DPR

Partai Demokrat menunggu keberanian Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membekukan anggaran lembaga antirasuah itu. Termasuk, anggaran Polri.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan kalau memang Pansus punya data dan alasan yang kuat, tidak perlu takut mengambil tindakan itu. Hanya perlu alasan yang rasional.

“Beranikah Pansus untuk bekukan? Semua pihak tentu sedang menunggu langkah berani tersebut,” kata Didi dalam siaran persnya, Kamis 22 Juni 2017.

Kalau memang itu tidak dilakukan, menurutnya pansus hanya menggertak saja dan hal ini bisa menjadi catatan publik. “Keberanian dengan didukung argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentu kita semua akan memberi hormat,” katanya.

Menurut dia, ini menjadi pertaruhan bagi Pansus KPK. Apalagi kalau KPK tetap tidak mau menghadirkan Miryam S Haryani, sesuai keinginan pansus.

Untuk itu, ia meminta agar Pansus KPK ini benar-benar bekerja berbasis data dalam menyikapi masalah dengan KPK dan Polri ini. “Sekali lagi rakyat menunggu keberanian tersebut, kredibilitas anda dan kehormatan Anda sedang Anda pertaruhkan,” katanya.

Sebelumnya, anggota Pansus KPK, M.Misbakhun mengatakan, keengganan KPK untuk menghadirkan tersangka e-KTP Miryam S Haryani seperti surat yang dilayangkan pansus, menuai tanggapan tegas.

Ancaman untuk tidak memberikan alokasi anggaran untuk KPK dan Polri, diutarakan oleh politikus Golkar Misbakhun.

“Kita mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan terkait dengan anggaran kepolisian dan KPK” kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Kata Misbakhun, pihak kepolisian bisa melakukan jemput paksa terhadap Miryam yang ditahan KPK. Pansus punya hak dan harus dijalankan oleh kepolisian, seperti dalam UU MD3.

“Kita tidak memotong. Pembahasan anggaran 2018 tak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Bukan tidak cair tapi 2018 mereka tak punya postur anggaran. Hampir semua anggota dalam tone yang sama,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar itu.

Ketua KPK: DPR Seharusnya Kuatkan Pemberantasan Korupsi

June 11, 2017Berita, NasionalAgus Rahardjo, DPR, KPK, Tanah Air

BeritaBintang – Ketua KPK: DPR Seharusnya Kuatkan Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan seharusnya DPR bisa menguatkan posisi penegak hukum dalam memberantas korupsi di Tanah Air, melalui penguatan regulasi. Bukan justru membuat gerakan yang melemahkan mereka.

Seharusnya gerakannya itu memperkuat menghilangkan korupsi. Kalau dalam kaitan itu, mestinya yang diperbaiki adalah UU Pemberantasan Tipikor-nya, bukan KPK sendiri. Karena kalau seperti kejadian yang dilansir ini, masih perlu atau tidak perlu pakai angket?” kata Agus ditanyai media, Minggu 11 Juni 2017.

Agus mengisyaratkan Uundang-Undang Pemberantasan Tipikor memang sudah seharusnya direvisi. Alasannya, isi undang-undang tersebut belum banyak mengakomodir pemenuhan pemberantasan korupsi di beberapa sektor. Karena itu, dia berharap, daripada DPR ‘usil’ hakimi KPK, lebih baik menguatkan UU pemberantas korupsi.

“Jadi kekurangan masih banyak. Contohnya kalau kita bicara korupsi di Indonesia, bicara kerugian negara. Nah, private sector (swasta) belum bisa disentuh. Kita belum kemudian mempunyai yang namanya undang-undang perdagangan pengaruh. Jadi banyak sekali yang belum, harusnya kita lengkapi,” kata Agus.

Karena itu, terang Agus, jajarannya belum memutuskan untuk menanggapi pansus angket DPR atau tidak. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih berkonsultasi dengan sejumlah pakar hukum tata negara.

Saat ini kami masih pelajari, ingin mendapatkan masukan dari banyak ahli hukum tata negara untuk kemudian nanti kami bisa menentukan sikap dan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Indonesia Dinilai Jadi Arena Baru ISIS

May 29, 2017Berita, NasionalDPR, Indonesia, ISIS, Kampung Melayu

BeritaBintang – Indonesia Dinilai Jadi Arena Baru ISIS

Ancaman teror ISIS dari Filipina ke Indonesia tengah menjadi sorotan menyusul konflik bersenjata di Marawi. Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira menyebut rangkaian peristiwa ini berawal dari Timur Tengah, dan para milisi ingin mencari arena baru untuk membangun kekuatan.

