free html hit counter

Awas! Pemerintah Harus Waspadai Ideologi Radikal yang Menyasar Perkantoran

BeritaBintangAwas! Pemerintah Harus Waspadai Ideologi Radikal yang Menyasar Perkantoran

Beragam motif warga negara Indonesia (WNI) ingin bergabung dengan Negara Islam, Irak dan Suriah (ISIS). Berdasarkan catatan kepolisian WNI yang bergabung ISIS ada yang hanya murni ingin bekerja (motif ekonomi), ada yang ingin hidup di negara “Khilafah Islamiah” karena ideologi. Namun rata-rata mereka tidak mengetahui akan dijadikan tentara di ISIS.

Pengamat Terorisme dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zakki Mubarak menjelaskan untuk kelas menengah dengan ekonomi mapan motifnya ingin bergabung ke ISIS lebih kepada ideologis. Hal inilah yang terjadi dengan mantan pegawai Kementrian Keuangan bagian penagihan hutang TUAB yang baru-baru ini dideportasi dari Turki bersama keluarganya karena diduga ingin bergabung dengan ISIS.

“Berbeda dengan anak-anak muda Eropa yang motifnya lebih pada jatidiri atau identitas, pertemenan dan sebagainya,” terang Zakki, Senin (30/1/2017).

[Baca Juga -“Antasari Azhar Diharapkan Dapat Bantu KPK Bongkar Kasus Lama“]

Zakki mengatakan faktanya dakwah yang mencerminkan ideologi salafi yang mewajibkan hidup di dalam kekuasaan kekhilafahan relatif bebas di Indonesia. Bahkan salah satu organisasi masyarakat yang menyerukan kewajiban kekhilafahan dibiarkan menyebarkan pengaruhnya di masjid-masjid dan kantor pemerintahan.

“Akibatnya banyak aparatur negara yang terpengaruh ideologi radikal itu. Bila ideologi salafi jihad ini dibiarkan terus tumbuh berkembang di kantor-kantor pemerintahan tinggal tunggu waktu saja nantinya makin banyak pegawai negara yang memiliki paham keagamaan radikal. Tidak perlu terkejut mereka ke luar dari instansinya karena menganggap negeri ini pemerintahannya kafir dan haram bekerja serta mendapatkan upah di negeri NKRI,” ulasnya.

Terkait fenomena ini, Zakki menyarankan agar Kementrian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersinergi untuk merespon penguasaan kelompok-kelompok islam garis keras yang telah sekian lama menguasai masjid-masjid dan kegiatan keagamaan di institusi pemerintahan.

“Termasuk juga materi khutbah jumatan di mall-mall Ibukota tidak jarang kita temui seruan-seruan yang bernada radikal, takfiri atau mengakafirkan, bahkan berisi ajakan jihad. Itu semua perlu direspon lebih serius,” tukasnya.