajaknya meningkat,” tuturnya.

Tya Arifin Dinikahi Pria Malaysia, Pesta Dirayakan di Palembang

BeritaBintang – Tya Arifin atau yang dikenal dengan nama Kinanti dalam perannya di sinetron Preman Pensiun menggelar pesta pernikah di Palembang, Kamis, (12/11/2015) malam.

Pesta yang digelar di Hotel Aryaduta ini dihadiri ribuan orang termasuk para artis pemeran dalam Preman Pensiun.

Hanya saja dalam pesta pernikahan Tya dengan pria asal negeri Jiran Malaysia Asyraf Khalid ini ibu tiri Asyrad, Siti Nurhaliza berhalangan hadir dikarenakan sakit.

Tya sendiri dalam wawancara mengatakan sangat bersyukur atas pesta pernikahannya.

Ditanya soal karir keartisannya, wanita kelahiran 22 Oktober 1994 ini mengungkapkan jika saat ini dirinya sudah melanjutkan perannya sebagai Kinanti anak Kang Bahar di Preman Pensiun.

“Sekarang sudah jalan, dan akan tayang tahun depan. Meskipun saya menikah, namun suami tetap memberikan izin,” ucapnya