“Saya kira ini tidak terlepas kemungkinannya ada warga Indonesia yang terlibat di berbagai arena pertarungan memperkuat ISIS ini,” kata Andreas, di gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Mei 2017.

Karena itu, pemerintah diminta membendung gerakan yang memungkinkan menguatnya kelompok ISIS. Pemerintah diminta tak hanya menyoroti wilayah perbatasan saja.

“Ya, wilayah perbatasan hanya fisik. Di samping memperkuat wilayah perbatasan, tentu kita harus membangun komunikasi, menjaga apa yang terjadi di Filipina jangan sampai membesar,” lanjut politikus PDIP itu.

Dia menilai saat ini baru adanya penyampaian komitmen dari pemerintah. Padahal, kata Andreas, diperlukan tindakan segera berupa gerakan secara bersama-sama.

“Kita masih terbatas pada kesepakatan antar wilayah masing-masing. Perlu ada kerja sama yang lebih intens untuk memberantas gerakan radikal,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan menyampaikan dalam waktu yang bersamaan, ISIS melakukan aksi di berbagai lokasi, mulai dari serangan di Manchester, Inggris, kemudian Marawi, Filipina selatan. Setelah itu, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Indonesia.

“Hal ini menunjukkan ISIS telah membangun jaringan secara global dan selama ini membentuk sel-sel jaringan di berbagai negara yang siap untuk dikomando melakukan serangan di berbagai tempat yang mereka targetkan,” ujar Budi.

PKS: Anggota DPR Banyak yang sepakat dengan Hak Angket ‘Ahok Gate’

February 26, 2017Berita, NasionalAhok Gate, DPR, Kawasan Nusa Dua, PPP

BeritaBintang – PKS: Anggota DPR Banyak yang sepakat dengan Hak Angket ‘Ahok Gate’

Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal menyampaikan, selain dari 4 fraksi banyak anggota DPR RI yang sepakat dengan hak angket ‘Ahok Gate’ tentang status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebgai gubernur DKI Jakarta.

“Kalau di dalem (DPR) sebenarnya banyak yang sepakat meskipun fraksinya tidak mendukung, secara pribadi banyak yang menyatakan sepakat dengan angket,” ungkap Refrizal, Minggu (26/2/2017).

Menurut Refrizal, dinamika hak angket tergolong cair sehingga sangat memungkinkan akan ada fraksi lain yang akan menyusul dan sepakat dengan hak angket.

“Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, kalau di DPR kan semunya putusan politik, dulu kita koalisi juga kok dengan PPP dengan Golkar, kita koalisi juga dulu,” lanjut Refrizal.

Sekedar diketahui, ada sekira 4 Fraksi di DPR RI yang sudah sepakat dengan hak angket ‘Ahok Gate’ diantaranya Demokrat, PKS, Gerindra dan PPP.

DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Biaya Urus STNK & BPKB

January 4, 2017NasionalBPKB, DPR, Politikus Partai Gerindra, STNK

BeritaBintang – DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Biaya Urus STNK & BPKB

Anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan menaikkan secara sepihak biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang mencapai dua hingga tiga kali lipat.

Dasco pun menyarankan pemerintah bila memang ingin menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB hanya fokus kepada mobil yang berlaku untuk kalangan menengah ke atas.

“Sebaiknya menurut saya dikaji ulang. Kalau mau dinaikkan itu mungkin mobil menengah ke atas, itu lebih mahal‎, yang kendaraan umum kalau bisa naiknya sedikit, gitu saja,” ujar Dasco saat dihubungi, Selasa (3/1/2017).

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, kebijakan kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB harus disesuaikan dengan tujuannya yakni menaikkan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

DPR, lanjut Dasco, mendukung bila memang tujuannya baik. Namun, ia menyayangkan bila hal ini tak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Kalau target penerimaan bukan pajaknya kita dukung, karena itu untuk kepentingan bersama, tetapi ya mungkin disimulasi, mana yang naiknya harus sedikit, agak banyak dan banyak, kan gitu. Mungkin dikualifikasi dengan kendaraan, agak mewah dengan mewah, beda dong dengan roda dua,” bebernya.

