free html hit counter

Kasus Grand Indonesia Seharusnya Masuk Ranah Perdata

BeritaBintang – Kasus pembangunan Apartemen Kempinski dan Menara BCA di Grand Indonesia yang dipermasalahkan PT Hotel Indonesia Natour (HIN) tidak terkait dengan masalah pidana.

Pasalnya, PT Grand Indonesia sebagai pemegang built, operate and transfer (BOT) dan PT HIN telah melakukan transaksi ekonomi yang penyelesaiannya masuk ranah perdata.

“Saya kira ini sangat jelas duduk persoalannya, jika PT HIN merasa dirugikan atas pembangunan Apartemen Kempinski dan Menara BCA, harusnya mereka menggugat secara perdata,” kata pengamat hukum, Mirza Harera di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini menyatakan keheranannya mengapa pihak Kejagung melakukan penyidikan dalam kasus ini. Seharusnya, lanjutnya, jika ada indikasi kerugian negara maka yang berhak melayangkan gugatan adalah PT HIN sebagai pihak yang dirugikan.

“Sejauh ini PT HIN belum melakukan upaya hukum apapun dan belum melaporkan dugaan kerugian ini kemana pun. Lalu mengapa tiba-tiba kejagung datang dan menyeret kasus ini ke ranah pidana? Bagi saya ini aneh. Kasus ini bisa menambah sorotan dan apriori publik terhadap institusi kejagung,” tukasnya.

Sebelumnya, pengamat hukum dari Universitas Indonesia (UI) Margarito Kamis mengatakan, perjanjian BOT adalah perjanjian bisnis yang masuk ranah perdata dan jika di kemudian hari ditemukan ada kelemahan atau kekurangan, para pihak yang mengikat perjanjian itu mestinya memperbaiki. Bukan sebaliknya, secara sepihak, membawa masalah itu ke ranah pidana.