DPP

Dukung Ahok-Djarot, Kader Muda PPP Nilai Djan dan Romy Lukai Umat

BeritaBintangDukung Ahok-Djarot, Kader Muda PPP Nilai Djan dan Romy Lukai Umat

DPP PPP resmi mendukung pasangan Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidajat (Ahok-Djarot) pada putaran kedua Pilgub DKI 2017. Namun, dukung kubu Djan Farid dan Rohmahurmuziy dinilai hanya membawa gerbong kosong.

Sebab, suara arus bawah partai berlambang Kakbah tidak setuju dengan keputusan tersebut. Berdasarkan, survei Polmark Resech Canter (PRC) 65,6 persen memilih pasangan Anies-Sandi. Sedangkan, 28,1 persen memilih ke Ahok-Djarot dan rahasia 6,3 persen.

Kader muda PPP Usni Hasanudin menegaskan, dukungan terhadap pasangan petahana sangat tidak rasional untuk partai berlambang Kakbah. Apa pun, pembenaran yang dikemukakan tetap menyakitkan umat.

“Keputusan itu, tidak dapat ditoleransi secara nilai perjuangan PPP, yang menjadi khidmat itu sudah mendarah daging,” terang Usni.

Sebab, menurut kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) itu, ini bukan hanya persoalan dukungan terhadap Ahok-Djarot yang diberikan PPP. Tapi, bagaimana partai berlambang Kakbah bisa mempertahankan eksistensi sejak 1973.

[Baca Juga -“Rencana Aksi 313, Polisi: Ngapain Lagi Sih? “]

Sebab, Alumnus Pondok Pesantren Assalafiyah Sukabumi, Jawa Barat itu menilai, PPP sudah menjadi bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai kader mengingatkan dan mengimbau untuk DPP menarik dukungan terhadap Ahok-Djarot.

“Baik itu Romi atau Djan. Tarik dukungan demi partai. Mereka sudah hancurkan PPP, tapi tidak sadar,” tegas Usni.

Selanjutnya, dia mengimbau, terhadap seluruh fungsionaris mengambil langkah-langkah organisasi agar segera menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (Muktamarlub) untuk mengembalikan dan menyelamatkan PPP.

Sebab, Usni menilai, partai ini sudah tidak bisa berharap dari konflik berkepanjangan yang sangat merugikan secara institusi.

“Perlu musyawarah kembalikan PPP pada jalan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang selama ini menjadi landasan perjuangan PPP,” jelasnya. “Romi dan Djan tidak pikirkan perjungan partai,” tambah dia.

Hary Tanoe: Perindo Ingin Mengawal NKRI Jadi Negara Maju

BeritaBintangHary Tanoe: Perindo Ingin Mengawal NKRI Jadi Negara Maju

Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo menegaskan kehadiran Perindo tidak hanya untuk meramaikan politik Tanah Air.

Namun kehadiran Perindo memiliki tujuan yang jelas yakni mengubah Indonesia menjadi negara maju sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Kita ingin mengawal NKRI mewujudkan cita-citanya jadi negara maju. Kalau sekedar lolos verifikasi buat apa. Makanya kita harus menang agar bisa membuat kebijakan, peraturan yang menyejahterakan rakyat,”papar Hary Tanoe dihadapan kader Perindo di Brebes, Jawa Tengah.

Sebagai negara yang sudah merdeka ungkap Hary Tanoe, selama 70 tahun, Indonesia dipandang belum mencapai kemajuan. Yang terjadi justru kemandekan.

[Baca Juga -“Sikap Agus Akui Kekalahan di Pilgub DKI, Dinilai Pendidikan Politik yang Baik untuk Masyarakat“]

“Tahun 80-an Indonesia disebut negara berkembang, sampai sekarang masih negara berkembang‎. Makanya harus dibenahi agar maju. Kalau negara maju, negara bisa hadir di masyarakat membawa kemakmuran dan kesejahteraan,” tandasnya.

Orang nomor satu di partai berlambang rajawali biru ini melihat kondisi Indonesia belum mencapai apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Hal itu ditunjukkan dari fakta di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Indonesia negera ke empat terbesar di dunia, pertumbuhan penduduk pesat. Tapi daya saingnya turun, hanya 10 persen penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, lapangan kerja terbatas, pengangguran meningkat,‎ dari bangsa produktif jadi konsumtif. Di pasar bebas ini kita hanya mengonsumsi. Yang memproduksi asing,” sebutnya.

Kehadiran Hary Tanoe di daerah Pantura, Pemalang, Tegal dan Brebes ini untuk melantik 833 pengurus DPRt Partai Perindo.

