DPRD

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Haji Lulung: KJP dan KJS Akan Lebih Baik!

BeritaBintangAnies-Sandi Jadi Gubernur, Haji Lulung: KJP dan KJS Akan Lebih Baik!

Jelang Pilgub DKI Jakarta putaran kedua, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk duet Anies-Sandi.

Ketua DPW PPP, Abraham Lunggana atau Haji Lulung itu menilai jika duet yang diusung koalisi PKS dan Gerindra itu terpilih maka program-program prorakyak akan dilanjutkan.

Beberapa program yang akan dilanjutkan jika Anies-Sandi memimpin DKI adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan program Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU).

“Kata siapa akan berhenti? Meskipun ganti gubernur, KJP, KJS dan program lainnya akan tetap lanjut, bahkan lebih baik,” ujar Lulung, Senin (13/3/2017).

[Baca Juga -‘Menteri Agama Berikan Mushaf Istiqlal untuk Raja Salman“]

Legislator di DPRD DKI itu menambahkan, penentu kebijakan di pemerintah daerah bukan hanya gubernur. Sebab, ada juga DPRD yang ikut menentukan kebijakan.

Oleh karena itu, Lulung menegaskan, harus ada hubungan yang baik antara gubernur dengan DPRD. Dengan demikian program-program yang baik bisa dijalankan.

“Uangnya (untuk melaksanakan program KJP, KJS dan PPSU,red) juga bukan uang gubernur. Melainkan uang pajak dari semua masyarakat,” tutur Lulung.

Setelah Lulung memberi sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik antara tokoh masyarakat, ulama dan duet Anies-Sandi. Salah satu poin dalam kontrak politik itu mengikat Anies-Sandi agar melanjutkan program-program prorakyat di DKI yang sudah berjalan.

Alot, Putusan Revisi UU Pilkada Berpeluang Di-Voting di Paripurna

BeritaBintang –  Pemerintah dan DPR RI masih belum sepakat dengan dua poin dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Pertama soal mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD jika maju di pilkada serta minimal batasan dukungan bagi partai politik dalam mengajukan calon.

Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi II DPR RI memulai kembali rapat yang diskors dini hari tadi. Sudah harus ada keputusan hari ini sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Prosedur bahwa Siang ini kita terbuka, enggak tertutup lagi,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR RI, Selasa (31/5/2016).

Agenda rapat kali ini adalah pandangan mini fraksi. Nantinya setiap perwakilan fraksi di DPR menyampaikan pandangan terkait beberapa pasal yang masih buntu antara kedua belah pihak.

“Jadi pandangan, sikap fraksi dalam kesepakatan untuk tingkat I. Hal-hal yang sudah panjang diperdebatkan sampai pagi, dari pagi ke pagi, hari ini akan sikap terang dari fraksi masing-masing,” ungkapnya.

Rambe berharap akan ada kesepakatan dalam rapat kali ini. Jika tidak, maka prosesnya akan berlanjut dengan voting di paripurna.

“Fraksi-fraksi nanti menyampaikan pandangan mininya di sidang ini. Itu saja. Ini enggak lama. Mudah-mudahan akan bulat. Yang penting tidak tertunda, undang-undang ini tidak tertunda,” tegasnya.

Ahok Duga Suap APL Terkait Kompensasi NJOP 15%

BeritaBintang –   Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga suap yang melibatkan Presiden PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) Ariesman Widjaja dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, terkait dengan pengurusan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta. 

Sebab, dalam Raperda Reklamasi itu, Pemda DKI mengusulkan beberapa kewajiban yang harus dibayarkan pengembang yang melakukan reklamasi. Beberapa di antaranya, yaitu kewajiban membangun 40 persen dari luas pulau reklamasi untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lima persen dari tanah yang hendak dijual wajib menjadi milik Pemda DKI.

Belum lagi, 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari setiap Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan (HPL) yang dijual pengembang, menjadi hak bagi Pemprov DKI.

Di antara banyak kewajiban itu, Ahok, sapaan Basuki, menduga jika pengembang keberatan dengan persyaratan 15 persen dari NJOP dari setiap HGB dan HPL yang dijual pengembang menjadi hak bagi Pemprov DKI.

