Habib Rizieq

Pakar di PBB Minta Ahok Dibebaskan

BeritaBintangPakar di PBB Minta Ahok Dibebaskan

Para ahli dari PBB meminta agar Pemerintah Indonesia membebaskan Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini ditahan setelah divonis bersalah atas kasus penodaan agama.

“Alih-alih melawan ujaran kebencian, Indonesia justru membiarkan adanya intoleransi dan diskriminasi,” kata para ahli tersebut sebagaimana dikutip dari laman Agen Bola.

Para pakar demokrasi dan HAM tersebut menyampaikan pernyataan bersama yaitu perwakilan khusus untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan Ahmed Shaheed, ahli bidang kebebasan berekspresi David Kaye dan delegasi promosi demokrasi dan kesetaraan Alfred de Zayas.

[Baca Juga -“Raker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay“]

Sementara Ahok setelah divonis dua tahun penjara sempat mengajukan banding. Namun pada Selasa, 23 Mei 2017, Ahok memutuskan membatalkan pengajuan bandingnya dan menjalani hukuman.

Para pakar tersebut menilai, jikalau pemerintah tidak mengabulkan banding namun seharusnya segera memberikan pengampunan kepada Ahok. Pasalnya, Ahok dinilai hanya korban dari pasal karet tentang penodaan agama yang rawan politisasi dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat. Pemerintah juga diminta mencabut pasal tersebut agar tak menjadi preseden buruk.

“Kriminalisasi atas nama penodaan agama jelas melanggar kebebasan berpendapat dan akan bisa menargetkan orang-orang dari kalangan minoritas baik agama tradisional dan yang termarjinalkan,” demikian pernyataan dalam konferensi pers.

Mereka juga berharap Presiden Jokowi bisa merespons cepat soal aturan hukum yang dinilai makin banyak makan korban tersebut.

Raker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay

BeritaBintangRaker dengan Kapolri, Komisi II DPR Bahas Kekerasan Akpol, Habib Rizieq hingga Pesta Gay

Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya pada Selasa (23/5/2017) hari ini. Sejumlah persoalan yang sedang ramai akan ditanyakan wakil rakyat, seperti kasus kekerasan di Akademi Kepolisian.

“Ya mungkin kalau pun yang ramai, Akpol yang meninggal itu. Karena memang komisi III ada rencana untuk kunjungan spesifik. Sama seperti itu, pelakunya cukup banyak. Jangan sampai 14 orang itu ada anak jenderal dan kasusnya tidak bisa naik,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan, Seni 22 Mei 2017.

[Baca Juga -“Tolak Presidential Threshold, Margarito: Lihat Prancis, 11 Capres Tak Masalah“]

Trimedya menyebutkan, selain menanyakan masalah ini dalam rapat kerja, Komisi III juga akan meninjau langsung ke Komplek Akpol keesokan harinya. Selain kasus kekerasan di Akpol, dia menuturkan, rapat dengan Polri juga akan menanyakan kasus-kasus yang sedamg ramai dan menjadi sorotan, seperti masalah yang mengaitkan Habib Rizieq di mana sampai saat ini belum mau diperiksa sebagai saksi.

Soal penggerebekan lokasi pesta seks kaum gay di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, juga akan dibahas nanti. “Ya pasti ada yang nanya juga lah namanya juga rapat, apalagi masa sidang lalu nggak ada rapat dengan Kapolri. Pasti banyak pertanyaan dari kawan-kawan,” ucap Trimedya.

Diperiksa Polda Jabar, Habib Rizieq Bakal Didampingi Para Petinggi FPI

BeritaBintangDiperiksa Polda Jabar, Habib Rizieq Bakal Didampingi Para Petinggi FPI

Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Jawa Barat, Kiagus Muhammad Choiri mengatakan, Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab bakal didampingi para petinggi FPI saat memenuhi panggilan Polda Jawa Barat.

Menurut Kiagus, Habib Rizieq bakal memenuhi panggilan pada pagi ini. “Klien kami akan hadir di Mapolda Jabar pukul 09.00 WIB,” ujarnya melalui pesan singkat, Senin (13/2/2017).

