Basuki Tjahaja Purnama

Novel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal Dikabulkan

BeritaBintangNovel Bamukmin Yakin Penangguhan Penahanan Ahok Tak Bakal Dikabulkan 

Petinggi Gerakan Nasional Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Habib Novel Bamukmin menyatakan akan mengawal terus kasus penistaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam kasus ini, Plt gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk membebaskan Ahok dari Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

“Tentunya saya akan melakukan perlawanan upaya mereka dalam penangguhan gubernur terdakwa,” ujarnya kepada Judi Online, Selasa (16/5/2017).

Ia yakin bahwa penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan dalam perkara Ahok.

[Baca Juga -“Ditolak di Manado, Fahri Sayangkan Dituduh sebagai Sekjen FPI“]

“Karena saya yakin tidak bisa keputusan hukum hakim diminta untuk penangguhan penahanan karena bukan proses penyidikan atau bahkan tahanan kota saja tidak boleh,” paparnya.

Sekretaris Jenderal DPD FPI DKI Jakarta ini pun masih menunggu sikap Djarot apakah tetap melakukan penangguhan penahanan Ahok. Meski begitu, ia meyakini bahwa hal tersebut tidak akan terlaksana kecuali memang adanya arogansi kekuasaan.

“Kita lihat nanti dengan surat dari Djarot itu akan bisa terlaksana atau tidak dan rasanya tidak mungkin. Kecuali arogansi kekuasaan yang membabi buta dan itu adalah pelanggaran hukum,” katanya.

Aksi Berlebihan Pendukung Justru Rugikan Ahok

BeritaBintangAksi Berlebihan Pendukung Justru Rugikan Ahok

Massa pro Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melakukan aksi unjuk rasa menentang keputusan majelis hakim, menuai kritikan. Diharapkan agar aksi ini tak dilakukan berlebihan. Alasannya, agar tak mengganggu ketertiban umum.

Namun, jika terus dilakukan secara terus menerus justru akan merugikan Ahok. Hal ini disayangkan karena Ahok sendiri dinilai legawa menjalani hukuman.

“Akan ada stigma negatif jika aksi unjuk rasa dilakukan berlebihan,” kata Pengamat sosial politik, Ubedillah Badrun usai diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2017.

[Baca Juga -“Kejati Jabar Belum Tuntas Teliti Berkas Kasus Rizieq Shihab“]

Menurut dia, langkah aparat polisi bila membubarkan aksi unjuk rasa berlebihan sudah tepat. Potensi yang bisa memunculkan keresahan masyarakat harus jadi pertimbangan.

“Tentu penegak hukum sebagai lembaga pemberi keadilan, bisa menjadikan (hukum) sebagai pertimbangan,” ujar Ubedillah.

Dia menekankan, aparat harus bertindak tegas dalam mengatur soal unjuk rasa, terutama waktu. Aksi pendukung Ahok yang muncul sebagai kekecewaan atas putusan hakim tak bisa dibiarkan jika dilakukan berlebihan.

“Mereka merasa tidak percaya dengan kinerja sehingga menilai aksi massa adalah langkah tepat,” ujar Ubedillah.

Klaim Tak Bersalah, Ahok: Saya Dihujat karena Perbedaan Iman Saya

BeritaBintangKlaim Tak Bersalah, Ahok: Saya Dihujat karena Perbedaan Iman Saya

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa kasus dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sidang kali ini dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari Ahok.

Dalam pembelaannya, Ahok mengklaim banyak fitnah yang menyerang dirinya lantaran perbedaan iman, sehingga kasus perkara pidana ini terus diproses.

Meskipun begitu, Ahok menegaskan tetap menjalani pekerjaannya dan pengabdiannya sebagai gubernur DKI Jakarta dengan ikhlas dan mengutamakan warga kecil di Ibu Kota.

