free html hit counter

Komisi IV Bentuk Panja Terkait Reklamasi

BeritaBintang –Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khoiron memastikan pihaknya telah membentuk panitia kerja (Panja) nelayan dan pencemaran laut. Panja tersebut, nantinya akan melihat sejumlah aspek termasuk dampak reklamasi terhadap nelayan dan lingkungan.

“Kami sudah bentuk Panja nelayan dan pencemaran laut. Kita lihat dua aspek, reklamasi bagaimana beri aspek ke nelayan. Ada 21.000 rumah tangga nelayan, 1.667 tambak laut. Kalau ada pembangunan di situ, mereka hilang. Aspek itu tidak pernah jadi concern pemerintah,” ujar Herman di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2016).

Ia menambahkan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang disusun bersifat parsial. Artinya, bakal memengaruhi daerah lain.

“Itu Amdalnya parsial, akan memengaruhi daerah Propinsi Banten. Penetapan kawasan strategi nasional, mencabut segala hal terkait tata ruang, di Keppres 1995, Undang-Undang 27 Tahun 2007 sudah diatur tata ruang zonasi. Lalu lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menetapkan izin-izin lokasi itu berseri,” imbuhnya.

Alhasil, karena sudah masuk penetapan kawasan strategi nasional itu mengikat, urusan perizinan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Memang reklamasi penanggung jawab izin prinsip itu gubernur. Di situ bukan cuma reklamasi, ekologi. Amdal menyalahi aturan. Harusnya amdal regional,” sambungnya.

Herman menegaskan, pemerintah harus memenuhi aspek legal dan teknis. Namun, saat ini justru ditabrak semua.

“Mereka harus penuhi aspek legal dan teknis, yang sekarang ditabrak semua.

Sampai sekarang belum ikuti aturan yang ada. Tindak lanjut amdal harus spesifik,” tukasnya.