[Baca Juga -“Ingat, Jangan Coba-Coba Lakukan Politik Uang di Pilgub DKI!“]

Kiagus memastikan, tak akan ada pengerahan massa ke Polda Jabar selama Habib Riziq menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila. Massa akan dikumpulkan di Masjid Pusdai untuk berzikir dan mendoakan Habib Rizieq.

“Tidak ada pengerahan massa apa pun ke Mapolda. Insya Allah saya akan mendahului kehadiran beliau (Habib Rizieq) di Mapolda Jabar,” tutupnya.

Rizieq menjadi tersangka dengan sangkaan Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

Kasus dugaan penodaan Pancasila itu dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri dengan menyerahkan rekaman video ceramah Habib Rizieq.

Polisi Resmi Tetapkan Habib Rizieq Tersangka Kasus Penistaan Pancasila

BeritaBintangPolisi Resmi Tetapkan Habib Rizieq Tersangka Kasus Penistaan Pancasila

Polisi resmi menetapkan status Habib Rizieq sebagai tersangka terkait kasus penistaan Pancasila, setelah tiga kali melakukan gelar perkara.

“Hasil gelar perkara semuanya sudah masuk unsur terpenuhi alat bukti, juga penetapan Rizieq Sihab naikan jadi tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.

Dikatakannya, setelah kurang lebih tujuh jam gelar perkara ketiga pada hari ini, dari hasil keterangan saksi-saksi maupun bukti dokumen yang dimiliki penyidik Polda Jabar, semua unsur gelar perkara terpenuhi. “Semua unsur diramu di Pasal 154 a KUHP dan 320 tentang penistaan lambang negara dan nama baik,” jelasnya.

[Baca Juga -“Awas! Pemerintah Harus Waspadai Ideologi Radikal yang Menyasar Perkantoran“]

Terkait bukti yang menguatkan Rizieq untuk menjadi tersangka, yakni dari keterangan saksi ahli yang menyebutkan adanya unsur yang menguatkan penistaan lambang negara. “Minta waktu seminggu ini untuk kita hadirkan dengan status tersangka,” ucapnya.

Meski begitu, pihaknya tidak melakukan penahanan, sebab, pasal yang diterapkan tak lebih dari lima tahun. “Di sini enggak ada penahanan, Pasal 154 itu 4 tahun dan 320 itu 9 bulan, di bawah 5 tahun enggak ada penahanan. Tapi status tersangka untuk di BAP mudah-mudahan seminggu layangkan pemanggilan,” katanya.

Jika nanti ada pelayangan gugatan ke sidang praperadilan, pihaknya mempersilakan pihak Rizieq melakukan hal tersebut. “Silakan, itu mekanisme hukum. Silakan, kita akan terima,” tandasnya.

Kapolda Jabar: Kalau Habib Rizieq Mau Jadi Kapolda Silakan, tapi Sekolah Dulu

BeritaBintangKapolda Jabar: Kalau Habib Rizieq Mau Jadi Kapolda Silakan, tapi Sekolah Dulu

Front Pembela Islam (FPI) gencar menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan pascabentrok dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Imam Besar FPI Habib Rizieq menuding Anton membekingi ormas GMBI. Apa reaksi Anton?

“Kalau saya mau dicopot silakan saja, kalau pengen saya berikan. Habib Rizieq (kalau) mau jadi kapolda saya berikan, tapi Lemhanas dulu. Sekolah dulu, saya berikan sekarang juga,” ujar Anton di Bandung, Selasa (17/1/2017).

[Baca Juga -“Aksi 161 FPI, Wakapolda Metro Turut Hadir di Mabes Polri“]

Massa FPI pada Senin 16 Januari 2017 berdemo ke Mabes Polri, salah satunya menuntut Anton dicopot dari Kapolda Jawa Barat.

Anton mengatakan, dirinya bersedia dicopot dari jabatannya apabila ‎telah melakukan kesalahan dan mencemarkan nama baik institusi Polri. Pencopotannya juga harus sesuai mekanisme yakni lewat pimpinan. “Yang berikan (jabatan) itu adalah pimpinan, bukan pengadilan massa,” kata Anton.

Sebelumnya Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, untuk mencopot jabatan seseorang pejabat di lingkungan Polri ada mekanismenya. “Pencopotan sebagaimana tuntutan itu kita ada mekanismenya, jadi tidak serta merta seperti itu,” sebutnya.