free html hit counter

SO Maret, Pembuktian RI Belum Lenyap dari Peta Dunia

BeritaBintang –   APA jadinya jika di hari ini, 1 Maret pada 67 tahun silam (1949), tak dilancarkan sebuah ofensif dadakan, sebuah serangan spektakuler yang saat ini, lebih dikenal dengan Serangan Oemoem (SO) 1 Maret?

Mungkin jalannya sejarah bangsa ini akan berbeda. Atau bisa saja negeri ini bakal masih akan berada di bawah ‘ketek’ Belanda.

Pasalnya sejak Negeri Kincir Angin itu melancarkan Agresi Militer II berkode Operatie Kraai (Operasi Gagak) pada 19 Desember 1949, Ibu Kota Republik Indonesia (RI) yang kala itu bertempat di Yogyakarta, berada dalam kuasa Belanda.

Sejak saat itu pula Belanda memaparkan pada dunia, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa RI sudah dihapus dari peta dunia. Perlawanan kecil yang mereka hadapi setelah itu juga hanya dianggap aksi-aksi sporadis gerombolan, bukan tentara (TNI).

Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang keluar pada 28 Januari 1949 dan berintikan gencatan senjata, pembebasan tawanan politik RI, serta pengembalian Ibu Kota RI pun ditolak Belanda dengan alasan, RI sebagai negara sudah tak lagi eksis.

Situasi ini turut menjadi fokus pemikiran Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX yang kemudian, menyurati Panglima Besar Jenderal Soedirman, untuk “bertindak” demi menyanggah propaganda Belanda di dunia bahwa RI sudah punah.

Surat yang dikirim pada awal Februari 1949 itu ditindaklanjuti dengan melayangkan instruksi kepada Markas Gubernur Militer III/Divisi III pimpinan Kolonel Bambang Soegeng.

Lewat gagasan penasihat Gubernur Militer III, Overste (Letkol) Dr. Wiliater Hutagalung, disebutkan bahwa serangan terkoordinir ini mesti sampai ke kuping para pembesar internasional. Sebelumnya, sasaran serangan sempat didebatkan, apakah ke Semarang, Solo atau Yogya.

Tapi muncul inisiatif Kolonel Bambang Soegeng, bahwa Yogya-lah yang mesti jadi target, lantaran pada medio Februari-Maret 1949, para utusan UNCI (Komisi PBB untuk Indonesia) dan sejumlah wartawan asing masih mengadakan pertemuan di Hotel Merdeka (sekarang Hotel Inna Garuda).

Singkat kata, rancangan serangan pun sudah tersusun rapi, di mana SO ini akan dilancarkan pada akhir jam malam tanggal 1 Maret, sekira pukul 06.00 pagi. Tapi sebelum itu, masih ada persoalan lain, terkait bagaimana caranya serangan ini bisa sampai ke dunia internasional?

Di sinilah peran Angkatan Udara RI (AURI, kini TNI AU), meski secara kekuatan AURI tak memiliki personel sebesar TNI AD pada waktu itu.

Penuturan perwira komunikasi radio AURI, Kapten Boediardjo (Eks Menteri Penerangan RI 1968-1973) menyatakan bahwa satu malam sebelum serangan, dia didatangi Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel Tahi Bonar Simatupang dengan sebuah teks pernyataan, untuk segera disiarkan pasca-SO 1 Maret.

“Saya menerima teks dan briefing secukupnya, diwanti-wanti untuk menyiapkan besok malamnya, setelah terjadi SO 1 Maret 1949. Tulisan Pak Simatupang tersusun jelas, dalam bahasa Inggris yang bagus dan rapi,” urai Boediardjo dalam buku ‘Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949’ (hal.73).

