BIN

Resmi Jadi Kepala BIN, Ini Prioritas Budi Gunawan

BeritaBintang – Budi Gunawan resmi menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pangkatnya pun naik menjadi bintang empat atau jenderal. Nah, apa prioritas Budi Gunawan usai sah menggantikan Sutiyoso?

Ditemui usai pelantikan, Budi Gunawan mengaku akan memprioritaskan penguatan BIN untuk meningkatkan profesionalitas.

“Ke depan, tentu ada beberapa program penguatan, kemampuan BIN agar makin professional, objektif, integritas. Itu perintah Bapak Presiden,” kata Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sebagai lembaga intelijen, jelas dia, BIN terdiri dari sejumlah unsur. Antara lain TNI, Polri dan sipil. Selain itu, fungsi intelijen juga melekat pada hampir semua lembaga keamanan dan pertahanan. Karenanya, BIN bertugas untuk mengkoordinasikan semua kekuatan intelijen yang ada di kamusjudi.com.

“Ada beberapa fungsi intelijen di Indonesia ini, yaitu pertama BIN untuk fungsi intelijen dalam dan luar negeri, TNI untuk intelijen di bidang pertahanan dan kemiliteran, kemudian intelijen hukum yang dilakukan kejaksaan, intelijen keamanan Polri, dan intelijen oleh lembaga negara lainnya. Semua itu mewarnai BIN, karena BIN harus mengkoordinir semua itu,” papar dia.

Sementara itu, mengenai masukan pendahulunya, Sutiyoso bahwa BIN harus menambah personel, Budi Gunawan mengatakan ada banyak cara untuk menyiasati kurangnya personil, salah satunya dengan melebarkan akses informasi dan jaringan Agen Judi Online.

“Tentu ada beberapa strategi, tentu semua harus mempunyai jaringan yang ditingkatkan. Jaringan maupun akses ya, sambil nanti menunggu penambahan personel,” tukas Budi Gunawan.

 

Komisi I: Pemerintah Tak Perlu Buru-buru Bentuk Badan Siber Nasional

BeritaBintang – Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai pemerintah tak perlu terburu-buru membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Pembentukan badan tersebut masih diperlukan kajian secara mendalam.

“Kalau menurut saya, fungsi-fungsi yang sudah ini dikoordinasikan disinkronisasi,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Politikus PKS itu menjelaskan siber merupakan tren teknologi yang dilakukan dan dikembangkan oleh banyak sektor di pemerintah serta non pemerintah. Pemerintah telah mengembangkan cyber defence di Kementerian Pertahanan dua tahun lalu. “Anggarannya cukup besar. Kemenhan bersama TNI,” tutur Mahfudz.

Badan Intelijen Negara (BIN), kata Mahfudz, sejak dua tahun lalu juga mengembangkan cyber intelligence. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak lima tahun lalu mengembangkan cyber media.

“Lemsaneg sejak tiga tahun lalu sudah mengembangkan sistem persandian nasional untuk mengamankan komunikasi cyber nasional kita khususnya di pemerintahan,” kata Mahfudz.

Menurut Mahfudz, perkembangan siber telah berjalan lintas sektoral. Sehingga bila saat ini muncul perhatian khusus dalam dunia siber maka diperlukan kebijakan.

“Jangan kemudian ditafsirkan atau dioperasionalkan perlu membentuk institusi baru. Menurut saya ini keliru,” imbuhnya.

Ia mengatakan dunia siber perlu pengkajian secara mendalam terutama wacana pembentukan badan nasional. Pasalnya, badan khusus siber dibutuhkan payung hukum kecuali diterabas melalui peraturan presiden.

“Lalu sistem desain dan pengadaan. Ketiga, kita perlu koordinasi sinkronisasi dan integrasi. Nah, bagaimana mengoordinasikan sampai mengintegrasikan fungsi-fungsi yang sudah dijalankan oleh Kemenkominfo, Kemenhan, Mabes Polri kan sudah punya cyber crime desk-nya, lalu BIN, kemudian TNI, Lemsaneg,” ujarnya.