free html hit counter

Bank DKI Diduga Mobilisasi Massa, Pengamat: Itu Abuse of Power

BeritaBintang –  Bank DKI Diduga Mobilisasi Massa, Pengamat: Itu Abuse of Power

Menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, tersiar kabar adanya program bantuan dana senilai Rp600 ribu untuk masyarakat lanjut usia (lansia) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Bantuan tersebut dapat dicairkan selama tiga bulan sekali sehingga menjadi Rp1.800.000 ke rekening Simpeda Bank DKI. Alhasil, dugaan mobilisasi masyarakat oleh Bank DKI tak terhindarkan karena sejumlah masyarakat pun berbondong-bondong datang ke Bank DKI untuk membuka rekening.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun menyatakan apabila dugaan tersebut benar adanya maka bisa dikategorikan penyalahgunaan wewenang.

“Wah, kalau itu benar terjadi itu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, apalagi ini menjelang hari pemilihan 19 April. Itu bisa masuk kategori abuse of power mas,” ujarnya kepada Judi Online, Jumat (14/4/2017).

[Baca Juga -“Ini Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI“]

Dikatakannya, bahwa abuse of power itu bisa dilacak dari ada atau tidaknya aktivitas mobilisasi massa yang dilakukan secara masif oleh aktor yang memiliki otoritas legal.

Untuk itu, ia berharap kepada Bawaslu DKI sebagai institusi yang mengawasi jalannya Pilkada DKI bisa merespons adanya dugaan keterlibatan dari Bank DKI.

“Saya kira Bawaslu penting untuk merespons ya apabila ada dugaan seperti itu. Poin kuncinya ada di mobilisasi yang menunjukan peran aktor yang memiliki otoritas legal. Karena hanya aktor otoritas legal yang bisa melakukan mobilisasi massa untuk program pemerintah,” ungkapnya.

Sebelumnya, Tim Anies-Sandi menyatakan telah mengantongi sejumlah barang bukti yang menunjukkan bahwa Bank DKI itu patut dicurigai terlibat mengkampanyekan paslon Ahok-Djarot dengan menerbitkan buku rekening Simpeda Bank DKI yang menjadi syarat pencairan dana bantuan bagi lansia.