Kapolri diduga bohong, DPR bakal minta video testimoni Fredi Budiman

August 30, 2016Berita, NasionalDPR, Fredi Budiman, INFO, LINKALTERNATIF

BeritaBintang – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menjelaskan nantinya Panja juga akan meminta video testimoni Fredi Budiman. Permintaan video tersebut, kata dia, bertujuan agar kasus ini menjadi terang benderang.

“Itulah yang nanti kita minta. Kita akan minta video itu,” kata Desmond saat dihubungi LINKALTERNATIF.INFO, Selasa (30/8).

Desmond menjelaskan Komisi III DPR hari ini baru akan menyusun jadwal kapan akan memanggil Kapolri dan tim independen sekaligus meminta video testimoni tersebut.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengutarakan hal yang sama. Panja nantinya akan meminta seluruh dokumen termasuk video tersebut agar dapat diketahui siapa yang benar antara pernyataan Fredi ataupun Kapolri.

“Ya nanti biar Panja yang meminta dokumen-dokumen itu, apakah video, wawancara, itu harus kita miliki,” katanya.

Seperti diketahui ada perbedaan penyataan antara Kapolri dan tim independen soal video testimoni Fredi Budiman. Kapolri menyatakan tak ada tiga nama aparat yang disebut dalam video tersebut. Sedangkan tim independen menyatakan Fredi menyebut tiga nama aparat. Informasi yang diperoleh dari sumber merdeka.com juga menyatakan dalam video testimoni itu Fredi menyebut tiga nama aparat.

Ruhut Tantang SBY: Kasihan Deh, Pak SBY Berani Pecat?

August 22, 2016Berita, NasionalDPR, Keputusan Dewan Kehormatan, PD, Politikus Partai Demokrat

BeritaBintang – Keputusan Dewan Kehormatan, kata dia, telah menjadi keputusan partai.

Politikus Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi III DPR Ruhut Sitompul melontarkan kalimat bernada menantang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial Twitter @ruhutsitompul. Hal ini menyusul keputusan Yudhoyono menonaktifkan Ruhut dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

“Ha ha ha orang-orang stresssssssss yang ketakutan melihat Aku di Partai Demokrat maunya Aku dipecat dari PD, kasian deh apa Pak SBY berani pecat,” tulis Ruhut di Twitter, Senin (22/8/2016).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan reposisi terhadap Ruhut merupakan hasil keputusan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan, kata Syarief, memiliki tugas untuk mengawasi tindakan seluruh kader.

“Memang benar (reposisi) tapi saya tidak tahu pasti karena itu kan dibahas di Dewan Kehormatan. Untuk alasannya kenapa bisa ditanyakan ke Dewan Kehormatan, karena dewan kehormatan yang selalu melakukan pengawasan terhadap kadernya,” kata Syarief di DPR.

Keputusan Dewan Kehormatan, kata dia, telah menjadi keputusan partai Judi Online.

Namun, Syarief tidak tahu secara persis kenapa Ruhut mendadak dinonaktifkan. Menurut dia, keputusan itu tak terkait dengan sikap Ruhut yang menjadi pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta periode 2017-2022, meskipun Demokrat belum bersikap.

“Tentunya bukan karena satu faktor (Ruhut dukung Ahok), ada beberapa faktor. Saya juga tidak begitu jelas,” tuturnya.

Sebelum kabar penonaktifan Ruhut terjawab, wartawan menerima pesan berantai yang berisi pernyataan Yudhoyono. Pesan berantai tersebut berisi sebagai berikut:

Saya mengikuti dinamika perpolitikan dewasa ini dan saya nilai saudara benar-benar tidak mengikuti kebijakan dan garis partai terutama Ketum PD karena pernyataan-pernyataan yang saudara keluarkan tidak mencerminkan posisi PD dan garis saya selaku Ketum PD.

Sudah cukup sering saya berikan peringatan terhadap pernyataan saudara tetapi tidak diindahkan. Terus terang ini sangat merugikan kepentingan PD kedepan.

Melalui sistem yang berlaku di PD saya mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk saudara. Dan untuk sementara saya menonaktifkan kedudukan saudara sebagai koordinator Jubir PD.

Untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Mantan Pacar Selalu Minta Cita Citata Publish Foto Pacaran

August 5, 2016Asia, SelebritiDPR, MKD, Sebenarnya Cita, Tapi Amri

BeritaBintang – “Cita juga tidak tahu alasannya apa. Dia yang mau dipublish,” kata Cita.

Penyanyi dangdut Cita Citata mengakui pernah pacaran dengan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Amrullah Amri Tuasikal. Hubungan mereka terbilang singkat, hanya tiga bulan.