Ikut mendampingi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Ketua DPW Partai Perindo Jateng‎ Siswadi Selodipuro dan sejumlah jajaran pengurus DPP dan DPW.

Petinggi China: Seluruh Rakyat China Takkan Membiarkan Taiwan Merdeka

BeritaBintang –   Seluruh 1,3 miliar rakyat China bersatu dalam tekad mereka untuk tak pernah membiarkan Taiwan menjadi negara merdeka.

Seorang pejabat China di Beijing mengungkapkan hal itu dalam pada Kamis (26/5/2016) dalam upaya untuk menyerang Taipe, pusat pemerintahan Taiwan.

China telah berulangkali memperingatkan partai pro-kemerdekaan Taiwan, Partai Progresif Demokratik (DPP), yang dipimpin Tsai Ing-wen .

Tsai sendiri telah dilantik menjadi perempuan presiden pertama Taiwan. Acara pelantikannya dihadiri 20.000 orang di Istana Presiden di Taipe.

Hingga saat ini China juga telah berulangkali mengkampanyekan ‘satu China’, yang berarti Beijing tidak mengakui Republik China, nama resmi Taiwan, sebagai sebuah negara.

Beijing tetap mengakui Pulau Taiwan sebagai wilayah provinsi yang terikat dengan China hanya oleh sebuah selat yang dangkal dan tipis.

Presiden baru Taiwan, Tsai Ing-wen, menyerukan perlunya “dialog yang positif” dengan China dalam pidato pelantikannya, Jumat (20/5/2016).

Nada damai yang begitu mencolok dalam pidato Tsai itu tentu saja karena ia ingin mengirim pesan untuk mengakhiri ketegangan dengan Beijing.

“Kedua belah pihak … harus menyingkirkan beban sejarah, dan terlibat dalam dialog yang positif, untuk kepentingan rakyat di kedua belah pihak,” kata Tsai.

Hubungan dengan Beijing mendingin sejak Tsai, yang berasal dari DPP,  memenangkan kursi kepresidenan pada pemilu 16 Januari lalu.

Bertemu dengan sebuah kelompok pebinis Taiwan di Beijing,  Zhang Zhijun, kepala Kantor Urusan Taiwan di China, mengatakan, apa pun yang bertentangan dengan prinsip “satu China” hanya akan membawa ketegangan dan pergolakan hubungan.

“Tidak ada masa depan bagi kemerdekaan Taiwan, dan ini tidak bisa menjadi pilihan untuk masa depan Taiwan. Ini kesimpulan sejarah,” kata kantor berita resmi Xinhua mengutip Zhang.

“Beberapa orang mengatakan Anda harus memperhatikan opini publik yang luas di Taiwan, dan bahwa seseorang dapat memahami sikap dan perasaan orang Taiwan yang dibentuk oleh pengalaman sejarah khusus dan lingkungan sosial,” tambah Zhang.

“Namun, masyarakat Taiwan harus memahami dan mementingkan perasaan 1,37 miliar penduduk daratan,” katanya.

China telah menganggap Taiwan sebagai provinsi yang tersesat, yang akan diambil dengan paksa jika perlu.

Taiwan menjadi terpisah sejak kaum Nasionalis melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah perang sipil dengan komunis China.

Fadli Zon Tak Mau Ridwan Kamil “Loncat-Loncat” seperti Jokowi

BeritaBintang – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengapresiasi putusan yang diambil oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mengurungkan niatnya maju dalam bursa calon gubernur di DKI Jakarta.

Secara halus, Wakil Ketua DPR RI itu tak mau pria yang disapa Kang Emil menyindir jejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menyelesaikan tugasnya saat memimpin Ibu Kota.

“Dia memang seharusnya fokus saja di Bandung, memang janjinya kepada masyarakat di Bandung kan harus menyelesaikan, saya kira harusnya begitu, sama halnya juga di DKI, janjinya (Jokowi) akan selesai, tapi enggak selesai, kalau orang cuma loncat-loncat begitu bagaimana?,” kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Tak ikutnya Kang Emil dalam bursa gubernur DKI tak membuat risau Partai Gerindra karena saat ini, kata Fadli, pihaknya sedang melakukan penjaringan dari bawah.

“Kita di DKI sedang melakukan penjaringan, nanti akan dibawa ke DPP, akan diputuskan siapa akan jadi calon dari Gerindra,” bebernya.

Terkait ucapan Ketua DPP Gerindra bahwa partainya berpeluang mengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Fadli menganggap hal itu hanya sebatas pendapat pribadi.

“Itu pendapat pribadilah. Kalau partai belum kita putuskan, nunggu dulu dari bawah, dari DKI baru diputuskan, kalau pendapat sah-sah saja, mau mendukung siapapun,” tegasnya.