DPD

Alot, Putusan Revisi UU Pilkada Berpeluang Di-Voting di Paripurna

BeritaBintang –  Pemerintah dan DPR RI masih belum sepakat dengan dua poin dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Pertama soal mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD jika maju di pilkada serta minimal batasan dukungan bagi partai politik dalam mengajukan calon.

Bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi II DPR RI memulai kembali rapat yang diskors dini hari tadi. Sudah harus ada keputusan hari ini sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

“Prosedur bahwa Siang ini kita terbuka, enggak tertutup lagi,” kata Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman di Gedung DPR RI, Selasa (31/5/2016).

Agenda rapat kali ini adalah pandangan mini fraksi. Nantinya setiap perwakilan fraksi di DPR menyampaikan pandangan terkait beberapa pasal yang masih buntu antara kedua belah pihak.

“Jadi pandangan, sikap fraksi dalam kesepakatan untuk tingkat I. Hal-hal yang sudah panjang diperdebatkan sampai pagi, dari pagi ke pagi, hari ini akan sikap terang dari fraksi masing-masing,” ungkapnya.

Rambe berharap akan ada kesepakatan dalam rapat kali ini. Jika tidak, maka prosesnya akan berlanjut dengan voting di paripurna.

“Fraksi-fraksi nanti menyampaikan pandangan mininya di sidang ini. Itu saja. Ini enggak lama. Mudah-mudahan akan bulat. Yang penting tidak tertunda, undang-undang ini tidak tertunda,” tegasnya.