BeritaBintang – Aturan ‘Deportasi Massal’ Trump Dikecam
Sejumlah kelompok pendukung imigran terkejut dan marah mendengar aturan baru pemerintahan Donald Trump yang memperkeras penegakan hukum terhadap para pendatang tanpa dokumen.
Mereka sudah cukup khawatir ketika mendengar ada ratusan orang yang ditangkap petugas Imigrasi dua pekan lalu. Namun, kabar terbaru ini memberikan dampak yang lebih besar.
John Kelly, Menteri Keamanan Negara yang mengeluarkan perintah ini dalam dua memo, mengatakan langkah keras tersebut diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang telah meliputi sumber daya pemerintah.
“Peningkatan imigrasi ilegal di perbatasan selatan telah berkembang di luar kapasitas badan federal dan sumber dayanya, serta menciptakan kerentanan keamanan nasional untuk Amerika Serikat,” ujarnya dalam salah satu memo yang dikutip AFP, Rabu (22/2).
Menanggapi, direktur eksekutif Coalition for Humane Immigrant Rights, mengatakan “Menteri Kelly telah melakukan pemburuan tak berdasar terhadap jutaan keluarga imigran.”
“Pedoman imigrasi ini menunjukkan proses tidak sah yang dipercepat, sebuah jaring untuk mengusir imigran tanpa dokumen yang tinggal dan bekerja di AS. Ini adalah cara pengecut menghadapi isu kemanusiaan,” ujarnya.
Baca Juga: ” Baru Diunggah, Video Lelah Bastian Steel tembus 2 Juta Viewers “
Sementara itu, Omar Jadwat, direktur Immigrant’s Rights Project di American Civil Liberties Union, memprediksi akan ada tuntutan hukum baru melawan kebijakan ini.
“Dua memo ini mengkonfirmasi bahwa pemerintah Trump mau menginjak-nginjak proses yang berlangsung, kesopanan manusia, kebaikan komunitas kami dan bahkan perlindungan untuk anak-anak yang rentan, untuk menegakkan kebijakan deportasi massal hiper-agresif,” kata dia.
Peraturan baru ini mempermudah patroli perbatasan dan petugas imigrasi untuk segera mendeportasi imigran ilegal yang mereka temukan, dengan hanya sedikit pengecualian, pada prinsipnya yakni untuk anak-anak.
Prioritasnya tetap mengarah pada imigran ilegal dan siapapun yang terjerat kasus kriminal.
Walau demikian, orang-orang yang pada pemerintahan Barack Obama dianggap sebagai prioritas rendah–umumnya orang-orang yang tidak melakukan tindak kejahatan–kini tidak lagi terlindungi.
Memo ini menyusul Perintah Eksekutif Trump agar otoritas menindak keras imigran ilegal dengan cara memperketat penegakkan hukum dan membangun tembok antara negaranya dan Meksiko.
Dalam dua memo ini, Kelly memerintahkan aksi segera untuk mulai membangun tembok tersebut. Dia juga memerintahkan perekrutan 15 ribu petugas tambahan untuk Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan serta Imigrasi.
Langkah ini diambil mendahului pertemuan antara Kelly, Menlu Rex Tillerson dan Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto yang membahas masalah imigrasi dan keamanan perbatasan.