Bank Indonesia

Gubernur BI ‘Kepingin’ Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum

BeritaBintangGubernur BI ‘Kepingin’ Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum

Bank Indonesia bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepakat untuk memperluas kerja sama dalam meningkatkan elektronifikasi jalan tol, demi menciptakan layanan non tunai yang aman, cepat, dan efisien. Kerja sama itu diharapkan bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat dan operator jalan tol.

Usai melakukan penandatangan nota kesempahaman antara kedua belah pihak, Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengapresiasi upaya konkret yang dilakukan Menteri PUPR Basui Hadimuljono dalam mempercepat pembangunan infrastruktur tanah air. Bahkan, Agus mengaku ingin sekali mencicipi bekerja di ruang lingkup Kementerian PUPR.

“Kalau saya ada kesempatan untuk tidak menjadi ekonom, atau engineer, saya ingin kerja di PU,” guyon Agus di Jakarta, Rabu 31 Mei 2017.

[Baca Juga -“Polda Metro Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Habib Rizieq Shihab“]

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan saat ini banyak sekali lulusan ilmu keteknikan yang justru memilih untuk bekerja di sektor keuangan. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah lulusan ilmu keteknikan yang mampu merumuskan bagaimana membangun sebuah infrastruktur yang nantinya mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Karena infrastruktur menciptakan lapangan pekerjaan dan langsung ke sektor riil, serta membuat Indonesia tumbuh secara kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Guyonan Agus pun disambut decak tawa para tamu hadir yang diantaranya adalah pimpinan bank Badan Usaha Milik Negara, para pejabat Eselon I Kementerian PUPR, sampai dengan Asosiasi Pengusaha Jalan Tol. Basuki yang mendengar celotehan Agus pun menyambut dengan kelakar serupa.

“Yang salah yang terima kan, pak?,” kata Basuki, seraya disambut tawa hadirin.

Rupiah Anjlok ke Level 13.683

BeritaBintang – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (20/10/2015) melemah.

Data Bloomberg, rupiah ditutup merosot 166 poin atau 1,23 persen ke level Rp 13.683 dari posisi penutupan perdagangan kemarin Rp 13.517 per dolar AS.

Pelemahan rupiah sudah terjadi pada awal perdagangan yang terhempas ke level Rp 13.646 per dolar AS.

Sepanjang perdagangan, rupiah bergerak pada rentang Rp 13.591 hingga Rp 13.703 per dolar AS.

Sementara kurs tengah Bank Indonesia, rupiah melemah 71 poin ke posisi Rp 13.634 dari hari sebelumnya Rp 13.563 per dolar AS

BI Akan Mencabut Izin Usaha Jika Label Harga Selain Rupiah

BeritaBintang – Selain melarang penggunaan rupiah dalam semua transaksi di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) juga mengharamkan pencantuman label harga selain rupiah. Sanksi bagi ritel yang melanggar tak hanya akan mendapat teguran tertulis dari bank sentral, tetapi terancam dicabut izin usahanya.

Ketentuan ini juga tertuang dalam Surat Edaran BI (SEBI) Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terbit dan efektif berlaku 1 Juni 2015.

Eni V Panggabean, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, menjelaskan setiap pelaku usaha di Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan jasa hanya dalam rupiah. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menampilkan label harga dalam satuan valas baik sendiri maupun bersamaan dengan rupiah (dual quotation).

“Contoh larangan dual quotation: Toko A mencantumkan harga 1 buah komputer sebesar Rp 15 juta dan US$ 1.500 secara bersamaan,” ujar Eni seperti dikutip dari salinan SEBI, Rabu (10/6).

Kewajiban dan larangan pencantuman harga valas berlaku untuk:
1. label harga barang
2. biaya jasa (fee)
3. biaya sewa menyewa
4. tarif, seperti bongkar muat dan angkutan umum
5. daftar harga, seperti harga menu restoran
6. kontrak atau perjanjian
7. dokumen penawaran, pemesanan, dan tagihan. Seperti delivery order, purchase order
8. Bukti pembayaran

“Kewajiban dan larangan pencantuman harga barang dan jasa dalam rupiah berlaku pula untuk pencantuman harga barang dan jasa melalui media elektronik,” ucap Eni menegaskan.

Apabila dilanggar, tegas Eni, BI telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi para pelanggarnya. Awalnya, pelaku usaha yang tak patuh akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan wajib menyampaikan laporan dan data terkait.

“Bank    Indonesia    (juga) dapat merekomendasikan   kepada  otoritas   yang   berwenang   untuk melakukan  tindakan  antara  lain  berupa  pencabutan  izin  usaha atau penghentian kegiatan usaha,” tuturnya.