free html hit counter

Rasain! 3 Tersangka Suap Panitera PN Jaksel Dijebloskan ke Penjara yang Berbeda-beda

BeritaBintang –  Rasain! 3 Tersangka Suap Panitera PN Jaksel Dijebloskan ke Penjara yang Berbeda-beda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap terhadap gugatan perdata‎ wanprestasi antara Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd dengan PT Aquamarine Divindo Inspection.

Ketiga tersangka tersebut, yakni panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) non-aktif, Tarmizi; ‎kuasa hukum PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI), Akhmad Zaini; serta Direktur Utama (Dirut) PT ADI, Yunus Nafik.

Ketiga tersangka tersebut dijebloskan ke tiga penjara yang berbeda-beda. Terhadap Tarmizi, KPK menitipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya, Guntur. Sedangkan, Akhmad Zaini di rutan Mapolres Jakarta Timur, ‎dan Yunus Nafik di rutan Mapolres Jakarta Pusat.

“Ketiga tersangka tersebut ditahan untuk 20 hari masa penahanan pertama,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi Poker Online, Rabu (23/8/2017).

[Baca Juga -“Tegas! DPR Minta Polisi Sita Seluruh Aset Pemilik First Travel untuk Ganti Rugi“]

Diketahui sebelumnya, ‎lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs resmi menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap penanganan perkara perdata antara Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd dengan PT Aquamarine Divindo Inspection.

Dalam hal ini, Tarmizi diduga menerima uang suap sebesar Rp425 juta dari Yunus Nafik melalui Akhmad Zaini. Uang suap tersebut dimaksudkan agar Hakim PN Jaksel menolak gugatan yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection.

Atas perbuatannya, Tarmizi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Akhmad dan Yunus melanggar Pasal. Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi‎.