[Baca Juga -“Diperiksa sebagai Pelapor Pembagian Sembako, 20 Anggota ACTA Sambangi Bawaslu DKI“]

“Walaupun saya difitnah dicaci maki dihujat karena perbedaam iman dan kepercayaan saya. Saya akan tetap melayani dengan kasih,” jelas Ahok saat membacakan pleidoi di ruang sidang, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Lebih lanjut, Ahok menegaskan tak ada niat untuk melakukan penistaan agama seperti yang dituduhkan kepada dirinya. Hal itu menyambut tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“JPU akui tidak melakukan penistaan agama, dan saya bukan penista, saya tegaskan tidak menghina golongan apapun,” tutup Ahok.

Ahok Optimis Menang Putaran Pertama

BeritaBintangAhok Optimis Menang Putaran Pertama

Calon Gubernur nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan optimis menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta yang dilaksanakan hari ini.

“Optimislah, orang politik mana ada sih yang engga optimis,” kata Ahok di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan usai mengunjungi rumah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Rabu (15/2).

Ahok menyatakan dirinya sama sekali belum memantau hasil hitung cepat yang telah muncul di beberapa media. “Aku belum liat, nanti saja,” kata Ahok.

Baca Juga: “ Grammy Awards 2017: Borong 5 Piala,Adele Berterima Kasih pada Beyonce

Setelah mencoblos, Ahok berkunjung ke rumah Megawati untuk makan siang. Di rumah itu juga hadir beberapa tokoh politik lainnya, seperti Puan Maharani, Osman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura, serta pasangannya, calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok mengatakan pertemuan itu sama sekali tidak membahas politik. “Tadi tuh makan aja engga ada politik-politiknya, ngomongin makanan aja kita, makan kepiting,” katanya.

Suasana berbeda ditemui di tim sukses pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Tim mengumumkan perhitungan suara sementara yang menggunakan metode exit poll. Perhitungan exit poll menunjukan Anies-Sandi unggul.

Dituding Nistakan Agama, Habib Rizieq Dilaporkan PMKRI ke Polda Metro

BeritaBintangDituding Nistakan Agama, Habib Rizieq Dilaporkan PMKRI ke Polda Metro

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, lantaran pernyataannya yang dianggap telah menistakan salah satu agama.

Para perwakilan PMKRI ini langsung memasuki ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya guna membawa ‎pernyataan Habib Rizieq di media sosial tersebut ke jalur hukum.

[Baca Juga -“Untuk Solidaritas, Pengusaha Muslim Irak Bangun Pohon Natal Raksasa“]

Ketua Presidium PP PMKRI, Angelo Wake Kako, menerangkan pernyataan Habib Rizieq telah melukai umat Kristen. ‎Karena itu, pihaknya menuntut agar Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) itu mendapat jeratan hukum.

“Kita melihat video di Twitter atau Instagram, di mana menurut kami orasi Rizieq Shihab telah melecehkan umat Kristiani. Kami laporkan saudara Rizieq Shihab atas dugaan penistaan agama,” kata Angelo, Senin (26/12/2016).

PMKRI melaporkan Habib Rizieq dengan pasal sama yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dengan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama dengan ancaman hukum empat tahun penjara.

Kasus Hukum Ahok Bisa Berdampak ke Daerah Lain

BeritaBintang – Ketua Setara Institute, Hendardi mencermati bahwa proses penegakan hukum terhadap gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama bisa menimbulkan dampak yang meluas ke berbagai daerah.

“Penegakan hukum mesti hati-hati karena yang dilakukan Ahok punya potensi terjadi di daerah, kemudian dengan mudah menuduh penistaan terhadap orang lain juga,” ungkapnya kepada Judi Bola.

Pasalnya, ada indikasi meluasnya kasus yang serupa seperti dilakukan Ahok ketika di Kepulauan Seribu.

“Ada potensi ya, indikasinya di Tasikmalaya, Sukabumi, dan NTT ya kalau enggak salah,” tuturnya.

Namun, menjelang demo 212, Hendardi mewakili Koalisi Masyarakat Sipil sangat mendukung kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya penegakan hukum.

‎Demonstrasi, menurut Hendardi juga punya pembatasan tidak bisa seenaknya atas dasar kekuatan massa.

