Bapak Presiden

Resmi Jadi Kepala BIN, Ini Prioritas Budi Gunawan

BeritaBintang – Budi Gunawan resmi menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pangkatnya pun naik menjadi bintang empat atau jenderal. Nah, apa prioritas Budi Gunawan usai sah menggantikan Sutiyoso?

Ditemui usai pelantikan, Budi Gunawan mengaku akan memprioritaskan penguatan BIN untuk meningkatkan profesionalitas.

“Ke depan, tentu ada beberapa program penguatan, kemampuan BIN agar makin professional, objektif, integritas. Itu perintah Bapak Presiden,” kata Budi Gunawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Sebagai lembaga intelijen, jelas dia, BIN terdiri dari sejumlah unsur. Antara lain TNI, Polri dan sipil. Selain itu, fungsi intelijen juga melekat pada hampir semua lembaga keamanan dan pertahanan. Karenanya, BIN bertugas untuk mengkoordinasikan semua kekuatan intelijen yang ada di kamusjudi.com.

“Ada beberapa fungsi intelijen di Indonesia ini, yaitu pertama BIN untuk fungsi intelijen dalam dan luar negeri, TNI untuk intelijen di bidang pertahanan dan kemiliteran, kemudian intelijen hukum yang dilakukan kejaksaan, intelijen keamanan Polri, dan intelijen oleh lembaga negara lainnya. Semua itu mewarnai BIN, karena BIN harus mengkoordinir semua itu,” papar dia.

Sementara itu, mengenai masukan pendahulunya, Sutiyoso bahwa BIN harus menambah personel, Budi Gunawan mengatakan ada banyak cara untuk menyiasati kurangnya personil, salah satunya dengan melebarkan akses informasi dan jaringan Agen Judi Online.

“Tentu ada beberapa strategi, tentu semua harus mempunyai jaringan yang ditingkatkan. Jaringan maupun akses ya, sambil nanti menunggu penambahan personel,” tukas Budi Gunawan.

 

Atut Resmi ‘Dipecat’ Sebagai Gubernur Banten

BeritaBintang – Terpidana kasus korupsi Atut Chosiyah akhirnya resmi diberhentikan sebagai Gubernur Banten melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 63/P Tahun 2015, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa.

“Keppres pemberhentian Ibu Atut sebagai Gubernur Banten baru turun, setelah diumumkan dalam paripurna DPRD Provinsi Banten,”

Dengan demikian, lanjutnya, proses pengusulan Wakil Gubernur Rano Karno sebagai Gubernur definitif dapat segera dilakukan menyusul surat pengangkatan dari Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Setelah disetujui Bapak Presiden melalui Mensesneg, baru Keppres (pengangkatan Rano Karno) turun dan pelantikannya nanti diusulkan di Istana Negara oleh Presiden,” katanya.

Tjahjo menjelaskan, proses pengangkatan Rano Karno sedikitnya memakan waktu dua pekan tergantung proses pengusulan di rapat paripurna DPRD Provinsi Banten.

Atut divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dengan hukuman penjara empat tahun dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan, karena dianggap bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar.

Pada saat proses banding, Mahkamah Agung malah memperberat hukuman Atut menjadi tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, akibat salah penulisan nama Atut, rencana pelantikan Rano Karno menjadi Gubernur definitif tertunda lantaran surat pemberhentian Atut dinilai tidak sah.

Nama Atut Chosiyah tertulis Atut Chosiah dalam surat pemberhentiannya.