“Saya enggak tahu hasilnya apa di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Tapi yang jelas, ada kecenderungan mau menambah mau mengurangi. Kita sudah hitung ada 15 persen, nah mungkin mau ada yang maenin jadi lima persen. Kita udah firm, enggak bisa, cuma gara-gara itu. Mereka ada apa, saya enggak tahu,” ujar Ahok, di Rusun Marunda, Jakarta, Sabtu 2 April 2016.

Menurut Ahok, pihak DPRD beberapa kali mencoba meminta untuk menghilangkan angka 15 persen tersebut dari Raperda yang hendak dibahas. Namun, Pemda DKI tidak mau mengubah kewajiban itu.

“Kelihatannya, kawan-kawan kita (DPRD) kurang senang dengan 15 persen ini. Mereka beberapa kali ngomong dengan Bappeda, kenapa tidak hitung lima persen aja. Namanya tuker dong, terus terang saya enggak mau,” katanya.

Lebih lanjut, Ahok menjelaskan, kewajiban 15 persen itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pendukung dan rusun bagi pekerja di Pulau Reklamasi.

“Supaya karyawan-karyawan, pegawai-pegawai, tukang bersih yang tinggal di pulau, pulau itu jangan diisi orang kaya dong. Kan masih ada sopir, pekerja, pembantu tinggal di mana? Masa mesti datang dari Bekasi, Depok? Kita bangun rusun dari yang 15 persen itu,” ujarnya.

Diketahui, Arieswan diduga telah memberikan suap kepada anggota Ketua Komisi D DPRD DKl Jakarta, Mohamad Sanusi. Dia diduga telah memberikan suap lebih dari Rp1 miliar kepada Sanusi. Suap diberikan untuk memuluskan proyek reklamasi.

Arieswan diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pagi Ini, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim

BeritaBintang –    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hari ini kembali menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Uninteruptable Power Supply (UPS).

Mantan Bupati Belitung Timur itu sudah menyatakan kesiapannya diperiksa pada Kamis, 25 Februari 2016. Pemeriksaan itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Iya, besok ke Bareskrim lagi. Besok dengan keterangan saksi soal UPS lagi, saksi untuk anggota DPRD,” kata Ahok di Balai Kota, kemarin.

Disinggung soal tersangka baru yang telah menyeret dua anak buahnya, Ahok mengaku belum tahu. “Saya enggak tahu, saya cuma dipanggil untuk beri keterangan tambahan. Mungkin besok bisa lebih cepat karena tambahan. Setelah saya beri kesaksian di pengadilan, di situ jaksa merasa perlu tambahan untuk bisa menetapkan tersangka,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Agus Rianto membenarkan hal tersebut.

“Informasi yang saya dapat dari teman penyidik, dalam Minggu ini akan periksa Pak Gubenur untuk diminta keterangan sebagai saksi terkait kasus UPS yang ditangani Mabes Polri,” ujar Agus di Bareskrim Mabes Polri.

Sebagai informasi, Kasus pengadaan UPS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp81.433.496.225.

Ini Alasan Ahok Mau Sunat Tunjangan Rumah Anggota DPRD

BeritaBintang – Ahok: Mau nunjukkin kalau saya juga berhak atur Anda.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rupanya serius mau memangkas tunjangan bagi anggota DPRD Jakarta. Salah satu tunjangan yang akan jadi target dihapuskan adalah tunjangan untuk rumah anggota Dewan.

“Kemungkinan saya mau pangkas aja tuh (anggaran untuk rumah anggota dewan), biar dia tahu ada pelajaran,” ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan, pemangkasan anggaran tidak menaikkan ataupun mengurangi. Namun melainkan akan disesuaikan dengan anggaran pada tahun lalu.

Nggak usah diubah. Balikin yang lama aja,” kata Ahok.

Dia bahkan menerangkan, anggaran untuk anggota dewan sangatlah kecil bagi para pelaku korupsi.

Sebelumnya Ahok mengatakan gaji para anggota dewan besar dan bahkan tunjangan untuk rumah bisa mencapai Rp30 juta.

“Buat yang korup mah kecil,” sindir Ahok.

Ahok bercerita, awal mulanya ingin menghapus anggaran rumah anggota dewan lantaran ingin menunjukan dirinya berhak mengatur anggota dewan.

“Mau nunjukkin bahwa saya berhak ngatur-ngatur anda (DPRD) juga. Karena kalo pakai SK gubernur, gue bisa ngatur-ngatur lu,” tutup Ahok.