Apabila demo berlangsung ricuh, polisi punya kewenangan melakukan tindakan. “Kalau ada indikasi kriminal polisi bisa tegas. Polisi bisa menentukan tiik-titik di mana boleh berdemonstrasi,” kata Hendardi.

Pecat Ruhut, SBY Ambil Alih Posisi Jubir Demokrat

BeritaBintang – Politikus Partai Demokrat ‎yang kini duduk di Komisi III DPR Ruhut Sitompul mengatakan sudah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah penonaktifan dari posisi koordinator juru bicara partai.

“Aku ditelepon Bapak (SBY), minta bertemu di satu tempat, jadi kita ngobrol, juga soal partai ke depan,” kata Ruhut di‎ ruang Fraksi Demokrat, DPR.‎

Dalam pertemuan dengan Yudhoyono, Ruhut mendapat memo berisi tujuh poin yang ditulis di sembilan lembar kertas. Memo menegaskan bahwa Ruhut sekarang sudah bukan lagi Koordinator Juru bicara Partai Demokrat. Ruhut hanya Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Memo juga menerangkan selanjutnya posisi koordinator juru bicara diambil alih oleh Yudhoyono.

Yang lebih menarik lagi, mulai sekarang sebelum Ruhut memberikan statement kepada publik, harus konsultasi dulu dengan Yudhoyono.

Selama ini, Ruhut merupakan anggota Partai Demokrat yang kritis dan vokal. Dia kerap mengeluarkan statemen-statement spontan. Dia juga menyatakan mendukung Basuki Tjahaja Purnama maju ke pilkada Jakarta, meskipun Demokrat belum bersikap.

Hingga berita ini diturunkan oleh Agen Bola, belum diketahui secara terang benderang ada apa di balik keputusan Yudhoyono.

 

Ahok: Saya Maunya Punya Anak Lima, tetapi Istri Saya Bilang, “Lahirin Sendiri”

BeritaBintang –Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jalan Pasir, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (17/5/2016) hari ini. Peresmian RPTRA dibarengi dengan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB).

Seperti biasa, Ahok didaulat untuk memberikan kata sambutan. Pada kesempatan itu, ia sempat berujar bahwa dirinya kurang pantas memberikan arahan tentang Kampung KB.

Sebab, ia sendiri memiliki anak tiga orang atau lebih banyak satu dari yang dianjurkan pemerintah.

“Saya agak susah ngomong KB karena saya punya anak tiga. Ya ‘bocor-bocor’ satu bolehlah. Saya tadinya mau punya anak lima, tetapi istri saya bilang, ‘lahirin sendiri!'”

“Mau lahirin dari istri yang lain, nyali enggak ada,” kata Ahok yang disambut tawa para warga dan undangan yang hadir di acara itu.

“Ini masalah nyali yang enggak ada. Kita kan gini-gini ‘Istikomah’, Ikatan Suami Takut Istri Kalau di Rumah,” ucap Ahok.

Istri Ahok, Veronica Tan, tidak hadir dalam acara itu. Ahok menilai kondisi itulah yang membuatnya bisa lebih lepas melontarkan canda.

“Karena enggak ada istri saya, saya ngomong-nya lebih lancar nih, Bapak, Ibu,” seloroh dia sambil tertawa

Ahmad Dhani Terang-terangan Dukung Sandiaga Uno Lawan Ahok

BeritaBintang – Musisi terkenal Ahmad Dhani Prasetyo mengomentari kabar majunya pengusaha sukses Sandiaga Uno pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Menurut Ahmad Dhani sosok tenang dan sopan Sandiaga Uno, cocok memimpin ibukota Indonesia ini. Dhani membandingkan sosok Sandiaga dengan sosok Basuki Tjahaja Purnama yang dia nilai bertolak belakang.

“Kalau saya dukung Sandiaga Uno ya, Sandiaga Uno itu orangnya kalem dan santun. Dia itu antitesa dari Ahok” kata Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat menjalani sidang perkara pencemaran nama baik, Selasa (22/9/2015).