Dengan peralatan sedehana dari Radio PC2 di Playen, dekat Wonosari (DIY) itu, tatkala Ibu Kota dikuasai selama enam jam oleh TNI dan rakyat, disiarkanlah teks tersebut yang ditangkap pemancar di Sumatera Utara, hingga bisa di-relay ke Burma (kini Myanmar), New Delhi (India), hingga terdengar pula ke perwakilan RI di sidang DK PBB

Tidak hanya itu, saat Yogya masih dikuasai, sejumlah anggota PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) dari Satuan Tentara Pelajar nan tegap-tegap, berseragam perwira TNI dan fasih berbahasa Inggris, Belanda dan Prancis, mendatangi para delegasi UNCI di Hotel Merdeka.

Mereka memaparkan bahwa serangan ini sebagai bukti bahwa TNI dan RI masih ada. Sementara Belanda baru bisa “memulihkan” Yogya siang hari, setelah berhasil mendatangkan Batalion V “Andjing NICA” dan “Gadjah Merah” dari utara Yogyakarta.

Propanda Belanda selama ini pun terbantahkan. Penjelasan Panglima Tentara Belanda, Letjen Simon Hendrik Spoor kepada pemerintah Belanda dan dunia bahwa serangan itu bukan dilakukan TNI pun seolah tak berarti.

Diplomasi Indonesia mulai menguat, lantaran mata dunia terbuka lebar dan sadar, bahwa RI belum sepenuhnya punah. Akan tetapi, bukan berarti Belanda tak bikin perhitungan. Tercatat pada 18 Maret 1949, tentara Belanda melakukan aksi “pembersihan” hingga aksi pembakaran permukiman sipil di Godean.

Belanda memaparkan pada PBB bahwa aksi itu merupakan bentuk “pertahanan” diri Belanda yang kemudian dibantah utusan Indonesia untuk PBB, L.N. Palar. Dalam ketentuannya, DK PBB, sebagaimana dikutip buku ‘Mohammad Roem: Karier Politik & Perjuangannya: 1924-1968’ di hal. 79, kembali mengeluarkan instruksi.

DK-PBB menginstruksikan UNCI untuk menggelar konferensi pendahuluan antara pemerintah RI dan Belanda demi mencapai tiga poin penting: Pengembalian Ibu Kota RI, penghentian tembak-menembak dan rencana Konferensi Meja Bundar (KMB).

Instruksi itu bersedia diterima RI dengan syarat bahwa Belanda harus lebih dulu angkat kaki dari Ibu Kota RI yang akhirnya dituruti Belanda, 29 Juni 1949.

Di sisi lain, “nasib” militer dan klaim Belanda atas penguasaan Indonesia, mengalami pukulan telak lainnya pada bentrokan kolosal terakhir, pada Serangan Oemoem Solo atau Serangan Empat Hari Solo pada 7-10 Agustus 1949.

Di atas semua itu, setidaknya catatan-catatan penting tentang sejarah bangsa ini, terutama mengenai SO 1 Maret, hendak kembali diingatkan komunitas penggiat sejarah, Djokjakarta 45.

Bersama sejumlah instansi pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, Paguyuban Wehrkreise (PWK) III Kota Yogyakarta, serta Museum Benteng Vredeburg, bakal digelar serangkaian event peringatan sedari tanggal 26 Februari 2016 lalu, hingga 6 Maret 2016 mendatang bertemakan ‘Yogyakarta Benteng Proklamasi’.

“Rangkaiannya dari kerja bakti (membersihkan) Tetenger Keben Kraton Yogyakarta pada 26 Februari, lomba lukis di Museum Benteng Vredeburg, tirakatan (jelang SO 1 Maret), upacara, pembukaan pameran, sampai teatrikal di tanggal 6 Maret,” ungkap Ketua Djokjakarta 45, Eko Isdianto kepada Okezone.

“Pada upacara (pagi ini, Selasa 1 Maret 2016) di Plaza Monumen Serangan Umum, rencananya dipimpin Wali Kota (Yogyakarta, Haryadi Suyuti), tapi diusahakan dipimpin Gubernur (DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X). Soal ini, permintaannya sudah via Dinbud DIY, tapi yang sudah pasti siap Wali Kota,” tambahnya.