BeritaBintang – Politikus ekstrem kanan Perancis, Marine Le Pen, menyerukan penolakan akses pendidikan bagi anak-anak imigran ilegal di berbagai sekolah umum. Seruan dari pemimpin partai Front Nasional itu merupakan salah satu cara membatasi pelayanan negara demi membendung arus imigran ilegal ke negara itu.
“Saya tak punya prasangka apa-apa terhadap orang asing tetapi saya mengatakan kepada mereka: jika Anda datang ke negara kami, jangan harap Anda akan diurus, mendapat perawatan (dari sistem kesehatan) dan bahwa anak-anak Anda akan dididik secara gratis,” ujar Le Pen, pada sebuah konferensi di Paris, Jumat (9/12).
“[Semua pelayanan] itu sudah selesai, sudah berakhir,” ujarnya, dikutip dari Agen Bola Online.
Menurut berbagai jajak pendapat teranyar, Le Pen memiliki dukungan suara terbesar kedua dalam pemilihan presiden tahun depan. Meski begitu, Le Pen mengaku optimistis bahwa kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS pada November lalu akan membantu kebangkitan partai sayap kanan di dunia, termasuk di Perancis.
Le Pen menjelaskan bahwa ia hanya ingin memblokir akses pendidikan bagi imigran yang berada di negara itu secara ilegal, bukan untuk semua orang asing.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa setiap pendatang yang menikmati sistem pendidikan publik di Perancis tanpa membayar pajak seharusnya memiliki kontribusi untuk negara itu.
“Kita ingin menyimpan sarana dan solidaritas nasional kita untuk mereka yang paling rendah hati, paling sederhana dan paling miskin di antara kita,Linkalternatif.info” kata Le Pen.
Partai Front Nasional pimpinan Le Pen mengklaim sebagai bagian dari pemberontakan global melawan imigrasi. Partai ini kerap kali mengkritik besarnya penggunaan anggaran belanja negara untuk jaminan sosial bagi pendatang. Mereka menilai warga Perancis seharusnya mendapat prioritas terkait hal ini.
Le Pen dengan nada menyindir bahkan mengklaim bahwa siapa pun yang berusia di atas 65 tahun bisa datang ke Perancis dan mendapatkan jaminan sosial hari tua.
Le Pen juga ingin menarik Perancis keluar dari zona euro dan telah menyerukan referendum keanggotaan Perancis di Uni Eropa.