Tetapi, Cita punya banyak cerita. Saat masih pacaran, Cita mengaku selalu diminta Amri untuk memasang foto mereka di sosial media.

“Jadi sebenarnya banyak banget yang bertanya sama Cita, kenapa sampai bisa bertemu dengan Amri dan sampai di-publish,” kata Cita saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Beberapa kali pelantun lagu berjudul Sakitnya Tuh Di Sini menolak untuk mem-publish hubungannya dengan Amri. Namun, karena didesak terus menerus, akhirnya Cita mengalah dan beberapa kali memasang foto mereka di internet.

“Sebenarnya Cita udah ada pikiran untuk tidak mempublish lagi pasangan Cita. Tapi Amri ini ingin sekali mem-publish,” kata Cita.

Sampai saat ini Cita mengaku tidak tahu kenapa Amri selalu ingin hubungan disebarkan di media sosial.

“Cita juga tidak tahu alasannya apa. Dia yang mau dipublish,” kata Cita.

Setelah hubungan bubar, Cita mempermasalahkan bekas pacarnya itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Masalah apa sesungguhnya yang terjadi di antara mereka, siang ini akan terjawab. Rencananya, Cita akan datang ke MKD.

Ingin Jemput Anggota DPR, Mobil Mewah Ini Nekat Terobos CFD

June 12, 2016Berita, NasionalCFD, DPR, Kebon Kacang, Polsek Thamrin

BeritaBintang –Keheningan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) tiba-tiba pecah. Tepat di lampu merah Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, depan kolam air mancur Bundaran HI, keributan itu terdengar.

Pantauan Taruhan Bola Online, Minggu (12/6/2016), sejumlah anggota Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) Jakarta Pusat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil bercat hitam. Ternyata, minibus mewah berpelat nomor B 1448 RFK itu dihentikan petugas karena nekat menerobos jalur yang ditutup karena CFD.

Tidak lama berselang, Kepala Dishubtrans DKI Jakarta Andri Yansyah tiba dan ikut terlibat adu mulut. Pengemudi berbadan besar itu lalu digiring ke Polsek Thamrin sambil terus cekcok dengan Kadishubtrans DKI.

Andri mengatakan mobil tersebut nekat mencoba melintas di jalur CFD dengan alasan hendak menjemput anggota DPR yang lokasinya melewati kawasan Kebon Kacang. Padahal, jelas-jelas saat CFD dilaksanakan, tidak ada satu pun kendaraan bermotor yang diperbolehkan melintas kecuali Transjakarta.

Udah bilang enggak boleh. Kita arahin supaya balik kanan. Ngakunya anggota DPR mau jemput,” tutur Andri.

Sekalipun bisa lolos, sambung dia, pengemudi itu pasti diamuk para pedagang di kawasan Kebon Kacang. Sebab, jalan yang akan dilaluinya diperuntukkan sebagai lokasi binaan warga untuk berdagang selama CFD berlangsung.

“Di sana itu macet. Orang pada dagang. Masyarakat juga malah bakal nimpukin di sana,” tukas Andri.

Dia menegaskan, siapa pun tidak ada yang boleh melintasi jalur yang diperuntukkan CFD hingga waktu yang dijadwalkan usai.

Jokowi Disarankan Ubah Perpres soal Pemilihan Kapolri

June 11, 2016Berita, NasionalDPR, Jakarta Pusat, Kejaksaan Agung, Peraturan Presiden Perpres

BeritaBintang – Pengamat hukum Andi Syafrani menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Peraturan Presiden (Perpres) soal sistem pemilihan Kapolri sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari DPR. Menurutnya, bila melalui DPR sangat rentan terjadinya politisasi.

“Polisi itu kan tidak sama dengan Kejaksaan Agung jadi harus dijauhkan dari politik. Karena polisi kerjanya berdasarkan undang-undang,” kata Andi dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/6/2016).

Dia mengatakan, kalau pemilihan calon Kapolri baru nantinya dipolitisasi akan berdampak dalam menjalankan tugasnya. Di mana Polri yang harusnya dapat menegakan hukum secara adil berpeluang ditunggangi kepentingan politik.

“Ini yang kadang dimanfaatkan orang dan akhirnya polisi kerjanya tidak bersikap netral,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden harus segera membuat Perpres secara teknis mengenai kewenangan dalam memilih Kapolri agar terlepas dari himpitan politik.