Saat ditanyai keyakinannya akan terpilihnya sosok yang dia dukung untuk bersaing dengan Gubernur Jakarta pertahana, Bapak dari Al, El, dan Dul ini, mempertanyakan kekuatan politik dari pria yang akrab disapa Ahok. “Memangnya Ahok kuat banget di Jakarta ?,” katanya dengan nada ketus.

Dhani menyebutkan Basuki Tjahaja Purnama tidak cukup baik dalam mengatur Jakarta. Terlebih mengenai tata kelola transfortasi di jalan bebas hambatan.

“Masa di jalan tol bisa macet, itu kan tanda dia tidak beres urus Jakarta. Kalau banjir oke lah itu memang susah dibenahi, tapi kalau tol yang macet itu tidak bisa dibiarkan,” kata Ahmad Dhani.

Pentolan grup band Dewa ini juga menyebutkan seharusnya Gubernur Jakarta melarang masuknya truk dan meminta bantuan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk membenahi kemacetan di jalan bebas hambatan. “Kita bayar masuk tol, kalau macet ya kita dirugikan dong,” sebutnya.

Ali Sadikin Disentil Ahok, Sang Anak Angkat Bicara

BeritaBintang – Boy Bernadi Sadikin, anak dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, akhirnya angkat bicara.

Ketua DPD PDIP DKI, itu menanggapi tudingan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang menyalahkan Ali Sadikin saat memimpin Ibu Kota.

Menurut Boy, ayahnya tersebut, sebenarnya memiliki konsep Jakarta 30 tahun yang akhirnya menjadi cetak biru (masterplan) dan planologi.

Namun, hampir tiap Gubernur DKI paska Ali memimpin, justru mengimplementasikan konsep pembangun tentang Jakarta yang berbeda.

“Justru, seharusnya, jika konsep-konsep tersebut berdampak pada Jakarta, maka tugas Gubernur berikutnya untuk koreksi dan adjusment sesuai dengan zaman dan aturannya sendiri,” kata Boy, ketika dihubungi, Minggu (30/8/2015).

Bahkan, ia meminta, kepada Ahok, seharusnya, mempelajari rekam jejak tiap Gubernur Jakarta, terlebih dahulu, sebelum menyalahkan seseorang.

“Ya salah salah satunya, itu dengan menyelidiki izin-izin yang pernah dikeluarkan dan berdampak negatif terhadap pembangunan ibukota,” tegasnya.

Karena itu, ia juga meminta agar Ahok seharusnya mempelajari dahulu sejarah.

Agar tahu, siapa yang harusnya bertanggung jawab.

Agar nantinya, tidak serta merta menyalahkan dan menyudutkan ayahnya.

“Harusnya, lihat dulu, Gubernur mana yang menyimpang dari masterplan yang susah payah dibuat dahulu. Apalagi, Pak Ali kan jadi Gubernur tahun 1966, Ahok baru lahir tuh. Pak Ali selesai jadi gubernur 1977, Ahok baru 11 tahun,” katanya.

Boy pun, menyarankan agar Ahok fokus bekerja hingga masa baktinya rampung.

Agar nantinya, jika memang bisa membangun Jakarta dengan baik, bisa menjadi legenda seperti Ali Sadikin.

Seperti diketahui, sebelumnyan Ahok sempat menyatakan kegeramannya kepada beberapa pengamat dan lembaga yang mengkritik kebijakannya terkait penertiban pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Namun, dalam pernyataan tersebut, ia juga sempat menyinggung kinerja Ali Sadikin, saat masa memimpin Jakarta.

“Makanya kalau saya mau berdebat sama mereka capek deh, sekarang saya tanya, mereka (pengamat) pernah enggak kritik Ali Sadikin? Saya mau tanya mereka yang pintar-pintar ngomong itu, yang suka muji-muji Ali Sadikin bikin kota Jakarta jadi hebat,” katanya.

Ahok menyebut, Ali pernah memberikan izin kepada Endang Wijaya sebagai kontraktor tunggal oleh Badan Pelaksana Otorita (BPO) Pluit pada 1971 untuk mereklamasi tambak-tambak ikan di Jakarta Utara.