free html hit counter

Ini Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI

BeritaBintangIni Hukumannya jika Lakukan Intimidasi, Ancaman, Paksaan, hingga Money Politic di Pilkada DKI

Sejumlah ancaman pidana menanti pelaku yang terbukti melakukan ancaman, intimidasi, serta paksaan kepada pemilih dan penyelenggaran pemilu dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagaimana diketahui, Rabu 19 April 2017 adalah hari pemungutan suara untuk putaran kedua ini.

“Saya ingatkan kepada mereka yang akan melakukan intimidasi, pengancaman, dan pemaksaan dapat dipersangkakan. Ini ada regulasi yang mengatur,” tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan di Markas Kodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis (13/4/2017).

Sanksi pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati, dan Wali Kota. Seperti yang diatur dalam Pasal 182a.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih bisa dipidana penjara paling sedikit 24 bulan dan paling banyak 72 bulan atau 6 tahun,” kata Iriawan.

[Baca Juga -“Kapolri: Teror ke Novel Baswedan Makin Rapatkan Hubungan Polri & KPK Ungkap Korupsi“]

Selanjutnya, sambung mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini, hal tersebut diperjelas dalam Pasal 178 yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara hukuman 12 bulan dan 24 bulan.”

“Saya juga ingatkan berkaitan money politic Pasal 187 Ayat (1) berbunyi: ‘Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sehingga memengaruhi pemilih ancaman hukuman 36 bulan paling ringan paling lama 72 bulan’,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Iriawan, jika ada tindakan kekerasan dan menghalang-halangi penyelenggara dalam pelaksaan tugasnya juga bisa dipidana dengan hukuman 24 bulan dan paling lama 38 bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 198a.