free html hit counter

Resmi Dibentuk, DPR Tunggu Aksi Nyata Badan Siber dan Sandi Negara

BeritaBintangResmi Dibentuk, DPR Tunggu Aksi Nyata Badan Siber dan Sandi Negara

Badan Siber dan Sandi Negara yang disingkat dengan BSSN akhirnya resmi dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi untuk membentuk BSSN. Menurut Sukamta, sudah lama komisi I DPR mendorong pemerintah untuk membuat badan yang secara khusus menangani keamanan siber, sehingga parlemen menunggu aksi nyata dari BSSN ini secepatnya.

“Hal ini mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat saat ini. Sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui malwarewannacry’ ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia,” ujar Sukamta kepada Judi online, Jumat (2/6/2017).

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu berharap dengan dibentuknya BSSN bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber. “Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan,” ucap Sukamta.

[Baca Juga -“Punya Modal Baik, Andrea Dovizioso Optimis di MotoGP Italia“]

Terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi langgar hak-hak warga, Sukamta menyatakan bahwa negara sangat jelas menjamin hak itu di dalam UUD 1945. Sukamta menambahkan UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas dalam mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab oleh warga sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.

“Tentu saja dalam aplikasinya, kami di Komisi I akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada badan baru ini untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar. Sebaiknya masyarakat juga bersama sama melakukan pengawasan secara kritis,” ujar Sukamta.

Sukamta juga berharap pemerintah segera mengisi BSSN ini dengan SDM yang profesional serta memiliki track record yang kompeten di bidang IT. “Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik,” tuturnya.